Senin, 06 Mei 2019

Kominfo Dorong Lagi Konsolidasi Operator Seluler

Kominfo tengah menyusun aturan merger dan akuisisi untuk sektor telekomunikasi. Termasuk frekuensi tidak akan diambil pemerintah jika ada aksi korporasi satu operator mengakuisisi operator lain.
Hamalatul Qur'ani

Wacana pemerintah terkait konsolidasi operator seluler sebetulnya telah disuarakan sejak 2015 silam. Belum kunjung terealisasi, kini wacana tersebut kembali mengemuka seiring terjadinya pertumbuhan minus 6,4% di industri telekomunikasi pada 2018 (Data Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia/ATSI).

 

Terjadinya penurunan itu disebut sebagai akibat dari terlalu banyaknya pemain di pasar. Sekadar diketahui, saat ini ada enam pemain seluler di pasar Indonesia, yakni Telkomsel, XL Axiata, Indosat Ooredoo, Smartfren, Hutchison 3 Indonesia dan Sampoerna Telekomunikasi Indonesia.

 

Banyaknya jumlah operator tersebut mengakibatkan tak semuanya bisa memperoleh jatah frekuensi yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan. Alhasil, konsumen tak menikmati pelayanan yang maksimal. Ditambah lagi, persaingan sengit yang bahkan mengarah pada indikasi persaingan usaha tak sehat turut bersumbangsih menghantarkan operator menuju pertumbuhan negatif per 2018 lalu.

 

Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, mengamini bahwa memang kondisi industri telekomunikasi di Indonesia belum Ideal lantaran terlalu banyaknya pemain. Itulah mengapa pihaknya terus mendorong terealisasinya konsolidasi operator seluler agar dapat menyehatkan kembali industri telekomunikasi. Bahkan, katanya, sejak awal pemerintahan Jokowi-JK, pemerintah sudah mendorong konsolidasi untuk memperbesar skala ekonomi.

 

Ia melanjutkan, dengan meningkatnya skala ekonomi, maka perusahaan telekomunikasi akan memiliki bargaining power yang kuat. “Tujuannya agar industri telekomunikasi menjadi efisien. Dan hal itu sudah mulai disadari oleh para pemegang saham antar operator telekomunikasi,” tukas Rudiantara dalam seminar Technology Forum, Selasa (2/5).

 

Hanya saja, Ia menggarisbawahi bahwa konsolidasi ini merupakan bentuk dari corporate action, sehingga keputusan para pemegang saham yang memainkan peranan penting. Sementara pemerintah hanya berfungsi sebagai fasilitator saja. Adapun salah satu kendala yang menghambat operator untuk melakukan konsolidasi, yakni konsekuensi dari ketentuan UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang mengamanatkan bahwa frekuensi itu milik Negara.

 

Konsekuensinya, dijabarkan lebih lanjut dalam PP No.53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit bahwa soal izin frekuensi radio yang dipegang oleh satu operator tak dapat dialihkan ke pihak lain tanpa adanya persetujuan menteri. Padahal, kebanyakan alasan perusahaan melakukan akuisisi jelas dengan harapan dapat memperoleh pula frekuensi perusahaan tujuan.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua