Selasa, 07 Mei 2019

Melihat Peta Peraturan Sektor Perikanan Indonesia Melalui Satu Jendela

Pemetaan sektor perikanan Indonesia dari sisi berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan lembaga pemerintahan yang terlibat, hingga konteks sejarahnya.
CT-CAT

Melingkupi sekitar tiga per empat bumi, laut memiliki peran signifikan dalam kehidupan manusia. Laut menjadi ekosistem bagi jutaan makhluk hidup dan ada lebih dari tiga miliar orang bergantung pada keanekaragaman hayati laut dan pesisir untuk mata pencaharian.

 

Sayangnya, kini sekitar 40% bagian laut terdampak polusi dalam tingkat yang mengkhawatirkan. Itu belum termasuk pengasaman laut karena penyerapan karbondioksida, hilangnya habitat pesisir, hingga cadangan perikanan yang semakin menipis karena eksploitasi berlebih.

 

Bukan hanya itu, di sektor perikanan, terdapat sejumlah kendala lain yang kerap kali ditemukan. Beberapa di antaranya, yakni penangkapan ikan yang berlebihan, masalah pengelolaan, tantangan institusi, tata-kelola, hingga ekonomi. Namun, kendati sebenarnya ada kebijakan maupun instrumen terkait yang saling berhubungan, pemetaan hukum dan kelembagaan yang berkaitan dengan perikanan masih tercerai-berai.

 

Kurangnya sumber yang mampu memetakan kondisi keseluruhan sektor perikananan ini menjadi dasar dibuatnya Kerangka Hukum dan Tata Lembaga dalam Sektor Perikanan di Indonesia. Hukumonline bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Yayasan Barunastra, Lubis Ganie Surowidjojo Law Firm (LGS), Seventy Three Pte Ltd, Ecosystem Alpha, dan Meridian Institute merilis laporan riset yang berupaya memetakan sektor perikanan Indonesia dari sisi berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan lembaga pemerintahan yang terlibat, hingga konteks sejarahnya. Penulisan laporan ini juga didukung oleh David and Lucile Packard Foundation.

 

Memuat tinjauan komprehensif terkait kondisi terkini dari peraturan dan kelembagaan yang berkaitan dengan sektor perikanan, laporan ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan bagi berbagai pihak yang peduli dengan perikanan Indonesia yang berkelanjutan. Adapun laporan ini fokus pada enam tema, yakni kewenangan yurisdiksi dan hak, pengelolaan dan perencanaan, penegakan hukum, pendaftaran dan perizinan, penerimaan negara, serta perjanjian internasional.  

 

Materi laporan juga dilengkapi infografis sebagai media komunikasi visual yang dapat mempermudah pembaca dalam memahami informasi di sektor perikanan. Untuk menjangkau pembaca yang lebih luas, laporan ini tersedia dalam bentuk laporan riset dan ringkasan eksekutif (executive summary) dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Anda dapat mengakses dan mengunduh laporan langsung melalui tautan ini.

 

 

Sebagai negara maritim terbesar, Indonesia terlibat dalam komitmen negara PBB dalam Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan—TPB) untuk menjaga ekosistem laut yang terangkum dalam butir ke-14. Butir ke-14 ini kemudian diimplementasikan dalam beberapa turunan, salah satunya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) periode 2015-2019, seperti meningkatkan dan mempertahankan kualitas daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut, serta meningkatkan harkat hidup nelayan dan masyarakat pesisir di sektor perikanan.

 

Dalam Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan disebutkan sasaran nasional butir XIV TPB adalah untuk mewujudkan tata kelola pemanfaatan sumber daya kelautan melalui ketersediaan kebijakan, kerangka hukum, instrumen terkait penataan ruang laut nasional, serta terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) secara berkelanjutan.

 

Menjaga ekosistem laut menjadi tugas semua pihak, termasuk Indonesia. Hal ini mengingat, di Indonesia, ketergantungan manusia terhadap laut terbilang sangatlah tinggi. Indonesia sendiri tercatat sebagai rumah bagi lebih dari 20 persen atau sekitar 2,2 juta hektare hutan mangrove dan memiliki 18 persen dari seluruh total terumbu karang dunia.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua