Selasa, 07 Mei 2019

KPK Sulit Beri Pelatihan Antikorupsi Bagi Advokat Karena Faktor Ini

Ada permohonan pelatihan yang diajukan advokat. Ada kesadaran pentingnya organisasi advokat yang kuat dan bersih.
Aji Prasetyo
Ilustrasi advokat terseret kasus korupsi. Ilustrator: BAS

Masih lekat di ingatan nama Arif Fitrawan, advokat muda yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga menyuap dua hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus perdata. Dakwaan terhadap Arif pun baru dibacakan pada pada 11 April 2019.

Perkara Arif belum diputus, KPK kembali menangkap oknum advokat, lagi-lagi diduga menyuap hakim untuk mempengaruhi putusan. Johnson Siburian, advokat dari kantor hukum Jodi Advokat & Legal Consultant, ditangkap KPK karena diduga menyuap Kayat, hakim PN Balikapapan terkait perkara pidana. Hakim dijanjikan sejumlah uang asalkan membebaskan klien sang advokat.

Deretan advokat yang tersandung perkara korupsi mungkin saja terus bertambah. Sejak KPK berdiri puluhan advokat terkena OTT, atau dijadikan tersangka karena menghalang-halangi proses penyidikan.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengaku prihatin atas kejadian ini. Menurutnya kerja keras kepolisian dan kejaksaan untuk mengungkap kasus ini menjadi sia-sia karena proses peradilan dicederai oleh oknum advokat beserta hakim. "Di peradilan disesatkan, yang sedihnya lagi dilakukan oleh penasehat hukum, penegak hukum. Ini yang membuat prihatin karena hal ini tidak boleh terjadi, tapi ini dilakukan oleh mereka yang mengerti hukum," ujar Syarif Sabtu (4/5).

(Baca juga: Bersih-Bersih Advokat Hitam di Pusaran Korupsi, Tak Kunjung Bersih?)

Syarif juga mengaku heran kenapa hal ini bisa kembali terjadi padahal KPK dan MA telah berusaha dan menjalin kerjasama untuk memperbaiki tata kelola peradilan. Setidaknya ada dua hal utama dari kerjasama ini, pertama membantu Bawdan Pengawas di MA, dan memberi pelatihan pengawasan dengan hakim.

Kedua yaitu meningkatkan kualitas tata kelola baik itu administrasi ataupun bidang lain, kerjasama ini selain melibatkan MA dan KPK juga melibatkan BPKP. Syarif mengakui belum ada kemajuan yang signifikan dari kerjasama ini, namun ia tetap berharap ada perbaikan dalam sisi pengawasan.

Menjadi pertanyaan tersendiri jika KPK telah menjalin kerjasama dengan MA untuk memperbaiki tata kelola peradilan bagaimana dengan organisasi advokat? Mengingat dalam hampir setiap perkara suap di peradilan tidak hanya melibatkan hakim, tetapi juga ada peran advokat.

"Memang ada KPK menerima beberapa permohonan dalam pelatihan advokat. Tapi terus terang advokat ini kan banyak organisasinya. Jadi bukan karena satu ini mungkin perlu mengorganisasi diri juga, agar KPK bisa fokus," kata Syarif.

Syarif mengatakan di beberapa negara lain yang demokrasinya sudah berjalan baik advokat berada dalam satu wadah (single bar). Dengan begini akan lebih mudah bagi aparat penegak hukum seperti KPK melakukan koordinasi baik untuk sosialisasi maupun pelatihan. "Jadi saya pikir memang ada perlunya KPK membuka diri jika ada proposal kerja sama kedepannya untuk mencegah para penasehat hukum ini tidak menjadi bagian dari pelaku tindak pidana korupsi atau dalam sistem peradilan pidana," jelasnya.

Tak masalah

Ketua DPN Peradi Rumah Bersama Luhut Pangaribuan menyambut baik rencana KPK melakukan pelatihan dan sosialisasi antikorupsi kepada para advokat. Menurutnya hal tersebut bisa membuat advokat lebih mengerti perbuatan mana saja yang masuk dalam delik korupsi sehingga bisa dihindari dalam menjalankan profesi.

Terkait dengan pembekalan para advokat Luhut menyatakan Peradi yang dipimpinnya memasukkan hal itu dalam Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) bersama YLBHI. "Jadi ada yang kita lakukan selain hal-hal lain, muncul tokoh dari Peradi RBA ada Saor Siagian, ada Alvon Kurnia, masih banyak lagi karena di kita komitmen," ujarnya saat dihubungi hukumonline, Senin (6/5).

Namun Luhut tak sependapat pernyataan Laode M Syarif tentang banyaknya organisasi advokat menyukitkan KPK untuk berkoordinasi dalam hal pelatihan maupun sosialisasi. Menurutnya sebanyak apapun jumlah organisasi advokat seharusnya tidak berpengaruh jika KPK memang serius ingin membuat pelatihan.

"Organisasi profesi tidak jadi halangan, kalau yang bisa dijangkau organisasi yang lebih besar atau sebagian dulu ya tidak apa, jadi kurang pas kalau single bar dianggap jadi lebih sulit, paling tidak mengurangi kemungkinan advokat kurangi korupsi. Ini proses, saya gak yakin dengan single bar belum tentu advokat bebas korupsi," jelasnya.

(Baca juga: Hakim, Panitera, Advokat dan Pengusaha Jadi Tersangka Suap).

Perwakilan Peradi pimpinan Juniver Girsang, Patra M. Zein justru setuju dengan KPK tentang adanya penyatuan organisasi advokat. Menurutnya saat ini memang sudah diperlukan organisasi advokat yang kuat dan berwibawa agar dihormati baik oleh advokat itu sendiri maupun pihak lain.

"Perlu organisasi advokat yang kuat dan berwibawa. Saya setuju jika ada ide penyatuan organisasi advokat. Minimal ada Majelis Kehormatan bersama yang diakui oleh semua advokat di Indonesia," terangnya.

Susun modul

Sekjen Peradi Slipi Thomas Tampubolon berpendapat alasan banyaknya organisasi advokat seharusnya bukan menjadi masalah bagi KPK dalam melakukan pelatihan ataupun sosialisasi kepada para advokat. Apalagi, pihaknya siap memfasilitasi adanya pelatihan bagi para advokat untuk mencegah terjadinya korupsi.

"Kalau alasannya karena banyak organisasi advokat kami Peradi bisa memfasilitasi workshop kerjasama dengan KPK seperti yang kami lakukan MK di beberapa kota besar ibukota provinsi di Indonesia," terangnya.

Wasekjen Peradi Slipi Rivai Kusumanegara menambahkan pada 2017 Peradi sebenarnya telah mengirim surat permohonan pelatihan anti korupsi bagi para advokat namun belum berbalas. Barulah pada 2019 pihaknya diundang Direktorat Litbang KPK untuk membahas praktek penegakan hukum di peradilan.

"Dalam kesempatan tersebut kembali kami mohonkan pelatihan anti korupsi bagi profesi Advokat. Permohonan sudah ditindaklanjuti dan sekarang kami sedang membahas model dan substansi programnya bersama Anti Corruption Learning Center (ACLC)," terang Rivai.

Ia berharap dalam waktu dekat program tersebut bisa terlaksana dengan menyentuh semua advokat di berbagai wilayah termasuk memperkenalkan role model berlitigasi tanpa adanya pemberian suap.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua