Menerapkan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk beracara bagi aparat penegak hukum adalah kewajiban. Mulai di tingkat penyelidikan, penyidikan, sidang pengadilan, hingga eksekusi terpidana. Namun, sejak berdiri lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2003, hukum acara pidana telah banyak diubah melalui putusan MK atas dasar pengujian undang-undang (PUU).
Hingga akhir 2018, KUHAP menjadi UU yang terbanyak dimohonkan pengujian yakni sebanyak 63 kali dengan sebanyak 12 pengujian yang dikabulkan dan dikabulkan sebagian. Di tengah banyaknya putusan MK seringkali masyarakat tak tahu sejumlah pasal dalam KUHAP telah diubah, hingga dihapus rumusannya. Baca Juga: Sejak MK Berdiri, Ini 10 UU Terbanyak Diuji
Nah, dari 12 putusan MK terkait pengujian KUHAP yang dikabulkan atau dikabulkan sebagian ini diurai dalam buku berjudul, KUHAP, (Dilengkapi Perubahan Pasal Akibat Putusan MK dan Ketentuan Beracara lainnya di Berbagai Peraturan Perundang-Undangan). Buku yang digarap oleh tim yang beranggotakan Reda Mantovani, Yan Aswari, Muhammad Insan Anshari Al Aspary, Akbar Ismail, Tumpal H Sitompul, Abdul Kadir Sangadji, dan Wildan Hapit, ini dapat dijadikan rujukan bagi praktisi dan akademisi hukum termasuk para mahasiswa fakultas hukum wajib mengetahuinya.
Terlebih, bagi praktisi hukum mulai, polisi, jaksa, hakim, advokat, KUHAP yang disertai dengan perubahan dalam putusan MK menjadi bagian bagian terpenting dalam penegakan hukum yang berkeadilan dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Menariknya, buku setebal 488 itu disertai dengan 80 UU; 4 Peraturan Pemerintah (PP); 1 Peraturan Presiden (Perpres); 23 Putusan MK; 1 Peraturan Menteri (Permen); 9 Peraturan Mahkamah Agung (Perma); serta 21 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Sebab, aturan hukum acara pidana pun tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan.
Terbitnya buku ini tentu memudahkan bagi akademisi, mahasiswa hukum, kepolisian, kejaksaan, kehakiman dalam beracara. Mulai di tingkat penyelidikan, penyidikan penuntutan, hingga pengadilan. Buku ini memadukan pasal dalam KUHAP yang sudah diubah melalui putusan MK. Kemudian dilengkapi dengan peraturan perundangan terkait.
KUHAP, Dilengkapi Perubahan Pasal Akibat Putusan MK dan Ketentuan Beracara lainnya di Berbagai Peraturan Perundang-Undangan | |
Tim penyusun Kata pengantar Terbit perdana Penerbit Halaman | Reda Mantovani, Yan Aswari, Muhammad Insan Anshari Al Aspary, Akbar Ismail, Tumpal H Sitompul, Abdul Kadir Sangadji, dan Wildan Hapit Jaksa Agung HM Prasetyo April 2019 UAI Press 488 |
Diawali Bab Ketentuan Umum dalam KUHAP, hingga ketentuan Penutup dipadupadankan dengan putusan MK, UU sektoral, hingga aturan yang mengatur hukum acara. Seperti, aturan praperadilan dalam Pasal 77 KUHAP. Namun dalam putusan MK No.21/PUU-XII/2014, menyatakan rumusan Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai ‘termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan’. Dengan begitu, rumusan Pasal 77 huruf a berbunyi, “sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan, termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.”