Rabu, 08 Mei 2019

Belum Ada Pengaturan Pendataan DPK Luar Negeri, Bawaslu Beri Masukan

Buntut dari perbedaan data surat suara dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara.
Moh. Dani Pratama Huzaini
Ilustrasi pemilihan umum. Ilustrator: BAS dkk

Belum selesai proses rekapitulasi tingkat nasional diselenggarakan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sudah mengidentifikasi sejumlah persoalan teknis penyelenggaraan Pemilu. Salah satu persoalan yang mengemuka adalah Daftar Pemilih Khusus (DPK) untuk Pemilu di luar negeri.

Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menyarankan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatur proses pendataan DPK Luar Negeri lewat sistem administrasi yang seragam dan detail. “Ini menjadi masukan pembenahan regulasi di masa mendatang,” ujar Afifuddin dalam rapat rekapitulasi tingkat nasional di gedung KPU, Jakarta, Minggu (5/5).

Meski penyelenggaraan pemungutan suara di luar negeri telah rampung dan saat ini tahapan penyelenggaraan pemilu sudah sampai pada tahap rekapitulasi suara tingkat nasional, masukan Afif ini diharapkan menjadi bagian dari perbaikan penyelenggaraan pemilu kedepan lebih khusus terkait proses pendataan daftar pemilih khusus luar negeri. Pendataan DPK Luar Negeri punya perbedaan secara teknis dengan pendataan DPK di dalam negeri. Perbedaan ini karena pertimbangan situasional. Proses pendataan seringkali menyesuaikan dengan situasi masing-masing negara tempat pemungutan suara dilaksanakan.

Menurut Afif, begitu Mochammad Afifuddin lazim disapa, proses pendataan DPK Luar Negeri dapat saja dilakukan sebelum hari pemungutan suara. Tergantung kesepakatan antara Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), panitia pengawas pemlu Luar Negeri (Panwaslu LN), dan para saksi dari peserta Pemilu yang berada di luar negeri. Situasi ini jelas berbeda dengan kondisi dalam negeri yang hanya diberikan waktu satu jam sebelum tempat pemungutan suara ditutup.

"Di luar negeri situasinya berbeda. Sebab, kalau di luar negeri itu potensi DPK diberikan waktu satu jam seperti di Indonesia, maka berantakan pemilunya dan berantakan waktunya. Bahkan bisa sampai tengah malam pelaksanaannya," terang Afif.

(Baca juga: Menelusuri Kecurangan di Balik Surat Suara Tercoblos di Malaysia).

Hingga kini perbedaan mekanisme pendataan DPK luar negeri dengan pendataan pemilih khusus dalam negeri belumlah memiliki aturan baku secara tertulis. Untuk itu Afif menyarankan KPU untuk menyiapakn proses khusus terkait pendataan administrasi yang lebih detail. Untuk itu Afif menginginkan adanya mekanisme pengadministrasian yang seragam. "Saya setuju harus adanya urusan pengadministrasian yang seragam yang dilakukan dan harus diambil oleh teman-teman KPU untuk menjelaskan kepada peserta pemilu dan kita semua," tegasnya.

Persoalan daftar pemilih khusus ini mengemuka saat saksi dari salah satu pasngan calon presiden–wakil presiden mempertanyakan tidak sinkronnya data antara total daftar pemilih khusus dengan jumlah pemilih di Hongkong. Berdasarkan pemaparan Panitia Pemilihan Luar Negeri Hongkong, jumlah daftar pemilih khusus mencapai 808 orang. Namun kemudian yang menggunakan hak pilinya hanya 292 pemilih saja. Jumlah ini menjadi pertanyaan.

Rekapitulasi Ulang

Salah satu yang memunculkan perdebatan adalah pemilihan di Perth, Australia. Bawalu meminta agar proses rekapitulasi suara dilakukan ulang. Hal ini merupakan buntut dari perbedaan data terkait penggunaan surat suara dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara. Beberapa hal yang menjadi catatan Bawaslu terkait rekapitulasi suara di Perth antara lain adalah perbaikan kolom data pengguna hak pilih yang tidak sinkron dengan data pengguna surat suara.

(Baca juga: Bawaslu Diminta Awasi Pemutakhiran DPT Pilpres Luar Negeri).

Selain itu, Afif yang mewakili Bawaslu dalam rapat rekapitulasi suara luar negeri di Gedung KPU mengatakan ada perbedaan antara data surat suara sah dan tidak sah bagi pemilih Presiden dan DPR. Fakta ini baru diketahui belakangan setelah Panwaslu Perth melakukan pengecekan terhadap formulir C1. Afif mendorong panitia pemilihan luar negeri untuk kemmbali melakukan penghitungan dan mengecek kembali data C1 bersama dengan Panwaslu luar negeri. "Sudah kami cek. Jika ada perbedaan, yang digunakan adalah merujuk C1. Memang signifikan perubahannya," ujarnya

Di tempat yang sama, Komisioner KPU Evi Novida Ginting menegaskan bahwa KPU juga akan melakukan pengecekan terkait data yang digunakan PPLN Perth. Ada data daftar pemilih tetap dari Perth yang akan dicek kembali oleh KPU untuk memastikan data apa yang dipakai dalam rekapitulasi yang dihasilkan oleh Panitia Pemilihan di Perth. Itu pula sebabnya penetapan rekapitulasi Perth ditunda. “Kami akan crosscheck kembali data yang ada digunakan oleh teman-teman Perth ini, maka Perth kita pending," ujar Evi.

Catatan Panitia Pemilihan Luar Negeri Perth, jumlah pemilih yang menyalurkan suara sebanyak 10.157 orang. Padahal, surat suara Pilpres yang tersedia hanya 9.252. Kesalahan lain adalah hasil rekapitulasi Perth dimasukkan ke dalam formulir DA1 secara tertulis. Seharusnya rekapitulasi dimasukkan atau diinput ke dalam sistem. Berdasarkan hasil yang diinput ditemukan perbedaan angka dari data sebelumnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua