Rabu, 08 Mei 2019

Potensi Monopolisasi dan Penyalahgunaan Posisi Dominan Holding BUMN Penerbangan

KPPU tetap akan melakukan analisis terkait potensi pelanggaran serta membandingkannya dengan sisi kemanfaatan holding BUMN penerbangan.
Hamalatul Qur'ani
Ilsutrator: BAS

Diyakini dapat memberikan nilai tambah serta untuk mendorong realisasi prediksi Indonesia sebagai pasar penerbangan terbesar ke-5 di dunia pada 2037 mendatang, pemerintah tampak berkomitmen kuat untuk membentuk holding BUMN penerbangan. Rencananya, holding tersebut akan terbentuk pada semester satu tahun ini.

 

Terdapat empat BUMN yaitu PT Garuda Indonesia  Tbk, PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II, PT Pelita Air Service (anak usaha PT Pertamina) dan PT Survai Udara Penas (Penas). Tentu isu upaya monopolisasi hingga potensi penyalahgunaan posisi dominan dalam holding sepatutnya dikaji pemerintah secara komprehensif sebelum mengeksekusi rencana tersebut.

 

Komisioner KPPU, Guntur Saragih menyebut upaya itu sebagai bagian dari suatu kebijakan pemerintah. Yang harus dilihat selanjutnya, katanya, apakah pemerintah mempunyai dasar regulasi atau tidak dalam pelaksanaan holding tersebut. Di sisi lain, dia menyebut KPPU juga tetap akan melakukan analisis terkait potensi pelanggaran serta membandingkannya dengan sisi kemanfaatan holding BUMN penerbangan.

 

“Tapi yang pasti, kalau ada holding bumn penerbangan, di situ ada potensi pelanggaran, kenapa? Karena kita tahu di situ ada Angkasa Pura I, Angkasa Pura II, ada Garuda dan ada lagi beberapa BUMN di situ,” katanya.

 

Menurut Guntur, posisi pengelola bandara (Angkasa Pura) jelas mempunyai posisi dominan. Hal itu bisa disimpulkan dengan melihat salah satu faktor strategis dalam penerbangan yang sangat mempengaruhi persaing adalah soal rute penerbangan. Apalagi, katanya, karena pesawat memakan ongkos yang jelas mahal maka tentu dibutuhkan kecepatan dan ketepatan waktu penerbangan.

 

“Perbedaan waktu pasti membuat ongkos yang menaik juga,” ujarnya.

 

Sementara, di Bandara ada Garuda sebagai maskapai yang tergabung dalam holding. Itu tentu akan memunculkan potensi penyalahgunaan posisi dominan. Dalam konteks persaingan, kata Guntur, potensi dominan itu ada, tapi dalam konteks penegakan hukum, sebelum bisa ditemukan alat bukti maka belum bisa dianggap bersalah. Guntur sendiri menyebut pihaknya mendorong agar holding BUMN penerbangan ini tidak dilakukan.

 

“Khawatirnya, kalau kondisinya ada maskapai yang tergabung dalam holding, maka maskapai baru bisa bisa akan enggan masuk ke pasar Indonesia,” ujarnya.

 

Saat ditanya soal unsur monopoli dalam holding BUMN Penerbangan ini, Pakar Hukum Persaingan Usaha, Anna Maria Tri Anggraini, berpendapat bahwa rencana itu bukanlah suatu upaya yang dapat mengakibatkan terjadinya monopoli. Pasalnya, antara perusahaan yang akan melakukan holding berada pada relevant market (Pasar bersangkutan) yang berbeda atau bukan dalam bidang usaha sejenis. Angkasa Pura, misalnya, bergerak dalam bidang usaha pemberian fasilitas Bandar Udara. Sementara Garuda bergerak di bidang jasa layanan penerbangan (maskapai).

 

“Kita enggak bisa mengatakan itu ada faktor kekuatan pasar yang menyatu, mungkin lebih tepatnya semacam penguasaan dari hulu ke hilir atau bisa dikatakan Integrasi Vertikal,” tukasnya.

 

(Baca: Rencana Holding BUMN Penerbangan, Pemerintah Perlu Kaji Sisi Persaingan Usaha)

 

Akan tetapi, Anna mencontohkan bila merger dilakukan antara angkasa pura dengan angkasa pura misalnya, maka kemungkinan monopoli bisa saja terjadi. Itupun penting dicatat, Anna menyebut tak ada masalah sebetulnya jika monopoli itu terjadi, justru yang akan menjadi masalah jika Holding BUMN penerbangan menduduki posisi monopoli kemudian melakukan tindakan yang sifatnya melanggar UU atau melakukan praktik monopoli atau monopolisasi.

 

“Kan yang jahat itu praktik monopoli atau monopolisasi,” tukasnya.

 

Pembenaran atas Integrasi vertikal dalam melakukan holding penerbangan itu, dikatakannya terakomodir melalui pengecualian pada pasal 50 (a) UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Disitu diatur, setiap perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan (PUU) yang berlaku maka dikecualikan dari ketentuan larangan yang diatur dalam UU 5/1999.

 

Ia mencontohkan, misalnya pemerintah mengeluarkan Perpres yang mengintruksikan BUMN ataupun perusahaan lain yang ditunjuk oleh PUU untuk dijadikan satu holding company. Sekalipun ada potensi monopoli di situ, lantaran dasar pelaksanaan holding dimaksud merupakan amanat dari Perpres yang dikeluarkan pemerintah maka kegiatan BUMN atau perusahaan yang ditunjuk tersebut tak bisa dijerat dengan pelanggaran UU 5/1999.

 

“Mereka bisa dikecualikan dengan pasal 50 (a), karena segala kegiatan yang dasarnya adalah PUU dikecualikan dari UU 5/99,” tukasnya.

 

Pasal 50:

Yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah: 

  1. perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
  2. perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba; atau
  3. perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa yang tidak mengekang dan atau menghalangi persaingan; atau
  4. perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan; atau
  5. perjanjian kerjasama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas; atau
  6. perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia; atau
  7. perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri; atau
  8. pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil; atau
  9. kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya.

Pasal 51:

Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undangundang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah.

 

Bahkan, Pasal 51 UU a quo juga telah menggariskan suatu pembenaran bagi BUMN atau badan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk memonopoli suatu sektor atau bidang usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak. Misalnya, BUMD atau suatu perusahaan tertentu ditunjuk oleh pemerintah atau Pemda untuk mengusahakan ketersediaan air bersih.

 

“Jadi mana yang mau dikenakan (Pasal 50 a atau Pasal 51), memang bisa saja lolos dari pelanggaran yang diatur UU 5/1999,” tukasnya.

 

Contoh paling nyata, katanya, adalah soal ‘Sinergi BUMN’ yang dituangkan dalam Permen BUMN No.15 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permen BUMN No.5 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara. Dalam Permen a quo, BUMN dapat menunjuk langsung anak usahanya atau sesama BUMN dalam hendak melakukan pengadaan barang dan jasa. Efeknya, katanya, mekanisme seleksi, fairness dan transparansi menjadi tidak ada dalam suatu proses pengadaan barang dan jasa oleh BUMN.

 

“Karena ada ruang bagi menteri BUMN untuk menunjuk langsung, jadi enggak usah pakai tender. Efeknya engga baik karena tidak ada seleksi, fairness dan transparansi di situ,” katanya.

 

Lantas apa saja potensi praktik monopoli yang rentan dilakukan Holding BUMN penerbangan nantinya bila rencana holding tersebut terealisasi menurut Anna? Kemungkinan pelanggarannya, kata Anna, masih harus diselidiki lagi kasus per kasus. Mengingat pendekatan yang digunakan adalah rule of reason. Sekadar mengingatkan, pendekatan rule of reason dapat diidentifikasikan melalui penggunaan redaksi “yang dapat mengakibatkan” dan atau “patut diduga”.

 

Kata-kata tersebut menyiratkan perlunya penelitian secara lebih mendalam, apakah suatu tindakan dapat menimbulkan praktik monopoli yang bersifat menghambat persaingan atau tidak.

 

“Intinya, holdingnya sendiri itu enggak masalah sebetulnya, hanya saja ketika nantinya terjadi pelanggaran maka pendekatannya harus melalui rule of reason. Jadi penyelidikannya masih perlu dikaji lagi,” jelasnya.

 

Anna mencontohkan, holding dalam hal menguasai Angkasa Pura II di Bandara Soeta, misalnya hanya maskapai penerbangan Garuda saja yang diperbolehkan beroperasi atau take off atau landing, baru di situ dapat dikatakan ada potensi barrier to entry (hambatan masuk pasar) bagi maskapai penerbangan lain. Potensi itulah yang perlu dikaji dan dilakukan penelitian lebih lanjut untuk sampai pada kesimpulan ada atau tidaknya praktik monopoli.

 

Contoh lain, blocking atau boikot atau menghambat perusahaan jenis usaha lain yang sejenis dengan maskapai Garuda untuk masuk ke bandara. Dalam kasus lain misalnya Taxi, hanya perusahaan taxi tertentu saja yang diperbolehkan untuk masuk, maka jelas indikasi blocking ada di situ.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua