Rabu, 08 May 2019

Potensi Monopolisasi dan Penyalahgunaan Posisi Dominan Holding BUMN Penerbangan

KPPU tetap akan melakukan analisis terkait potensi pelanggaran serta membandingkannya dengan sisi kemanfaatan holding BUMN penerbangan.
Hamalatul Qur'ani
Ilsutrator: BAS

Diyakini dapat memberikan nilai tambah serta untuk mendorong realisasi prediksi Indonesia sebagai pasar penerbangan terbesar ke-5 di dunia pada 2037 mendatang, pemerintah tampak berkomitmen kuat untuk membentuk holding BUMN penerbangan. Rencananya, holding tersebut akan terbentuk pada semester satu tahun ini.

 

Terdapat empat BUMN yaitu PT Garuda Indonesia  Tbk, PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II, PT Pelita Air Service (anak usaha PT Pertamina) dan PT Survai Udara Penas (Penas). Tentu isu upaya monopolisasi hingga potensi penyalahgunaan posisi dominan dalam holding sepatutnya dikaji pemerintah secara komprehensif sebelum mengeksekusi rencana tersebut.

 

Komisioner KPPU, Guntur Saragih menyebut upaya itu sebagai bagian dari suatu kebijakan pemerintah. Yang harus dilihat selanjutnya, katanya, apakah pemerintah mempunyai dasar regulasi atau tidak dalam pelaksanaan holding tersebut. Di sisi lain, dia menyebut KPPU juga tetap akan melakukan analisis terkait potensi pelanggaran serta membandingkannya dengan sisi kemanfaatan holding BUMN penerbangan.

 

“Tapi yang pasti, kalau ada holding bumn penerbangan, di situ ada potensi pelanggaran, kenapa? Karena kita tahu di situ ada Angkasa Pura I, Angkasa Pura II, ada Garuda dan ada lagi beberapa BUMN di situ,” katanya.

 

Menurut Guntur, posisi pengelola bandara (Angkasa Pura) jelas mempunyai posisi dominan. Hal itu bisa disimpulkan dengan melihat salah satu faktor strategis dalam penerbangan yang sangat mempengaruhi persaing adalah soal rute penerbangan. Apalagi, katanya, karena pesawat memakan ongkos yang jelas mahal maka tentu dibutuhkan kecepatan dan ketepatan waktu penerbangan.

 

“Perbedaan waktu pasti membuat ongkos yang menaik juga,” ujarnya.

 

Sementara, di Bandara ada Garuda sebagai maskapai yang tergabung dalam holding. Itu tentu akan memunculkan potensi penyalahgunaan posisi dominan. Dalam konteks persaingan, kata Guntur, potensi dominan itu ada, tapi dalam konteks penegakan hukum, sebelum bisa ditemukan alat bukti maka belum bisa dianggap bersalah. Guntur sendiri menyebut pihaknya mendorong agar holding BUMN penerbangan ini tidak dilakukan.

 

“Khawatirnya, kalau kondisinya ada maskapai yang tergabung dalam holding, maka maskapai baru bisa bisa akan enggan masuk ke pasar Indonesia,” ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua