Rabu, 08 Mei 2019

Advokat Ini ‘Gugat’ Syarat Pemenangan Pilpres ke MK

Majelis Panel meminta Pemohon melihat putusan MK sebelumnya yang sudah memutuskan syarat pemenangan pilpres jika diikuti dua pasangan calon presiden.
Aida Mardatillah
Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Foto: RES

Akhirnya, aturan syarat keterpilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pasal 416 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dipersoalkan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan ini diajukan Sunggul Hamonangan Sirait. Sunggul yang berprofesi sebagai advokat merasa dirugikan atas berlakunya pasal itu, sebagai warga negara Indonesia yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu Tahun 2019.

 

Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu tu menyebutkan pemenang pasangan capres terpilih memperoleh suara lebih dari 50 persen jumlah suara dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1⁄2 jumlah provinsi di Indonesia. Artinya, selain syarat 50 persen jumlah suara, ada syarat 20 persen suara setiap provinsi dan melebihi 50 persen jumlah provinsi di Indonesia.

 

Jika tidak memenuhi syarat itu, menurut Pasal 416 ayat (2) UU Pemilu, kedua pasangan capres cawapres yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua, dilakukan pemungutan suara ulang putaran kedua dengan tetap mempertimbangkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang. 

 

Sunggul Hamonangan Sirait menilai original intent Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 di Panitia Ad Hoc I BP MPR ketika membahas materi sistem pemilu presiden dan wakil presiden dalam proses perubahan UUD 1945 membahas angka minimal 50 persen + 1 dalam penentuan pasangan pemenang pilpres. Setelah ditelusuri dalam risalah perubahan dapat dilihat pembentuk perubahan UUD 1945 juga memikirkan masalah persebaran penduduk yang tidak merata di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa. Diantaranya komposisi penduduk baik dari sebarannya, letak geografis, maupun suku bangsa di Indonesia.

 

Kemudian, norma Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 disadur langsung dan tanpa perubahan oleh pembuat UU dalam Pasal 416 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017. Jika dikaitkan dengan Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945., Sunggul Hamonangan Sirait memaknai Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 sepanjag terkait dengan jumlah pasangan calon maka harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 64 ayat (4) UUD 1945.

 

“Hal ini berarti jumlah pasangan yang dimaksud Pasal 6A ayat (3) dikaitkan dengan ayat (4) adalah lebih dari dua pasangan calon. Maka konstruksi Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu harus dimaknai sepanjang terkait dengan jumlah pasangan calon harus dikaitkan dengan konstruksi Pasal 416 ayat (2) UU Pemilu yaitu peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden harus lebih dari dua pasangan calon,” kata Sunggul di Gedung MK, Selasa (7/5/2019). (Baca Juga: Putusan MK Soal Syarat Pemenang Pilpres Masih Berlaku)

 

Dia menilai melalui Peraturan KPU No. 5 Tahun 2019 tentang Pilpres Tahun 2019, apabila hanya diikuti 2 pasangan calon, seharusnya aturan itu batal demi hukum karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yakni Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945.

 

Menurut pemohon, tidak ada aturan hukum yang jelas dan pasti yang mengatur mengenai penetapan pemenangan pilpres jika hanya diikuti dua pasangan calon. Hal ini telah mengakibatkan ketidakpastian hukum. “Tidak adanya aturan yang jelas tentang penyelenggara pemilu presiden tanggal 17 April 2019 lalu yang hanya diikuti dua pasangan calon telah mengakibatkan penyelenggara pemilu presiden dan wakil presiden menjadi inkonstitusional,” tuturnya.

 

Apalagi, UU Pemilu sama sekali tidak menyinggung Putusan MK No. 50/PUU-XII/2014 itu baik di bagian menimbang, mengingat, maupun badan atau isi UU tersebut. “Seharusnya Pilpres harus diikuti lebih dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden atau minimal 3 pasangan calon. Untuk itu, memohon kepada Mahakamh agar MK membatalkan pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden pada tanggal 17 April 2019,” ujarnya. Baca Juga: MK Putuskan Pilpres 2014 Satu Putaran

 

Dalam permohonan provisi, memerintahkan KPU menghentikan semua proses tahapan Pilpres 2019 termasuk perhitungan suara manual (real count) yang sedang berlangsung. Dan, meminta Mahkamah untuk menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih yang akan diumumkan tanggal 22 Mei sampai dengan adanya pemilu presiden dan wakil presiden yang sedikitnya diikuti oleh tiga pasangan calon presiden yang ditetapkan oleh KPU sebagai peserta pemilu berikutnya.

 

Dalam petitum permohonannya, Sunggul meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 416 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 28D UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa pasangan calon dimaksud lebih dari dua pasangan calon (tiga atau lebih).

 

Menanggapi permohonan pemohon, Majelis Panel I Dewa Gede Palguna menilai dalam permohonan provisi ini tidak lazim ada di MK. “Jangan Saudara samakan berperkara di MK dengan di pengadilan umum. Sebab, disini menguji norma yang bertentangan dengan UUD 1945,” ujar Palguna mengingatkan.

 

Palguna meminta pemohon mencantumkan putusan-putusan MK sebelumnya yang sudah memutuskan persyaratan pemenangan calon presiden dan wakil presiden dan persyaratan keterpilihan presiden dan wakil presiden. “Jadi, silakan Saudara cari saja putusan-putusan tersebut. Sebab ini berkaitan dengan permohonan uji materi yang Saudara ajukan,” kata Palguna. (Baca juga: Syarat Pemenang Pilpres 2019, Ingat Putusan MK Ini!)

 

Majelis Panel lain, Arief Hidayat mempertanyakan anggapan Pemohon yang menilai Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu ini kabur. “Nah, ini kabur dimananya, tolong dijelaskan. Kemudian, Pasal 416 ayat (1) tidak koheren dengan Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4). Ini tolong dijelaskan dan diuraikan mana yang tidak koherennya, tidak konsistennya dan tidak berkorespondensinya,” pintanya.

 

Selain itu, kata Arief, pemohon ini meminta Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu dimaknai sepanjang pasangan yang dimaksud dua pasangan calon. “Tapi, kan disini tidak ada kata-kata menentukan dua, tiga pasangan calon, tetapi harus dimaknai seperti itu. Gimana konstruksinya coba dibayangkan bisa enggak?” 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua