Rabu, 08 Mei 2019

Agar Tak Kekurangan Modal, OJK Siapkan Aturan Bagi BPR untuk Merger

M. Agus Yozami

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan segera menerbitkan peraturan mengenai penggabungan atau merger bank perkreditan rakyat (BPR) pada Juni 2019. Hal ini disampaikan Direktur Penelitian dan Pengaturan BPR OJK, Ayahandayani, dalam pelatihan media di Bandung, Jawa Barat, Jumat (3/5) lalu.

 

Menurutnya, aturan tersebut akan merinci ketentuan mengenai penggabungan, peleburan dan pengambilalihan BPR. Tujuan diterapaknnya regulasi itu agar masing-masing BPR memiliki panduan dan legalitas untuk melakukan konsolidasi atau merger sehingga tidak ada lagi BPR yang kekurangan modal usaha.

 

"Kami selalu ingatkan, apakah BPR mau mengundang investor strategis baru, atau mereka lebih baik berkonsolidasi. Ada yang banyak untuk lebih baik merger," kata Ayahandayani seperti dikutip Antara.

 

Sebenarnya, OJK sudah mengatur mengenai ketentuan modal inti BPR melalui Peraturan OJK (POJK) 5/POJK.03/2015 tentag Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Permudahan Modal Inti Minimum BPR. Sedangkan di aturan yang akan diterbitkan Juni 2019 itu, OJK akan membuat koridor untuk aksi korporasi penggabungan. Namun, OJK masih menetapkan syarat modal inti minimum seperti ketentuan lama.

 

Pada ketentuan lama di Peraturan OJK (POJK) yang dirilis pada 2015, OJK mensyaratkan BPR harus memenuhi syarat modal inti Rp3 miliar pada akhir 2019. Adapun pada tahun 2024, modal inti BPR diwajibkan sebesar Rp6 miliar."Yang sudah di atas Rp 3 miliar tahun 2019  wajib Rp 6 miliar," terang dia.

 

Hingga kini masih banyak BPR yang belum memenuhi ketentuan modal inti. Ada setidaknya 722 BPR yang belum memenuhi ketentuan tersebut. Sedangkan, jumlah BPR di Indonesia saat ini sebanyak 1.597 BPR. "Kami mendorong BPR untuk melebur, konsolidasi karena harus memenuhi ketentuan modal minimum," kata Ayahandayani.

 

Dia mengatakan apabila BPR tidak mampu memenuhi ketentuan modal inti minimum maka OJK akan membatasi seluruh kegiatan usaha dan perluasan jaringan kantor BPR yang bersangkutan. 

 

"Sanksinya kegiatan dibatasi, yang tadinya punya kegiatan terkait valas, kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) atau terkait ATM maka kami minta dibekukan dulu termasuk perluasan jaringan kantor dan wilayah operasional BPR akan dibatasi pada tingkat kabupaten," ujarnya. (ANT)

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua