Kamis, 09 Mei 2019

Kebijakan Kemenko Perekonomian Tutup Informasi HGU Menabrak Putusan MA

Ada beberapa putusan Mahkamah Agung yang mendukung keterbukaan informasi data HGU.
Moch Dani Pratama Huzaini
Ilustrasi pemanfataan lahan HGU oleh korporasi. Foto: SGP

Langkah Kementerian Koordinator Perekonomian yang menutup keterbukaan informasi Hak Guna Usaha (HGU) menuai kritik. Sejumlah pihak menilai arahan yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian sebagai tindakan yang menabrak putusan Komisi Informasi Pusat dan putusan Mahkamah Agung. Pemerintah dinilai mempertontonkan pelanggaran nyata terhadap putusan lembaga peradilan.

 

Pada 6 Mei 2019 lalu, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian menerbitkan surat perihal data dan informasi terkait kebun kelapa sawit. Surat ini ditujukan kepada tiga pihak yakni Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, dan pimpinan perusahaan-perusahaan di sektor kelapa sawit. Intinya, surat ini menyatakan informasi Hak Guna Usaha (HGU) khususnya HGU perkebunan kelapa sawit tidak bisa diakses publik.

 

Peneliti pada Divisi Kebijakan dan Politik Agraria Pusat Studi Agraria Intitut Pertanian Bogog (PSA-IPB), Linda Rosalina, mengatakan isi surat tersebut terkesan melupakan proses panjang yang pernah ditempuh oleh sejumlah pihak untuk mengupayakan agar informasi terkait data HGU tidak termasuk dalam klasifikasi informasi yang dikecualikan menurut UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. “Logikanya di mana? Ini ahistoris,” ujar Linda saat dihubungi hukumonline, Rabu (8/5).

 

(Baca juga: Mewujudkan ‘Teknologi untuk Keadilan’ Melalui SIMSI 2.0)

 

Menurut Linda, informasi HGU adalah informasi yang terbuka untuk publik. Ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung No. 121 K/TUN/2017. Putusan ini membatalkan hasil uji konsekuensi yang dilakukan oleh Kemnterian ATR/BPN. Melalui putusan itu juga, MA menetapkan bahwa informasi HGU yang rinciannya terdapat nama pemegang izin HGU, tempat atau lokasi, luas HGU, jenis komoditi, dan peta area yang dilengkapi titik koordinat dinyatakan terbuka.

 

Untuk itu Linda menilai kebijakan Kemenko Perekonomian sebagai tindakan yang tidak mengindahkan putusan Mahkamah Agung. Surat Kemenko Perekonomian yang dikeluarkan untuk sejumlah perusahaan dan asosiasi pengusaha kelapa sawit tersebut seolah tidak menggubris sejumlah putusan Mahkamah Agung dan beberapa putusan Komisi Informasi Pusat yang secara khusus mengatur keterbukaan informasi data HGU.

 

Senada, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Asep Komarudin secara tegas menyebutkan isi surat Kemenko Perekonomian tersebut sebagai bentuk pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Agung. Menurut Asep, tidak kurang dari tiga putusan Mahkamah Agung yang sudah mengatur tentang keterbukaan informasi data HGU. Selain itu, sudah ada sembilan putusan KIP yang mengatur keterbukaan informasi data HGU.

 

Terkait putusan Mahamah Agung yang telah membatalkan hasil uji konsekuensi Kementerian ATR/BPN tentang informasi data HGU, Pasal 11 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur ketentuan bahwa informasi publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyrakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa, maka dinayatakan sebagai informasi publik yang dapt diakses oleh pengguna informasi publik. “Sudah ada 9 putusan komisi informasi lainnya yang menyatakan bahwa informasi HGU itu informasi terbuka,” ujar Asep kepada hukumonline.

 

Asep menilai isi surat Kemenko perekonomian bertentangan dengan UU Keterbukaan Informasi PUblik, dan sejumlah putusan Mahkamah Agung serta putusan Komisi Informasi. Untuk itu ia menghimbau kepada perusahaan maupun asosiasi untuk tidak melaksanakan isi surat dari Kemenko Perekonomian. Asep memandang, surat Kemenko Perekonomian sebagai bentuk intervensi pemerintah kepada swasta untuk tidak memberikan informasi terkait data HGU.

 

(Baca juga: Pentingnya HGU Dipublikasikan)

 

Lebih jauh Linda Rosalina menyangkan maksud dari diterbitkannya surat Kemenko Perekonomian. Sejumlah kebijakan yang disebutkan dalam poin pertama surat seperti pelaksanaan satu peta, kemudian adanya Perpres Reformasi Agraria, dan beberapa hal lainnya menurut Linda mengandung semangat untuk mewujudkan tata kelola sawit yang lebih baik. Hal ini bisa tercapai dengan ditopang oleh partisipasi masyarkat maupun diakomodirnya transparansi, salah satunya informasi. “Aku tidak melihat logika dari surat yang dilayangkan oleh Kemenko (Perekonomian) itu,” ujarnya.

 

Surat Kemenko Perekonomian itu sendiri menyebutkan bahwa, dalam rangka melaksanakan komitmen Pemerintah untuk meningkatkan pelaksanaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan dan menindaklanjuti hasil pertemuan Pemerintah Indonesia dengan Komisi Uni Eropa terkait kebijakan kelapa sawit, maka Pemerintah telah menetapkan beberapa kebijakan untuk pelaksanaan praktek perkebunan kepala sawit yang berkelanjutan melalui sejumlah poin kebijakan.

 

Untuk itu, demi melaksanakan komitmen pemerintah tersebut diperlukan dukngan dari seluruh pemangku kepentingan kelapa sawit, termasuk dalam melindungi data dan informasi kelapa sawit yang berisfat strategis bagi ketahanan ekonomi nasional dan dalam rangka perlindungan kekayaan alam Indonesia.

 

Untuk itu, kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait agar mengklasifikasikan serta menetapkan data dan informasi mengenai hak guna usaha kebun kelapa sawit sebagai infromasi yang dikecualikan untuk dapat diakses oleh pemohon informasi publik sebagaimana diatur dalam UU Keterbukaan informasi publik.

 

“Sehubungan dengan hal tersebut, kami harapkan saudara untuk dapat pula ikut serta dalam mendukung kebijakan untuk melindung data dan infroamsi kelapa sawit tersebut dan diharapkan untuk tidak melakukan inisiatif membuat kesepakatan dengan pihak lain (konsultan, NGO, multilateral agency, dan pihak asing) dalam pemberian data dan infroamsi yang terkait kebun kelapa sawit,” bunyi surat Kemenko Perekonomian.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua