Kamis, 09 Mei 2019

Pembentukan Tim Asistensi Hukum Menuai Kritik

Untuk menilai apakah suatu aktivitas masyarakat dapat dikategorikan melanggar hukum atau tidak. Namun, kalangan masyarakat sipil menolak pembentukan tim hukum ini.
Ady Thea DA
Menkopolhukam Wiranto didampingi Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkumham Yasonna H Laoly, Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat memberi keterangan pers. Foto: RES

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto, membantah akan membentuk tim nasional, tapi bakal membentuk tim asistensi di bidang hukum. Tim ini akan membantu Kementerian Koordinator (Kemenkopolhukam) dalam melakukan sinkronisasi, harmonisasi, dan pengendalian berbagai masalah hukum dan keamanan nasional.

 

Wiranto menyebut pihaknya sudah bertemu dengan profesor, dan doktor dari berbagai universitas di Indonesia. Menurut Wiranto para akademisi itu berempati terhadap tugas yang diemban pemerintah. Pakar hukum dari sejumlah kampus itu gerah melihat aktivitas yang seharusnya masuk kategori melanggar hukum dan ditindak. Karena jumlahnya banyak, tentu tidak mudah untuk memilah dalam waktu singkat mana tindakan yang masuk kategori melanggar hukum.

 

“Nah, kita perlu tim bantuan itu, bukan berarti (kelembagaan) secara formal dan organisasi kemudian kita abaikan, tidak. Pemerintah punya lembaga-lembaga hukum yang sudah formal dalam ketatanegaraan Indonesia, ada Kejaksaan, ada Kepolisian, apalagi ada MA dan sebagainya,” kata Wiranto sebagaimana rilis yang dilansir dari laman Kemenkopolhukam, Selasa (7/5/2019).

 

Menurut Wiranto pembentukan tim asistensi ini sebagai upaya pemerintah untuk mendapatkan masukan dari para ahli. Ketika ada kegiatan yang dinilai melanggar hukum, maka akan ditindak. “Kalau kita langsung tindak, tindak, tindak, nanti dituduh lagi kalau pemerintahan Jokowi diktator (otoriter), kembali (ke zaman) Orde Baru,” sambungnya.

 

Dia menekankan tim bantuan hukum ini tidak ditujukan untuk mengganti badan hukum lain. Intinya, tim ini membantu Kemenkopolhukam meneliti dan mendefinisikan kegiatan yang melanggar hukum. “Ini bukan badan hukum nasional mengganti lembaga hukum lain, tapi satu tim perbantuan para pakar hukum untuk membantu Kemenkopolhukam untuk meneliti, mencerna, mendefinisikan kegiatan-kegiatan yang sudah nyata-nyata melanggar hukum,” tegasnya.

 

Pembentukan tim itu mendapat kritik dari organisasi masyarakat sipil. Direktur Eksekutif ICJR Anggara Suwahju menilai pemerintah seharusnya tidak ikut campur dalam penegakan hukum pidana. Pembentukan tim hukum nasional menunjukan ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola isu politik di media dan media sosial.

 

Anggara mengingatkan saat ini sudah ada lembaga yang berwenang menentukan apakah suatu tindakan itu tergolong pidana atau bukan. Lembaga itu yakni Kejaksaan dan Kepolisian. KUHAP sudah jelas mengatur bahwa penyelidik bekerja sama dengan penuntut umum, memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka mencari dan menemukan apakah suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk dilakukan penyelidikan.

 

“Sikap yang dikeluarkan pemerintah ini juga menunjukkan ketidakpercayaan pemerintah terhadap sistem peradilan pidana yang selama ini sudah ada,” kata Anggara saat dikonfirmasi, Rabu (8/5/2019).

 

Anggara mengingatkan kritik yang disampaikan di muka umum terkait kebijakan pemerintah adalah hal yang wajar. Konstitusi menjamin kebebasan dalam mengeluarkan pikiran baik secara lisan dan tulisan. Pasal 28E ayat (3) UUD Tahun 1945 menjamin kebebasan dalam mengeluarkan pendapat. Pasal 22 ayat (3) UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM lebih rinci mengatur kebebasan berekspresi, hal ini juga termaktub dalam Pasal 19 Kovenan Sipol yang telah diratifikasi melalui UU No.12 Tahun 2005.

 

Atas dasar itu, Anggara mengingatkan penggunaan kekuasaan dan hukum pidana yang berlebihan berpotensi membahayakan kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia. Karena itu, ICJR merekomendasikan agar pemerintah mengkaji ulang dan membatalkan rencana pembentukan tim hukum nasional tersebut karena mengancam kebebasan berekspresi.   

 

“Pemerintah harus menghormati mekanisme peradilan pidana yang sudah ada dan ditentukan oleh undang-undang terkait, yakni KUHAP. Dan tidak melakukan hal-hal yang tidak perlu seperti membentuk Tim Hukum Nasional.”

 

Direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru, Haris Azhar mengaku tidak paham bagaimana cara berpikir Wiranto sampai akhirnya memutuskan membuat tim bantuan hukum ini. Jika tujuannya melahirkan kebijakan publik, seharusnya Wiranto menjelaskan situasi apa yang dihadapi, sehingga perlu dibentuk tim bantuan hukum. Situasi itu harus dikaji apakah layak atau tidak untuk ditindaklanjuti.

 

“Saya menduga dia (Wiranto,-red) tidak paham prosedur untuk membuat kebijakan publik,” ujar Haris saat dihubungi, Kamis (9/5/2019).

 

Haris menilai pembentukan tim ini bisa jadi karena Menkopolhukam panik atas situasi setelah pemungutan suara. Mengingat banyak kritik dari berbagai pihak terhadap penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 yang digelar 17 April 2019. “Atau bisa juga karena Wiranto mau mengambil peran tertentu dalam pemerintahan periode selanjutnya?"

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua