Kamis, 09 Mei 2019

Tutup Informasi HGU, Alasan Ini yang Dipakai Pemerintah

Padahal sudah ada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.
Mochammad Januar Rizki/Mohammad Yasin
Ilustrasi. Foto: RES

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Musdhalifah Machmud, menerbitkan surat bertanggal 6 Mei 2019 perihal data dan informasi terkait kebun kelapa sawit. Surat bersifat ‘segera’ ini langsung menuai kritik dari sejumlah elemen, khususnya kelompok masyarakat sipil yang selama ini mengadvokasi isu keterbukaan informasi.

 

Surat ini menuai kritik lantaran isinya bertentangan dengan hukum, yakni putusan Komisi Informasi Pusat No. 057/XII/KIP-PS-M-A/2015 dan diperkuat putusan Mahkamah Agung No. 121 K/TUN/2017. Beberapa putusan lain Komisi Informasi Provinsi juga memperkuat bahwa Hak Guna Usaha adalah informasi yang bersifat terbuka. Sebaliknya, surat yang diteken Musdhalifah itu cenderung menegasikan putusan Komisi Informasi dan Mahkamah Agung.

 

Sebelum surat Deputi Kementerian Perekonomian terbit, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional, Sofyan Jalil, secara terbuka menolak memberikan informasi HGU yang diminta pemohon meskipun Mahkamah Agung sudah memenangkan pemohon. Itu sebabnya, sikap pemerintah itu dikritik. “Surat yang menginstruksikan untuk menutup informasi mengenai HGU kelapa sawit tersebut menambah daftar panjang perlawanan Pemerintah terhadap putusan Komisi Informasi dan pengadilan,” kata Direktur Eksekutif ICEL, Henri Subagiyo.

 

Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susijowono, membenarkan adanya surat Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian tersebut. Namun ia tidak menjelaskan maksud dan tujuan penerbitan surat dua halaman itu. Cuma disebutkan dalam surat bahwa kebijakan ini ditempuh sebagai pelaksanaan komitmen pemerintah untuk meningkatkan praktik perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, dan menindaklanjuti hasil pertemuan pemerintah Indonesia dan Komisi Uni Eropa.

 

Berdasarkan salinan yang diperoleh hukumonline, surat Deputi Menko Perekonomian itu berisi empat hal. Pertama, pemerintah telah menetapkan beberapa kebijakan untuk pelaksanaan praktik perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Ada sejumlah kebijakan yang disebutkan antara lain pelaksanaan verifikasi luas lahan perkebunan kepala sawit; penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit sesuai Inpres No. 8 Tahun 2018; penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan sesuai Perpres No. 88 Tahun 2017; penguatan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO); dan pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

 

Baca:

 

Kedua, pelaksanaan komitmen Pemerintah dimaksud memerlukan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan kelapa sawit, termasuk dalam melindungi data dan informasi kelapa sawit yang bersifat strategis bagi ketahanan ekonomi nasional dan dalam rangka perlindungan kekayaan alam Indonesia.

 

Ketiga, berkaitan dengan itu, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait mengklasifikasikan dan menetapkan data dan informasi mengenai HGU kebun kelapa sawit (nama pemegang, peta, dan lokasi) sebagai informasi yang dikecualikan untuk dapat diakses oleh pemohon informasi publik.  

 

Keempat, pejabat yang menerbitkan surat mengharapkan para pihak yang dituju untuk ikut serta dalam mendukung kebijakan untuk melindungi data dan informasi kelapa sawit. Selain itu, diharapkan untuk tidak melakukan inisiatif membuat kesepakatan dengan pihak lain, termasuk dengan NGO, memberikan data dan informasi terkait kebun kelapa sawit.

 

Surat Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian menyebut UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan peraturan pelaksanaannya, Peraturan pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2010. Namun alasan yang lebih spesifik untuk menutup informasi HGU ada pada poin kedua, yakni ketahanan ekonomi nasional dan perlindungan kekayaan alam Indonesia.

 

Alasan ketahanan ekonomi nasional dan perlindungan kekayaan alam Indonesia memang disebutkan dalam Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008. Pasal 17 huruf d memberikan peluang menyatakan suatu informasi publik dikecualikan yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia. Pasal 17 huruf e menyebutkan pengecualian informasi publik dapat dilakukan yang apabila dibuka dan diberikan dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional. Pasal terakhir ini memerinci apa saja yang masuk kategori dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional, salah satunya rencana awal pembelian dan penjualan aset vital negara. Namun tak satu pun menyangkut perkebunan kelapa sawit, yang dalam surat tersebut disebut ‘bersifat strategis’.

 

Alasan ini sebenarnya sudah dipakai pemerintah (Kementerian ATR/ABPN) dalam sidang sengketa informasi. Alasan itu sudah tidak diterima majelis komisioner Komisi Informasi dan majelis hakim Mahkamah Agung. Intinya, pengadilan menyatakan HGU sebagai informasi yang bersifat terbuka.

 

Pseudowetgeving

Pengamat keterbukaan informasi publik yang juga dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Charles Simabura, menyebut surat Deputi Kemenko Perekonomian itu sebagai pseudowetgeving.

 

Dalam hukum administrasi negara dikenal beberapa sarana tata usaha negara bagi pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan. Ada yang bersifat keputusan tata usaha negara (beschiking), ada pula peraturan yang bersifat umum (regeling). Selain itu dikenal pula peraturan-peraturan kebijakan (beleidsregel), rencana-rencana (plannen), perbuatan materiil (feitelijke handelingen), dan penggunaan hukum keperdataan. Pseudowetgeving acapkali disamakan dengan peraturan kebijakan.

 

Charles berpendapat surat semacam itu, apalagi jika jelas-jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, selayaknya diabaikan, atau dianggap tidak ada. “Bagi saya, surat tersebut wajib diabaikan karena tidak mempunyai kekuatan hukum,” tegasnya.

 

Kritik lain datang dari Henri. Secara prosedural, pengecualian informasi harus dilakukan melalui uji konsekuensi dan dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). “Tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan surat salah satu Deputi Kementerian saja,” tegas Direktur Eksekutif ICEL itu.

 

Kepala Divisi Tata Kelola Hutan dan Lahan ICEL, Rika Fajrini, menyatakan terbitnya surat Deputi Menko Perekonomian sebagai langkah mundur. “Langkah mundur Pemerintah dalam mendorong transparansi dan perbaikan tata kelola perkebunan di Indonesia,” ujarnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua