Jumat, 10 May 2019

Resmi Terbentuk, PSHK Minta Tim Asistensi Hukum Dibatalkan

Pembentukan tim ini untuk membantu Kemenkopolhukam untuk mengkaji aspek hukum tentang hasutan, ajakan yang melawan pemerintahan yang sah, berita bohong yang merugikan pemerintah.
Agus Sahbani
Menkopolhukam Wiranto didampingi Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkumham Yasonna H Laoly, Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat memberi keterangan pers. Foto: RES

Secara resmi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto membentuk Tim Asistensi Hukum yang berjumlah 24 orang. Pembentukan Tim Asistensi Hukum ini tertuang dalam Keputusan Menkopolhukam No. 38 Tahun 2019 tentang Tim Asistensi Hukum Kemenkopolhukam tertanggal 8 Mei 2019. Duduk sebagai Ketua Pengarah Menkopolhukam Wiranto dan anggota pengarah yakni Menkumham, Menkominfo, Kapolri, dan Jaksa Agung.              

 

Menkopolhukam Wiranto mengatakan saat ini tercatat ada 22 pakar atau ahli hukum yang menjadi anggota Tim Asistensi Hukum. Tim ini akan membantu Kemenkopolhukam dalam melakukan kajian dan asistensi hukum terkait ucapan dan tindakan yang melanggar hukum pasca Pemilu Serentak 2019 untuk menentukan dapat tidaknya dilakukan upaya penegakan hukum.

 

"Yang sudah tercatat ada 22 orang. Tetapi, disitu ada klausul bahwa masih terbuka penambahan anggota baik tokoh hukum perorangan maupun organisasi profesi hukum (untuk ikut memberi saran)," ujar Wiranto usai Rakortas Tingkat Menteri membahas Koordinasi Pelaksanaan Tugas Tim Asistensi Hukum Kemenkopolhukam di Kantor Kemenkopolhukam Jakarta, Kamis (9/5/2019) seperti dikutip Antara.

 

Hadir dalam Rakortas itu, Menkumham Yasonna H Laoly, Wakapolri Komjen Ari Dono Sukmanto dan sejumlah pakar hukum. Saat ini, lanjut dia, sudah ada yang mendaftarkan diri ke Kemenkopolhukam untuk menjadi bagian dari tim asistensi itu. Anggota tim itu tidak hanya berasal dari para pakar hukum, tetapi juga dari staf Kemenpolhukam, anggota Polri dan Kejaksaan.

 

Wiranto menerangkan kriteria anggota Tim Asistensi Hukum ini merupakan orang memiliki sikap perilaku yang baik, tahu (ahli) mengenai persoalan hukum, dan memiliki pengalaman di bidang hukum. "Sejak hari ini mereka sudah mulai bekerja dan sudah rapat," kata Wiranto.

 

Menurutnya, dalam rapat itu, pakar hukum yang dikumpulkan untuk membantu menelaah, menilai serta melakukan evaluasi apakah aksi yang meresahkan masyarakat masuk kategori yang mana, pasalnya berapa, dan selanjutnya diproses atau tidak. Dengan masukan yang diberikan itu, kata dia, para pemangku kepentingan di bidang hukum mendukung sepenuhnya langkah tegas dari pemerintah.

 

"Kita tidak surut lagi. Kita sudah buktikan sekarang, siapa yang nyata-nyata sudah melanggar hukum, kita akan tindak tegas dengan cara-cara hukum. Jadi, jangan sampai ada tuduhan Pak Wiranto kembali ke Orde Baru, Pak Jokowi diktator, gak ada. Justru kehadiran para ahli hukum ini membantu kita, menjamin kita bahwa kita bukan diktator. Pak Jokowi bukan sewenang-wenang. Kita hanya semata-mata justru menegakkan hukum yang sudah kita sepakati bersama," kata Wiranto.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua