Jumat, 10 Mei 2019

Resmi Terbentuk, PSHK Minta Tim Asistensi Hukum Dibatalkan

Pembentukan tim ini untuk membantu Kemenkopolhukam untuk mengkaji aspek hukum tentang hasutan, ajakan yang melawan pemerintahan yang sah, berita bohong yang merugikan pemerintah.
Agus Sahbani
Menkopolhukam Wiranto didampingi Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkumham Yasonna H Laoly, Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat memberi keterangan pers. Foto: RES

Secara resmi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto membentuk Tim Asistensi Hukum yang berjumlah 24 orang. Pembentukan Tim Asistensi Hukum ini tertuang dalam Keputusan Menkopolhukam No. 38 Tahun 2019 tentang Tim Asistensi Hukum Kemenkopolhukam tertanggal 8 Mei 2019. Duduk sebagai Ketua Pengarah Menkopolhukam Wiranto dan anggota pengarah yakni Menkumham, Menkominfo, Kapolri, dan Jaksa Agung.              

 

Menkopolhukam Wiranto mengatakan saat ini tercatat ada 22 pakar atau ahli hukum yang menjadi anggota Tim Asistensi Hukum. Tim ini akan membantu Kemenkopolhukam dalam melakukan kajian dan asistensi hukum terkait ucapan dan tindakan yang melanggar hukum pasca Pemilu Serentak 2019 untuk menentukan dapat tidaknya dilakukan upaya penegakan hukum.

 

"Yang sudah tercatat ada 22 orang. Tetapi, disitu ada klausul bahwa masih terbuka penambahan anggota baik tokoh hukum perorangan maupun organisasi profesi hukum (untuk ikut memberi saran)," ujar Wiranto usai Rakortas Tingkat Menteri membahas Koordinasi Pelaksanaan Tugas Tim Asistensi Hukum Kemenkopolhukam di Kantor Kemenkopolhukam Jakarta, Kamis (9/5/2019) seperti dikutip Antara.

 

Hadir dalam Rakortas itu, Menkumham Yasonna H Laoly, Wakapolri Komjen Ari Dono Sukmanto dan sejumlah pakar hukum. Saat ini, lanjut dia, sudah ada yang mendaftarkan diri ke Kemenkopolhukam untuk menjadi bagian dari tim asistensi itu. Anggota tim itu tidak hanya berasal dari para pakar hukum, tetapi juga dari staf Kemenpolhukam, anggota Polri dan Kejaksaan.

 

Wiranto menerangkan kriteria anggota Tim Asistensi Hukum ini merupakan orang memiliki sikap perilaku yang baik, tahu (ahli) mengenai persoalan hukum, dan memiliki pengalaman di bidang hukum. "Sejak hari ini mereka sudah mulai bekerja dan sudah rapat," kata Wiranto.

 

Menurutnya, dalam rapat itu, pakar hukum yang dikumpulkan untuk membantu menelaah, menilai serta melakukan evaluasi apakah aksi yang meresahkan masyarakat masuk kategori yang mana, pasalnya berapa, dan selanjutnya diproses atau tidak. Dengan masukan yang diberikan itu, kata dia, para pemangku kepentingan di bidang hukum mendukung sepenuhnya langkah tegas dari pemerintah.

 

"Kita tidak surut lagi. Kita sudah buktikan sekarang, siapa yang nyata-nyata sudah melanggar hukum, kita akan tindak tegas dengan cara-cara hukum. Jadi, jangan sampai ada tuduhan Pak Wiranto kembali ke Orde Baru, Pak Jokowi diktator, gak ada. Justru kehadiran para ahli hukum ini membantu kita, menjamin kita bahwa kita bukan diktator. Pak Jokowi bukan sewenang-wenang. Kita hanya semata-mata justru menegakkan hukum yang sudah kita sepakati bersama," kata Wiranto.

 

Salah satu anggota Tim Asistensi Hukum, Prof Romli Atmasasmita mengatakan pembentukan tim ini untuk membantu Kemenkopolhukam untuk mengkaji aspek hukum tentang hasutan, ajakan yang melawan pemerintahan yang sah, berita bohong yang menyudutkan pemerintah. “Ada dari mereka yang mengajak revolusi dan mendiskualifikasi pasangan calon presiden, itu adalah makar,” kata Romli, Kamis (9/5/2019) malam.

 

Menurutnya, berbagai kritikan dari Amnesti Internasional, Komnas HAM, Kontras sebagai hal yang prematur. Sebab, mereka belum mengetahui mekanisme kerja tim hukum ini. Justru, kata dia, pembentukan Tim Asistensi Hukum ini agar pemerintah, khususnya aparat hukum dapat bertindak sesuai prosedur hukum acara dan hukum materil yang berlaku. “Kekhawatiran dan kritik ketiga lembaga tersebut berlebihan dan justru menghalang-halangi langkah penegakan hukum,” katanya.

 

Berikut nama-nama anggota Tim Asistensi Hukum Kemenkopolhukam:

1. Prof Muladi, Praktisi Hukum

2. Prof Romli Atmasasmita, Staf Khusus Menkopolhukam Bidang Hukum

3. Prof Muhammad Mahfud MD, Anggota Dewan Pengarah BPIP

4. Prof Indriyanto Seno Adji, Guru Besar FH Universitas Krisnadwipayana

5. Prof I Gede Panca Astawa, Guru Besar FH Universitas Padjajaran

6. Prof Faisal Santiago, Dekan FH Universitas Borobudur

7. Prof Ade Saptomo, Dekan FH Universitas Pancasila

8. Prof Bintan R. Saragih, Ahli Ilmu Negara UPH dan UI

9. Prof Farida Patittinggi, Dekan FH Universitas Hasanuddin

10. Dr Harsanto Nursadi, Ahli Hukum Administrasi Negara/Hukum Tata Negara

11. Dr Teuku Saiful Bahri, Lektor FH Universitas Islam Jakarta

12. Dr Teguh Samudera, Praktisi Hukum

13. Dr Dhoni Martim, Praktisi/Akademisi

14. Prof R. Benny Riyanto, Kepala BPHN Kementerian Hukum dan HAM

15. Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenkopolhukam

16. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kemenkopolhukam

17. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri

18. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo

19. Kepala Divisi Hukum Kepolisian RI

20. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri

21. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri

22. Indra Fahrizal, Staf Khusus Menkopolhukam Bidang Ekonomi dan Moneter

23. Asistensi Deputi Koordinasi Penegakan Hukum Kemenkopolhukam

24. Adi Warman, Sekretaris Tim Asistensi Hukum Kemenkopolhukam.

 

Bermasalah

Pembentukan Tim Asistensi Hukum bentukan Menkopolhukam ini mendapat kritik dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). Menurut PSHK, tim itu nantinya bertugas meneliti ucapan, tindakan, dan pemikiran tokoh-tokoh tertentu yang dianggap melanggar hukum. Selain itu, pemerintah akan menindak tegas pihak-pihak yang membantu pelanggaran hukum pasca Pemilu 2019, termasuk menutup media yang dinilai membantu pelanggaran hukum demi keamanan nasional.

 

Peneliti PSHK Rizky Argama menilai langkah Menkopolhukam membentuk Tim Asistensi Hukum bermasalah secara hukum. Pertama, pembentukan Tim Asistensi Hukum tidak didasarkan pertimbangan hukum yang kuat. Sebab, Menkopolhukam punya fungsi utama mensinkronisasi dan mengkoordinasikan urusan kementerian di bawahnya, bukan mengeksekusi kebijakan hukum sendiri, terlebih kebijakan yang bermuara pada perampasan hak seseorang. 

 

Kedua, pembentukan Tim Asistensi Hukum menimbulkan ketidakpastian hukum. Pernyataan Menkopolhukam bahwa pembentukan Tim Asistensi Hukum untuk menindak tegas upaya pihak-pihak yang mendelegitimasi penyelenggara pemilu, justru dapat menciptakan kekacauan hukum. Argumen itu terkesan tidak menghargai prinsip due process of law serta keberadaan aparat penegak hukum yang ada.

 

“Tindak pidana dan pelanggaran pemilu telah diatur jelas dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dengan lembaga-lembaga seperti Bawaslu), Kepolisian, dan Kejaksaan. Terkait tindak pidana lain, keberadaan KUHP dan perangkat hukum pidana lain telah lebih dari cukup untuk menindak pelaku pelanggaran hukum,” ujar Argama saat dikonfirmasi.

 

Ketiga, pernyataan Menkopolhukam, pemerintah akan menyasar tokoh-tokoh tertentu merupakan pelanggaran atas prinsip persamaan di hadapan hukum. Tim Asistensi Hukum berpotensi melakukan diskriminasi karena akan menggunakan instrumen penegakan hukum hanya terhadap pihak atau kelompok tertentu saja. 

 

Keempat, pernyataan Menkopolhukam, pemerintah akan mengkaji ucapan, tindakan, dan pemikiran sebagai dasar menegakkan hukum berpotensi membungkam kebebasan berpendapat. Seperti dijamin Pasal 28E UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat maupun menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya.” Selain itu, Pasal 23 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM juga telah menjamin setiap orang untuk bebas mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat secara lisan atau tulisan, melalui media apapun dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

 

“Pembentukan Tim Asistensi Hukum justru akan membatasi ruang gerak masyarakat yang aktif mengkritik kebijakan pemerintah,” kritiknya.

 

Kelima, pernyataan Menkopolhukam, pemerintah akan menutup media yang membantu melakukan pelanggaran hukum jelas bertentangan dengan prinsip kebebasan pers. UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers telah tegas menyatakan kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. UU Pers juga melarang praktik pembredelan terhadap pers seperti terjadi pada masa Orde Baru. Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh insan media hanya dapat diselesaikan melalui Dewan Pers dengan prosedur hukum yang ketat. 

 

“Berdasarkan kelima persoalan hukum itu, PSHK mendesak pemerintah, dalam hal ini Menkopolhukam untuk segera membatalkan pembentukan Tim Asistensi Hukum,” lanjutnya. 

 

Pria yang akrab disapa Gama ini menambahkan menyikapi situasi pasca Pemilu 2019, pemerintah seharusnya menjunjung tinggi prinsip-prinsip negara hukum dengan cara menghormati segala mekanisme hukum yang ada dan menjunjung tinggi hak asasi manusia baik dalam bentuk pernyataan maupun tindakan.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua