Jumat, 10 May 2019

Profesi Advokat Menjawab Tantangan Bonus Demografi

Lonjakan demografi menjadi potensi besar, sebab target utama sebagian besar advokat adalah menjadi entrepreneur yang menciptakan lapangan kerja.
CT-CAT
DPN Peradi berfoto bersama seluruh peserta mahasiswa Unika Atmajaya Yogjakarta di kantor Sekretariat nasional PERADI Grand Slipi Tower. Foto: Istimewa.

Biro Pusat Statistik memperkirakan terjadinya bonus demografi atau lonjakan angkatan kerja pada dekade mendatang dengan jumlah 64% dari 297 juta jiwa. Ini merupakan jumlah tertinggi sepanjang sejarah dan diharapkan menjadi peluang dan tantangan bagi kemajuan Indonesia, bukan sebaliknya menjadi hambatan dan beban pembangunan.

 

Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi, Rivai Kusumanegara menjelaskan, tantangan bonus demografi tersebut saat memberikan pemaparan pada rombongan mahasiswa Fakultas Hukum Unika Atma Jaya Yogyakarta yang berkunjung ke Sekretariat Nasional Peradi Slipi Jakarta (8/5).

 

Rivai menegaskan, profesi advokat akan menjawab tantangan bonus demografi yang akan dihadapi Indonesia. Pasalnya, setelah bekerja selama lima hingga sepuluh tahun di kantor hukum, sebagian besar advokat akan membuka kantor hukum sendiri. Sehingga, target utama sebagian besar advokat adalah menjadi entrepreneur yang menciptakan lapangan kerja. Sekalipun kantor dimaksud berskala kecil, paling tidak sudah merekrut dua junior advokat, dua staf administrasi, serta berkontribusi pajak pada negara. 

 

Adapun yang menjadi tantangan Peradi saat ini adalah cara mendorong kehadiran advokat di seluruh pelosok Indonesia, sehingga pelayanan terhadap akses keadilan mudah dijangkau masyarakat. Berdasarkan database Peradi, banyak advokat berpraktik di kota-kota besar dan belum merata ke daerah pelosok.

 

Terlihat para mahasiswa begitu antusias dengan pemaparan tentang profesi advokat dan eksistensi Peradi oleh jajaran pengurus Peradi yang terdiri dari Achiel Suyanto, Srimiguna, Rivai Kusumanegara, Harlen Sinaga, dan Riri Purbasari Dewi, disaksikan dosen pendamping yang menyertai rombongan.

 

Siapa yang Dapat Mengikuti PKPA?

Salah satu mahasiswa, yakni Erika Natsir menanyakan soal kemungkinan profesi lain mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diselenggarakan Peradi. Wakil Ketua Umum Achiel Suyanto menjelaskan, PKPA bisa diikuti siapa pun sepanjang telah menyelesaikan pendidikan strata satu hukum atau syariah. Bahkan, Peradi sendiri telah bekerja sama dengan Polri, Korpri, TNI, dan berbagai institusi lain untuk memberikan Pendidikan Khusus Profesi Advokat bagi pegawai bidang hukum di institusi tersebut. Namun, untuk menjadi Advokat, mereka harus menunggu pensiun dulu, menjalankan magang, dan lolos Ujian Profesi Advokat (UPA).

 

Acara tatap muka dan pemaparan yang berlangsung singkat dan efektif diakhiri sesi foto bersama dengan meneriakan yel-yel kekompakan antara senior advokat dengan para mahasiswa yang mungkin di kemudian hari akan menekuni profesi advokat.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua