Jumat, 10 Mei 2019

Menyoal Aturan Jual Beli Ketenagalistrikan yang Dianggap Rugikan Investor

Kementerian ESDM dianggap salah memahami putusan MK sehingga menghambat investasi sektor ketenagalistrikan.
Mochamad Januar Rizki
Ilustrator: BAS

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengeluarkan aturan mengenai ketenagalistrikan dari swasta (indpendent power producer/IPP) kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero.

 

Berbagai aturan ketenagalistrikan ini tercantum dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 10/2017 tentang Pokok-pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (Telah disempurnakan dalam Permen ESDM 49/2017) dan Permen ESDM Nomor 50/2017 (revisi kedua Permen ESDM 12/2017) tentang Pemanfaatan Sumber Energi Baru Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

 

Inti dari aturan tersebut memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk terlibat dalam penyediaan tenaga listrik. Selain itu, aturan ini juga sebagai rambu-rambu dalam jual beli ketenagalistrikan antara IPP-PLN yang lebih transparan berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing.

 

Dalam Permen ESDM 49/2017 (penyempurnaan Permen ESDM 10/2017) dan Permen ESDM Nomor 50/2017 (revisi kedua Permen ESDM 12/2017) mengatur persetujuan harga, dimana semua pembelian tenaga listrik dari pembangkit listrik termasuk sumber energi terbarukan wajib mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM dengan menggunakan pola kerja sama Build, Own, Operate, and Transfer (BOOT). Permen ESDM 50/2017 memberi pengecualian dalam pola kerja sama tersebut pada PLTSa (Sampah).

 

Sayangnya, aturan-aturan tersebut justru dianggap tidak menarik bagi investor untuk menanamkan modalnya pada sektor ketenagalistrikan. Skema jual beli BOOT tersebut justru merugikan investor karena aset pembangkit listrik akan berpindah tangan menjadi milik negara setelah berproduksi jangka waktu maksimal 30 tahun.

 

“Implementasi BOOT yang terdapat dalam Peraturan Menteri ESDM ini menghambat investasi karena tidak sesuai dengan semangat untuk penyediaan energi nasional. Tanah disiapkan investor, bangunan, sarana dan pra sarana juga investor siapkan. Ada investasi besar di sini,” jelas Pengamat Energi dan Direktur Eksekutif Kolegium Jurist Institut (KJI), Ahmad Redi dalam acara forum diskusi “Kepastian Hukum Pengusahaan Ketenagalistrikan Pasca-Putusan MK Tentang Pengujian UU Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketangalistrikan” di Jakarta, Rabu (8/5).

 

(Baca: Aturan PLTS Atap Terbit untuk Hadapi Era Electricity 4.0)

 

Redi menjelaskan kemunculan skema BOOT ini berhubungan dengan putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 111/PUU-XIII/2015 sehubungan uji materi Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

 

MK menyatakan konstitusionalitas Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terkait penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Intinya kedua pasal tersebut dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tetap dalam kontrol atau kendali negara.

 

Dia menjelaskan, putusan MK tersebut  menyatakan tidak terdapat larangan bagi keterlibatan pihak swasta dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) UU No. 30/2009. Asalkan, sepanjang perjanjian jual beli listrik (PJBL) masih berada dalam batas-batas penguasaan negara. Kemudian, pemerintah juga masih memegang kendali terhadap keterlibatan pihak swasta.

 

“Jika keterlibatan swasta saja, baik nasional maupun asing, tidak dilarang sepanjang masih di bawah penguasaan negara, maka tentu menjadi tidak logis apabila keterlibatan masyarakat secara swadaya atau melalui koperasi dinyatakan dilarang,” jelas Redi.

 

Namun, Redi menilai implementasi putusan MK tersebut oleh Kementerian ESDM dianggap keliru. Menurutnya, pengendalian negara tidak dapat dilakukan dengan menerapkan skema BOOT karena menimbulkan rasa tidak adil bagi investor. Terlebih lagi, pemerintah mematok harga beli pembangkit listrik yang dibangun investor.

 

Menurutnya, bentuk pengendalian negara pada sektor ketenagalistrikan ini dapat dilakukan dengan cara penetapan tarif dasar listrik (TDL) dan kewajiban swasta menjual listrik kepada PLN. 

 

“Putusan MK tersebut implementasinya dimaknai KESDM agak berbeda sehingga menimbulkan ketidakpastian. Elektrifikasi dulu bisa dimiliki swasta sekarang diatur dengan BOOT. Dua permen (Permen 10/2017 dan Permen 50/2019) mengharuskan ada skema BOOT. Dalam konteks hukum dan bisnis investor jadi kurang tertarik,” jelas Redi.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua