Sabtu, 11 Mei 2019

Tips agar Klaim Asuransi Pengangkutan Tidak Sulit Dicairkan

Mulai dari iktikad baik hingga jeli dalam memilih polis yang dibeli.
Hamalatul Qurani
Foto: HMQ

Bermula dari sebuah kedai kopi milik Edward Lyod, praktik asuransi pengangkutan ternyata sudah mulai diselenggarakan di Italia sekitar abad ke XII. Di kedai kopi itu, Lyod menerbitkan sebuah bulletin yang menyoroti berita musibah pelayaran serta situasi di berbagai pelabuhan di luar negeri. Dari situlah muncul pemikiran di kalangan para pedagang dan pelaut akan pentingnya mengasuransikan risiko yang mungkin timbul dari usaha pengangkutan. Kebiasaan asuransi tersebut ujungnya ditularkan para pedagang asal Italia di Inggris pada kisaran abad ke XII dan XIV.

 

Hingga kini, begitu padatnya aktivitas pengangkutan logistik antar pulau bahkan lintas negara jelas membuat dunia usaha tak dapat terlepas dari jenis asuransi pengangkutan laut tersebut. Bahkan, merujuk Pasal 41 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, perusahaan angkutan di perairan diwajibkan mengasuransikan tanggungjawabnya terkait kematian atau lukanya penumpang; musnah, hilang atau rusaknya barang yang diangkut; keterlambatan pengangkutan hingga kerugian pihak ketiga. Sehingga tampak jelas, asuransi pengangkutan kini tak sebatas suatu kebutuhan melainkan merupakan keharusan yang bahkan diwajibkan Undang-undang.

 

Untuk itu, penting kiranya diperhatikan calon tertanggung terkait hal-hal apa sajakah yang tak dicover dalam asuransi pengangkutan laut? Pasalnya, perusahaan asuransi kerap menawarkan polis yang sengaja dibuat sulit dipahami atau bahkan disamarkan dengan memperkecil font tulisan terkait hal-hal yang dikecualikan dalam penanggungan asuransi. Akibatnya, tertanggung seringkali tergiur dengan nilai premi rendah yang ditawarkan namun ternyata ketika kerugian terjadi dana asuransi tak bisa dicairkan.

 

Hal itulah yang dibahas salah seorang pengacara bidang asuransi, Nugraha Budi dalam pelatihan yang diselenggarakan DPC Peradi Jakarta Pusat, Jumat (10/5). Menurutnya, prinsip-prinsip dasar asuransi menjadi pegangan dasar calon tertanggung agar klaim asuransinya bisa dicairkan, salah satunya prinsip insurable interest. Insurable interest berkaitan erat dengan adanya hubungan hukum antara pemilik dengan barang yang menjadi objek pertanggungan.

 

Berdasarkan Pasal 6 Marine Insurance Act 1906, tertanggung harus mempunyai insurable insurance pada pokok pertanggungan pada saat kerugian itu terjadi. Artinya, bila saat kerugian terjadi namun antara tertanggung dengan barang sudah tak memiliki hubungan hukum, maka klaim tidak bisa dicairkan.

 

Baca:

 

Selain itu, prinsip utmost goodfaith (iktikad terbaik) juga penting diperhatikan. Di situ, kata Budi, tertanggung harus mengungkapkan fakta-fakta material sejelas-jelasnya terkait objek yang diasuransikan. Bila ini tidak dilakukan, bisa saja alasan tidak adanya iktikad baik ini menjadi celah agar klaim asuransi nantinya tidak bisa dicairkan.

 

“Harus disampaikan fakta material ini sejelas-jelasnya barangnya apa, harganya berapa, kondisinya bagaimana dan lainnya. Kalau tidak disampaikan nanti bisa dianggap telah terjadi penyembunyian fakta,” katanya.

 

Selanjutnya, prinsip yang kebanyakan menjadi penyebab tidak cairnya klaim asuransi adalah prinsip proximate cause (hubungan sebab akibat). Berdasarkan prinsip ini, atas setiap klaim yang diajukan tertanggung akan diselidiki terkait apakah penyebab terjadinya kerugian tersebut masuk kedalam risiko yang disebutkan dalam polis? Ataukah masuk dalam pengecualian penjaminan oleh penanggung? Di sinilah tertanggung perlu jeli dalam memilih polis yang akan dibeli, mengingat memang ada polis yang menjamin all risk dengan pengecualian tertentu dan ada juga polis yang menjamin risiko tertentu saja.

 

Biasanya untuk polis dengan jaminan risiko tertentu, katanya, semakin sempit jaminan risikonya maka harganya akan lebih murah. Agar pembelian polis tak sia-sia, maka penting bagi calon tertanggung untuk mengenali ragam jenis polis dan mengecek polis sejak awal, ‘sudahkah sesuai dengan nilai jaminan atas risiko yang ingin dijaminkan?’.

 

Sekadar diketahui, berdasarkan Institute Cargo Clause A 1/1/82 dijabarkan jenis risiko apa saja yang dijamin dalam asuransi pengangkutan laut serta risiko apa saja yang dikecualikan. ICC ini merupakan standar yang dipergunakan di London dan juga digunakan di Indonesia sesuai kesepakatan para pihak. “Kalaupun ada perubahan atas ketentuan ICC itu, tetap diperbolehkan diatur, sepanjang perubahan tersebut disepakati di awal,” terangnya.

 

Selain itu, prinsip indemnity tak kalah penting untuk dipahami. Prinsip ini berkaitan dengan pengembalian posisi keuangan tertanggung seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian. Alasannya, karena suatu barang jelas akan berubah seiring lamanya penggunaan. “Hari ini baru, besok sudah bekas, tahun depan sudah berkurang nilainya. Jadi indemnity ini mempertimbangkan faktor keausan barang,” jelasnya.

 

Akan tetapi, dalam perkembangannya ada juga polis yang tak mendasarkan diri pada prinsip indemnity. Jenis polis asuransi tertentu misalnya ada yang menawarkan ganti kerugian sama seperti baru, bahkan ada juga yang menjaminkan termasuk imaginary profit atas objek pertanggungan yang mengalami kerugian itu. “Ada banyak sekali jenis polis ini, makanya tertanggung harus jeli dalam memilih polis,” pungkasnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua