Sabtu, 11 Mei 2019

Duopoli Pasar Industri Penerbangan Bisa Picu Kenaikan Harga Tiket Pesawat

KPPU tengah menyelidiki hal tersebut.
Fitri Novia Heriani
Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Foto: RES

Pemerintah khususnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menerbitkan dua kebijakan baru terkait tarif tiket pesawat. Kedua kebijakan itu adalah Peraturan Menteri (PM) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri dan Keputusan Menhub (KM) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

 

Nyatanya, dua beleid Kemenhub itu kemudian menimbulkan polemik di lapangan, terutama bagi konsumen. Penetapan harga tiket pesawat yang diatur oleh kebijakan tersebut dinilai memberatkan konsumen yang selama ini menikmati Low Cost Carrier (LCC).

 

Ketua Masyarakat Hukum Udara (MHU), Andre Rahadian mengakui bahwa terjadi peningkatan tiket pesawat jika dibanding pada tahun lalu. Namun kenaikan ini terasa memberatkan karena tahun lalu maskapai saling berlomba untuk menarik konsumen dengan menerapkan harga tiket murah.

 

Adanya duopoli perusahaan penerbangan pasca akuisisi Sriwijaya Air oleh Garuda Indonesia, mengakibatkan hanya ada dua perusahaan besar yakni Garuda Indonesia dan Lion Air Group yang menguasai pasar. Situasi ini membuat harga tiket bisa di drive tinggi.

 

“Sebenarnya ini juga problemnya adalah memang ada peningkatan biaya dan yang dulu itu harga perang tarif. Dan karena hanya tinggal dua perusahaan besar, pasca Sriwijya diambil Garuda Indonesia, jadi tinggal Garuda Group dan Lion Group. Dan jadi memang harga bisa di drive tinggi karena tinggal dua perusahaan ini aja,” kata Andre kepada hukumonline, Jumat (10/5/2019).

 

Mencermati fenomena ini, lanjut Andre, pihaknya sudah memberikan saran kepada Kementerian Perhubungan beberapa waktu lalu. Masukan yang diberikan adalah perihal subclass yang dihilangkan oleh pemerintah dalam dua regulasi tersebut. Akibat ditutupnya subclass yang memang memberikan harga tinggi yang disertai berbagai fasilitas dan kemudahan, membuat perusahaan penerbangan menerapkan harga tiket pesawat dengan rate yang paling tinggi. Hal ini juga membuat masyarakat tidak memiliki pilihan lain untuk membeli tiket pesawat.

 

“Jadi ada maskapai yang menghapuskan subclass, jadi kita sarankan agar subclass ini masuk di peraturan harus ada lagi dan sepertinya memang Kemenhub lagi revisi peraturan menteri mengenai pelayanan, yang ada salah satunya dimasukin adanya subclass ini,” tambahnya.

 

Subclass yang dimaksud adalah pihak maskapai menyediakan kelas tiket pesawat dengan harga maksimal  yang disertai dengan pelayanan lebih dari harga tiket biasa. Pelayanan dan fasilitas berbeda itu seperti bebas menukar jadwal penerbangan, atau jika membeli tiket 30-40 hari sebelum keberangkatan mendapatkan harga yang lebih murah.

 

Baca:

 

“Yang kita minta tarif tiket bawahnya harus ada harganya, sekarang itu ‘kan semua hampir 100 persen pakai tarif batas atas, padahal ini enggak ada pilihan untuk masyarakat, padahal harusnya kalau memang beli untuk jangka waktu terbang ke depan 30-40 hari sebelumnya dikasih harga yang sedikit murah, dan subclass itu yang harus dibuka,” ujarnya.

 

Menurut Andre, saat ini kedua perusahaan besar maskapai penerbangan, baik Garuda Group maupun Lion Air Group, menetapkan harga tiket yang hampir menyentuh tarif batas atas untuk kelas ekonomi. Sementara di tahun-tahun sebelumnya, tarif tiket batas atas tiket pesawat kelas ekonomi jauh di bawah tarif batas atas yang diterapkan pemerintah, yang saat ini berlaku sebesar 65 persen.

 

Kenaikan harga tiket pesawat yang signifikan ini mendapat perhatian dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU saat ini tengah menyelidiki adanya dugaan kartel yang dilakukan oleh dua perusahaan besar yang menguasai industri transportasi penerbangan komersil, yakni Garuda Group dan Lion Air Group.

 

Komisioner KPPU, Guntur Saragih, menegaskan bahwa saat ini KPPU sudah masuk ke dalam proses penyidikan. Ia menegaskan bahwa memang ada struktur pasar duopoli dalam kasus harga tiket pesawat ini, namun pelanggaran tersebut jelas harus dibuktikan. Apakah duopoli itu menyebabkan harga tiket pesawat menjadi naik atau tidak.

 

“Dugaan kartel tadi, berdampak dengan kenaikan harga atau tidak itu memang masih di kami (KPPU). Sudah di penyidikan. Itu ‘kan struktur pasarnya memang duopoli, kalau ada pelanggaran harus dibuktikan,” tegasnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua