Minggu, 12 Mei 2019

Polemik Tim Asistensi, Hukum Administrasi Tidak Seharusnya Membatasi HAM

Keputusan yang bersifat beschikking tidak seharusnya mengatur hal tersebut.
Moch Dani Pratama Huzaini

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Wiranto, merealisasikan pembentukan tim asistensi hukum yang akan bertugas untuk melakukan kajian terkait ucapan dan tindakan yang melanggar hukum pasca Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 untuk kemudian menentukan dapat tidaknya dilakukan upaya penegakan hukum. Sontak saja, Keputusan Menkopolhukam No. 38 Tahun 2019 yang terbit sejak Rabu (8/5) lalu itu menuai respons dari beragam kalangan, baik pro dan kontra.

 

Kali ini respon datang dari dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakt (ELSAM). Direktur Eksekutif ELSAM, Wahyu Wagiman, melalui keterangan tertulisnya yang diterima hukumonline mengatakan, bahwa Surat Keputusan Menkopolhukan yang notabene merupakan instrumen hukum administrasi, seharusnya tidak mengatur tentang pembatasan hak setiap orang untuk menyampaikan pendapat.

 

Pada dasaranya, kebebasan menyatakan pendapat merupakan salah satu bagian fundamental dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang juga diatur dalam konstitusi. Untuk itu, instrumen hukum administrasi semacam SK seharusnya tidak membatasi HAM. Menurut Wahyu, dalam konsepsi negara hukum, hanya institusi yang diberi kewenangan langsung oleh undang-undanglah berwenang untuk melakukan fungsi tim asistensi bentukan Kemenkopolhukam. “Hanya institusi yang diberi kewenangan langsung oleh undang-undang berwenang untuk itu,” ujar Wahyu, Sabtu (11/5).

 

Atas alasan tersebut, semua aktor penegak hukum dalam Integrated Criminal Justice System (hakim, kejaksaan, advokat, dan kepolisian) serta Bawaslu untuk urusan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu, pasti memperoleh kewenangannya secara langsung dari undang-undang. Untuk itu seharusnya pihak-pihak inilah yang bertugas untuk melakukan fungsi tim asistensi yang dibentuk Kemenkopolhukam.

 

Dalil legitimasi yang diberikan oleh UU dibutuhkan oleh lembaga penegak hukum pemilu salah satunya karena proses penegakan hukum lekat dengan berbagai tindakan pembatasan HAM individu. Untuk itu harus diatur oleh undang-undang yang dibentuk dan disetujui oleh representasi rakyat dan diberikan jaminan due process of law.

 

“Keputusan yang bersifat beschikking tidak seharusnya mengatur hal tersebut, sehingga pembentukan Tim Asistensi Hukum oleh Menkopolhukam adalah suatu bentuk abuse of power yang tidak sejalan dengan konsep konstitusionalisme atau pembatasan kekuasaan dalam negara demokrasi,” ujar Wahyu.

 

Baca:

 

Selain itu ELSAM menilai, tim asistensi hukum berpotensi mengancam independensi penegakan hukum oleh lembaga berwenang. Bagaimana tidak? Salah satu tugas dari tim ini adalah menentukan perlu atau tidaknya suatu tindakan ditindaklanjuti secara hukum. Tugas tersebut menurut ELSAM jelas overlapping dengan kewenangan berbagai aktor penegak hukum yang telah ada saat ini.

 

Tim Asisten Hukum juga merupakan tim yang dibentuk oleh cabang kekuasaan eksekutif dalam hal ini Menteri. Untuk itu tidak pada tempatnya bila ikut terlibat secara aktif dalam proses penegakan hukum dengan memberikan rekomendasi terhadap lembaga yang independesinya telah dijamin oleh undang-undang. Independesi penegak hukum dalam Integrated Criminal Justice System merupakan hal yang esensial untuk dijaga.

 

“Apabila tidak maka bandul penegakan hukum akan berarah pada ketidakadilan,” ujar Wahyu.

 

Selanjutnya, ELSAM menilai keputusan ini menegasikan nilai demokrasi dan HAM. Salah satu pilar penting dalam negara demokrasi adalah kebebasan berpendapat sebagaimana dijamin oleh Pasal 28E UUD 1945. Kewenangan Tim Asistensi Hukum untuk mengkaji ucapan dan tindakan yang dianggap melanggar hukum dan justru tidak sejalan dengan jaminan kebebasan tersebut.

 

Untuk itu, ELSAM menuntut agar Menkopolhukam meninjau kembali pembentukan Tim Asistensi Hukum dan merekomendasikan Menkopolhukham untuk mengoordinasikan secara intensif lembaga-lembaga penegak hukum yang berada di bawah koordinasinya, dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan, serta mendorong Bawaslu dan Sentra Penegakan Hukum Pemilu untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran Pemilu.

 

Salah satu anggota Tim Asistensi Hukum, Prof Romli Atmasasmita mengatakan pembentukan tim ini untuk membantu Kemenkopolhukam untuk mengkaji aspek hukum tentang hasutan, ajakan yang melawan pemerintahan yang sah, berita bohong yang menyudutkan pemerintah. “Ada dari mereka yang mengajak revolusi dan mendiskualifikasi pasangan calon presiden, itu adalah makar,” kata Romli, Kamis (9/5) malam.

 

Menurutnya, berbagai kritikan dari Amnesti Internasional, Komnas HAM, Kontras sebagai hal yang prematur. Sebab, mereka belum mengetahui mekanisme kerja tim hukum ini. Justru, kata dia, pembentukan Tim Asistensi Hukum ini agar pemerintah, khususnya aparat hukum dapat bertindak sesuai prosedur hukum acara dan hukum materil yang berlaku. “Kekhawatiran dan kritik ketiga lembaga tersebut berlebihan dan justru menghalang-halangi langkah penegakan hukum,” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua