Senin, 13 May 2019

Pemerintah Siapkan Regulasi Super Tax Deduction untuk Industri

Sebelumnya pemerintah sudah menerbitkan beberapa regulasi mengenai kegiatan filantropi (kegiataan kemanusiaan).
Fitri Novia Heriani
Ilustrasi: BAS

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan tengah menggodok aturan mengenai Super Tax Deduction. Regulasi ini merupakan bentuk insentif yang diberikan kepada industri yang melakukan pelatihan dan pendidikan vokasi serta kegiatan penelitian dan pengembangan atau inovasi hingga lebih dari 100 persen. Adapun skema dari insentif ini adalah berupa pengurangan pajak. Rencana pemberian insentif ini sudah diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Februari lalu. Namun hingga saat ini, aturan itu masih belum diterbitkan oleh Kemenkeu.

 

Kabarnya, tidak semua industri bisa menerima insentif ini karena pemerintah akan melihat perkembangan dan kompetensi industri tersebut. Aturan ini nantinya akan berbentuk Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

 

Menanggapi hal tersebut, pengamat perpajakan dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC), Bawono Kristiadji, menyatakan mendukung rencana pemerintah terkait insentif ini. Menurutnya, kebijakan pemerintah ini sudah tepat untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia Indonesia.

 

“Ini sudah tepat. Dalam rangka menggenjot kualitas SDM, pemerintah bisa merilis suatu kebijakan berupa insentif pajak. Salah satunya untuk kegiatan vokasi dan pelatihan,” kata Bawono kepada hukumonline, Senin (13/5).

 

Bawono menegaskan bahwa insentif ini banyak diterapkan di negara dunia dan sering disebut sebagai insentif pajak untuk kegiatan vocational, education and training (VET). Pada dasarnya, pemberian insentif ini bertujuan untuk mendorong kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kualitas SDM.

 

Biasanya, lanjut Bawono, hal ini bisa dilakukan melalui insentif baik dari sisi SDM, ataupun dengan cara mendorong perusahaan untuk melakukan kegiatan pendidikan, vokasi atau keterampilan untuk karyawannya.

 

“Misalkan dengan adanya biaya training sebagai biaya pengurang penghasilan. Ataupun mendorong perusahaan untuk melakukan kegiatan pendidikan dan vokasi/keterampilan untuk karyawan di mana biaya pendidikan keterampilan nanti bisa menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Inilah international best practice-nya,” tambah Bawono.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua