Senin, 13 Mei 2019

Pemerintah Siapkan Regulasi Super Tax Deduction untuk Industri

Sebelumnya pemerintah sudah menerbitkan beberapa regulasi mengenai kegiatan filantropi (kegiataan kemanusiaan).
Fitri Novia Heriani

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan tengah menggodok aturan mengenai Super Tax Deduction. Regulasi ini merupakan bentuk insentif yang diberikan kepada industri yang melakukan pelatihan dan pendidikan vokasi serta kegiatan penelitian dan pengembangan atau inovasi hingga lebih dari 100 persen. Adapun skema dari insentif ini adalah berupa pengurangan pajak. Rencana pemberian insentif ini sudah diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Februari lalu. Namun hingga saat ini, aturan itu masih belum diterbitkan oleh Kemenkeu.

 

Kabarnya, tidak semua industri bisa menerima insentif ini karena pemerintah akan melihat perkembangan dan kompetensi industri tersebut. Aturan ini nantinya akan berbentuk Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

 

Menanggapi hal tersebut, pengamat perpajakan dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC), Bawono Kristiadji, menyatakan mendukung rencana pemerintah terkait insentif ini. Menurutnya, kebijakan pemerintah ini sudah tepat untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia Indonesia.

 

“Ini sudah tepat. Dalam rangka menggenjot kualitas SDM, pemerintah bisa merilis suatu kebijakan berupa insentif pajak. Salah satunya untuk kegiatan vokasi dan pelatihan,” kata Bawono kepada hukumonline, Senin (13/5).

 

Bawono menegaskan bahwa insentif ini banyak diterapkan di negara dunia dan sering disebut sebagai insentif pajak untuk kegiatan vocational, education and training (VET). Pada dasarnya, pemberian insentif ini bertujuan untuk mendorong kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kualitas SDM.

 

Biasanya, lanjut Bawono, hal ini bisa dilakukan melalui insentif baik dari sisi SDM, ataupun dengan cara mendorong perusahaan untuk melakukan kegiatan pendidikan, vokasi atau keterampilan untuk karyawannya.

 

“Misalkan dengan adanya biaya training sebagai biaya pengurang penghasilan. Ataupun mendorong perusahaan untuk melakukan kegiatan pendidikan dan vokasi/keterampilan untuk karyawan di mana biaya pendidikan keterampilan nanti bisa menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Inilah international best practice-nya,” tambah Bawono.

 

(Baca Juga: Menteri Keuangan Tarik PMK e-Commerce)

 

Bawono menegaskan bahwa pada praktiknya, Super Deduction akan mengganti biaya yang bisa dikurangkan setidaknya 2x lipat dari biaya yang dikeluarkan. Misalkan biaya investasi vokasi bagi karyawan adalah 10 maka, biaya pengurang penghasilan kena pajak bisa dilipatgandakan menjadi 20. Dengan demikian, pajak yang harus dibayar perusahaan bisa lebih kecil ketika mereka mengembangkan SDM perusahaan.

 

Namun Bawono mengingatkan bahwa konsep insentif ini adalah pengurangan pajak, bukan penghapusan pajak.

 

Sebelumnya, Indonesia sudah memiliki aturan mengenai insentif pajak untuk filantropi (kegiatan kemanusiaan) yang terbagi atas dua bagian, yakni tax exemption yakni penetapan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek PPh atas penghasilan tertentu yang diterima organisasi nirlaba, kemudian tax deduction yakni penetapan biaya tertentu yang terkait organisasi nirlaba yang dapat jadi pengurang penghasilan bruto bagi Wajib Pajak (WP) yang mengeluarkan biaya.

 

Kasubdit Peraturan PPh Badan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Wahyu Santosa, menyampaikan kegiatan filantropi tidak dikenai pajak diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf m UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh).

 

Jika kegiatan lembaga nirlaba tersebut menghasilkan laba, maka laba dimaksud harus ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana pendidikan dan litbang. Hal tersebut diatur dalam PMK No 80/PKK.03/2009 tentang Sisa Lebih yang Diterima atau Diperoleh Badan atau Lembaga Nirlaba yang Bergerak dalam Bidang Pendidikan dan/atau Bidang Penelitian dan Pengembangan yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan.

 

“Intinya begini, kalau kegiatan dari lembaga nirlaba ternyata mendapatkan laba, maka laba harus dikembalikan dalam bentuk sarana dan prasarana pendidikan dan litbang. Dan itu diberikan waktu selama 4 tahun sejak diperolehnya laba,” kata Wahyu.

 

Wahyu menambahkan, tidak semua jenis sumbangan yang diberikan oleh filantropis mendapatkan insentif. Insentif pajak hanya berlaku bagi filantropis yang memberikan sumbangan atau bantuan kepada lembaga. Jika sumbangan diberikan kepada perorangan, insentif pajak dimaksud tidak berlaku.

 

Adapun sarana dan prasarana yang mendapatkan fasilitas adalah pembelian atau pembangunan gedung dan prasarana pendidikan, penelitian dan pengembangan termasuk pembelian tanah sebagai lokasi pembangunan gedung dan prasarana tersebut. Kemudian pengadaan sarana dan prasarana kantor, laboratorium dan perpustakaan, pembelian atau pembangunan asrama mahasiswa, rumah dinas guru, dosen atau karyawan adan sarana prasarana olahraga, sepanjang berada di lingkungan atau lokasi lembaga pendidikan formal.

 

Sumbangan pendidikan dan litbang, lanjut Wahyu, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam rangka perhitungan penghasilan kena pajak (tidak melebihi 5 persen dari Penghasilan Neto Fiskal Tahun Pajak sebelumnya). Hal ini diatur dalam Pasal 6 ayat (1) PP No. 93 Tahun 2010 tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

 

Sedangkan biaya litbang di Indonesia dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f UU PPh, dan mekanismenya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No. 76/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pencatatan dan Pelaporan Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua