Senin, 13 May 2019

Tim Asistensi Dinilai ‘Tabrak’ Konstitusi dan Prinsip Negara Hukum

Justru, pembentukan Tim Asistensi Hukum ini agar pemerintah, khususnya aparat hukum dapat bertindak sesuai prosedur hukum acara dan hukum materil yang berlaku.
Ady Thea DA
Kantor Komnas HAM di Jakarta. Foto: RES

Kritik terhadap pembentukan Tim Asistensi Hukum Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) tak hanya datang dari organisasi masyarakat sipil, tapi juga lembaga negara yakni Komnas HAM. Komisioner Mediasi Komnas HAM, Munafrizal Manan melihat tim yang dibentuk melalui Keputusan Menko Polhukam No.38 Tahun 2019 itu untuk mengkoordinasikan dan memberikan asistensi hukum terkait permasalahan hukum pasca Pemilu Serentak 2019.

 

Kepmenko Polhukam No.38 Tahun 2019 itu menugaskan tim asistensi hukum untuk melakukan kajian dan asistensi hukum terkait ucapan dan tindakan yang melanggar hukum pasca Pemilu 2019 untuk menentukan dapat tidaknya dilakukan upaya penegakan hukum; Memberikan rekomendasi kepada aparat hukum untuk menindaklanjuti hasil kajian hukum terkait tindakan diatas sesuai kewenangan.

 

Munafrizal mengingatkan konstitusi menjamin hak setiap orang untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Setiap orang juga berhak mengeluarkan pendapat. Ketentuan serupa juga diatur dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM. Melihat tugas yang dimandatkan kepada tim asistensi, Munafrizal menilai tim ini seperti melakukan tugas quasi penyelidikan, dan seolah sebagai quasi-penyelidik.

 

“Pengaturan mengenai fungsi penyelidikan atau menyerupai fungsi penyelidikan (quasi) tidak tepat jika dasar hukumnya Kepmenko Polhukam (beschikking), tapi seharusnya menggunakan UU (regelling),” kata Munafrizal dalam jumpa pers di Kantor Komnas HAM, Jumat (10/5/2019) kemarin. Baca Juga: Resmi Terbentuk, PSHK Minta Tim Asistensi Hukum Dibatalkan

 

Menurut Munafrizal, demokrasi yang berkembang di Indonesia saat ini adalah buah perjuangan anak bangsa di era reformasi. Hasil perjuangan ini harus dihormati semua orang termasuk penyelenggara negara. Sebagaimana umumnya negara yang menganut sistem demokrasi, pasti suasananya riuh, karena memberi ruang bagi setiap orang untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat.

 

Ketika ada pernyataan yang terbukti melanggar aturan, Munafrizal menekankan ada aparat penegak hukum yang bisa melakukan penindakan, misalnya Polri. Konstitusi mengamanatkan kepada pemerintah untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia. Atas dasar itu, tidak tepat jika pemerintah menerbitkan kebijakan yang menimbulkan ketakutan dan ancaman bagi setiap orang yang ingin menyatakan pendapat dan pikirannya secara berbeda.

 

Layak dibubarkan

Melihat tugas Tim Asistensi Hukum ini, Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Mohammad Choirul Anam berpendapat tugas tersebut berpotensi mengintervensi penegakan hukum. Apalagi tim ini akan memberi rekomendasi kepada aparat penegak hukum. Keanggotaan tim asistensi antara lain Kapolri dan jaksa Agung sebagai pengarah bidang penegakan hukum. Struktur tim ini menurut Anam membuat Polri dan Kejaksaan diposisikan tidak sebagai lembaga yang independen karena di bawah garis koordinasi Menko Polhukam.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua