Baru-baru ini publik digemparkan soal menyebarnya video ‘ancaman pembunuhan’ yang dialamatkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan setelah serangkaian pemeriksaan, terduga pelaku (HS) telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polda Metro Jaya. Persoalannya, apakah atas ucapan yang dikeluarkan HS sudah tepat dikenakan pasal makar? Ataukah lebih tepat dikenakan jerat pidana berupa ancaman terhadap presiden?
Lantas bagaimana bila ancaman tersebut dialamatkan kepada Warga Negara biasa? Apakah jerat pidana mengancam membunuh orang biasa disamakan dengan ancaman membunuh presiden? Pertanyaan mendasar yang juga akan muncul, apakah ancaman tersebut akan ditafsirkan untuk pribadi presiden sebagai seorang calon presiden (warga Negara biasa) atau dialamatkan terhadap jabatan Jokowi yang memang saat ini masih menjabat sebagai Presiden?
Pakar pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menjelaskan bahwa kondisi objek ancaman (jabatan presiden dengan warga Negara biasa) itulah yang karet. Sehingga, Ia beranggapan bahwa terhadap kasus ini bisa saja dikenakan dua pasal pidana tergantung objek ancamannya.
Jika dalam konteks jabatan presiden, Ia berpandangan Pasal 104 KUHP bisa diterapkan. Namun bila konteksnya dialamatkan kepada ‘calon presiden’, maka unsur pidana akan lebih terpenuhi melalui Pasal 336 KUHP.
“Jadi kondisi objeknya yang karet, sayangnya capres petahana juga presiden,” ujarnya.
Pasal 104: Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun. Pasal 336: (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, barang siapa mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran. (2) Bilamana ancaman dilakukan secara tertulis dan dengan syarat tertentu, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun. |
Terkait apakah ancaman itu sudah dapat disimpulkan sebagai percobaan (permulaan actus reus) atau hanya sebatas luapan emosi sesaat, Ia berpandangan hal itu sepenuhnya menjadi otoritas penyidik.
“Demikian juga apakah pernyataan itu dapat disimpulkan sebagai mens rea, saya kira penyidik punya alasan dan dasar karena kalimat membunuhnya itu,” katanya.