Senin, 13 May 2019

Dari Soal Polisi yang Berkata Kasar Saat Bertugas Sampai Tanda Tangan Elektronik oleh Notaris

Soal pro bono hingga paspor diplomatik juga dibahas dalam Klinik Hukumonline terpopuler sepekan terakhir.
Tim Hukumonline

Hukumonline.com melalui salah satu rubriknya Klinik Hukumonline memberikan kesempatan luas kepada masyarakat untuk bertanya dan memperoleh jawaban dari para praktisi hukum maupun ahli hukum. Dengan tagline “yang bikin melek hukum, emang klinik hukum”, Tim Klinik menyajikan informasi hukum yang sulit dipahami ke dalam artikel yang mudah dipahami. Klinik Hukumonline juga merupakan rubrik yang sangat digemari oleh masyarakat.

 

Berdasarkan hasil rangkuman tim Klinik Hukumonline, berikut adalah 10 artikel terpopuler di media sosial yang terbit sepanjang sepekan terakhir, mulai dari soal pro bono dan bantuan hukum sampai paspor diplomatik:

 

  1. Akibat Hukum Jika Polisi Berkata Kasar Saat Bertugas

Terhadap polisi yang berkata kasar bisa dikenakan sanksi pidana karena penghinaan ringan dan juga sanksi etik karena tidak berperilaku sesuai kode etik kepolisian. Orang yang membalas kata kasar tersebut dengan kata kasar juga, maka bisa dipidana dengan sanksi yang sama karena telah melakukan penghinaan ringan (Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

 

Menurut hemat kami, harusnya masalah ini tidak ditanggapi secara serius sampai ke jalur pidana. Hal ini hendaknya diselesaikan dengan kepala dingin dan kekeluargaan karena hukum pidana merupakan jalan terakhir (ultimum remedium)

 

Penjelasan lebih lanjut silakan simak ulasan di bawah ini.

 

  1. Hukumnya Guru yang Mengancam Murid Karena Tidak Mencukur Rambut

Guru tidak boleh melakukan pengancaman kepada muridnya, karena termasuk kekerasan yang dapat melukai dan/atau mencederai mental dan sosial. Seharusnya guru tersebut memberikan peringatan dengan bahasa yang lebih halus dengan tidak ada unsur pengancaman.

 

Guru juga dapat dikenai sanksi oleh organisasi profesi karena telah melakukan pelanggaran kode etik. Sanksinya ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Guru Indonesia kepada guru yang setelah nyata melanggar Kode Etik Guru Indonesia.

 

Penjelasan lebih lanjut silakan simak ulasan di bawah ini.

 

  1. Perlawanan Sidang Tilang karena Rambu Lalu Lintas Tidak Terlihat Jelas

Pihak yang ditilang dapat melakukan perlawanan terhadap tilang tersebut dengan cara menandatangani Surat Tilang untuk kepentingan pelanggar sebagai dasar hadir di persidangan.

 

Karena pada dasarnya persidangan tilang ini bernuansa pidana, sehingga memang masyarakat memiliki hak untuk membela diri dan bahkan banding dalam hukum acara pidana.

 

Penjelasan lebih lanjut silakan simak ulasan di bawah ini.

 

  1. Dapatkah Anak Menggantikan Orang Tuanya yang Pensiun Sebagai Notaris?

Seorang anak tidak bisa menggantikan orang tuanya yang pensiun sebagai Notaris.

 

Alasannya Formasi penggantian jabatan Notaris yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 adalah Pejabat Sementara Notaris yang sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan dari Notaris yang meninggal dunia, serta Notaris Pengganti yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Berdasar ketentuan tersebut masa pensiun tidak termasuk dalam alasan diangkatnya Pejabat Sementara Notaris maupun Notaris Pengganti.

 

Penjelasan lebih lanjut silakan simak ulasan di bawah ini.

 

  1. Legalitas Penggunaan Tanda Tangan Elektronik oleh Notaris

Suatu tanda tangan elektronik dapat dikatakan sah apabila memenuhi ketentuan sebagaimana dijelasakan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya serta Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik tanpa melihat jabatan dan profesi seseorang.

 

Bagaimana legalitas penggunaan tanda tangan elektronik oleh notaris dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya?

 

Penjelasan lebih lanjut silakan simak ulasan di bawah ini.

 

  1. Dapatkah Sebab yang Terlarang Dalam Perjanjian Disebut Tindak Pidana?

Yang menyebabkan salah satu pihak atau para pihak dapat dipidana dalam perjanjian kerjasama adalah jika terdapat suatu sebab yang terlarang (dilarang oleh undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum) dalam perjanjian kerjasama. Dengan demikian perjanjian menjadi batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian (syarat objektif perjanjian).

 

Penjelasan lebih lanjut silakan simak ulasan di bawah ini.

 

  1. Dapatkah Melakukan Revisi Perjanjian Kerja sebelum Hari Pertama Masuk?

Pada dasarnya perjanjian kerja yang telah disepakati tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah. Namun, jika ada kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha, maka revisi perjanjian kerja sebelum mulai bekerja dapat dilakukan.

 

Penjelasan lebih lanjut silakan simak ulasan di bawah ini.

 

  1. Aturan Upaya Pemanggilan Paksa oleh DPR

Pemanggilan paksa yang terdapat dalam rumusan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bukan merupakan bentuk dari hak angket, dan sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena rumusan pasal tersebut sudah dibatalkan berdasarkan Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018.

 

Penjelasan lebih lanjut silakam simak ulasan di bawah ini.

 

  1. Kejahatan Siber WNI yang Menggunakan Identitas WNA

Perbuatan Warga Negara Indonesia (“WNI”) menggunakan identitas Warga Negara Asing (“WNA”) dan fotonya dengan tujuan seolah-olah ia adalah WNA tersebut dan setiap informasi yang ia sampaikan melalui identitas palsu itu berasal dari WNA yang dimaksud merupakan salah satu bentuk perbuatan yang dilarang berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

 

Ia juga dapat diproses berdasarkan UU Pidana Negara Brunei karena warga Negara Brunei adalah korban. Tidak hanya itu saja, sekiranya perbuatan WNI diketahui oleh pemilik identitas dan foto tersebut maka ia juga dapat memproses WNI tersebut karena menggunakan identitasnya tanpa izin.

 

Penjelasan lebih lanjut silakan simak ulasan di bawah ini.

 

  1. Penarikan Uang Sebelum APB Desa Disahkan

Apabila dilakukan penarikan uang di rekening Desa sebelum Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (“APB Desa”) disahkan maka hal tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

 

Penjelasan lebih lanjut silakan simak ulasan di bawah ini.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua