Selasa, 14 May 2019

PP Perdagangan Perbatasan Diteken, Begini Isinya!

Mulai mekanisme perdagangan perbatasan, perjanjian bilateral, soal transaksi pembelian barang dalam batas nilai maksimal, hingga pengawasan terhadap kegiatan perdagangan perbatasan di tempat tertentu dan/atau wilayah tertentu yang telah ditetapkan sebagai tempat dan wilayah perdagangan perbatasan.
Rofiq Hidayat
Kementerian Perdagangan. Foto: RES

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No.34 Tahun 2019 tentang Perdagangan Perbatasan pada 6 Mei 2019. Beleid ini merupakan aturan pelaksana dari UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan di daerah perbatasan. Selama ini daerah perbatasan menjadi wilayah strategis dari aspek ekonomi maupun pertahanan dan keamanan. Karenanya pemerintah merasa perlu menjadikan daerah perbatasan berfungsi sebagai wilayah pedagangan perbatasan antar wilayah melalui mekanisme perdagangan perbatasan maupun kegiatan ekspor dan impor.

 

Materi muatan PP 34/2019 memuat 17 pasal. Antara lain mengatur setiap warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah negara kesatuan republik Indonesia (NKRI). Setelah itu berbatasan dengan penduduk negara lain dapat melakukan perdagangan perbatasan dengan penduduk lain yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan.

 

Sementara perdagangan perbatasan hanya dapat dilakukan di wilayah perbatasan darat dan laut.  Sementara, perdagangan perbatasan  dengan penduduk negara lain yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan dilakukan dengan berdasarkan perjanjian bilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

 

Pihak yang membuat perjanjian bilateral terkait dengan perdagangan perbatasan dengan pemerintah negara tetangga, dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dan sinkronisasi dengan menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian. Kemudian gubernur, dan bupati/walikota terkait, serta pimpinan lembaga lainnya.

 

Dalam PP tersebut mengatur warga negara Indonesia dapat melakukan transaksi pembelian barang di luar daerah pabean. Tentu saja dalam rangka perdagangan perbatasan berkewajiban memiliki dokumen. Yakni berupa dokumen imigrasi Pelintas Batas yang diterbitkan oleh kantor imigrasi yang membawahi wilayah perbatasan, serta dokumen pabean Pelintas Batas yang diterbitkan oleh kantor pabean yang mengawasi Pos Lintas Batas.

 

Terhadap penduduk negara tetangga yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan yang melakukan transaksi pembelian barang di daerah pabean dalam rangka perdagangan erbatasan wajib memiliki identitas Pelintas Batas. Hal tersebut dipersyaratkan oleh pemerintah negara yang bersangkutan. Nah aturan terkait dengan pemenuhan dokumen imigrasi pelintas batas dan pabean pelintas batas dilakukan sesuai peraturan perundangan-undangan tentang keimigrasian dan kepabeanan.

 

Yang pasti, perdagangan perbatasan hanya dapat dilakukan di tempat tertentu dan/atau wilayah tertentu yang telah ditetapkan sebagai tempat dan wilayah perdagangan perbatasan. Penetapan tempat dan wilayah perdagangan perbatasan dilakukan berdasarkan perjanjian bilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

 

Aturan tersebut pula mengatur jenis barang yang dapat dilakukan transaksi pembelian yakni dalam rangka perdagangan perbatasan hanya barang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tentu saja dilakukan berdasarkan perjanjian bilateral sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Sementara, nilai maksimal transaksi pembelian barang dalam rangka perdagangan perbatasan yang dilakukan di dua tempat. Pertama, di luar daerah pabean uang dibawa ke dalam daerah pabean. Kedua, di dalam daerah pabean untuk dibawa ke luar daerah pabean, ditetapkan berdasarkan perjanjian bilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Lebih jauh PP 34/2019 mengurai soal transaksi pembelian barang dalam batas nilai maksimal diberikan terhadap empat hal. Pertama, pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Kedua, pengecualian dari pengenaan bea keluar. Ketiga, pengecualian dari ketentuan pembatasan ekspor dan impor. Keempat, pengecualian dari ketentuan tata niaga impor di luar kawasan pabean (post border) sesuai ketentuan yang berlaku.

 

“Dalam hal nilai transaksi pembelian Barang melebihi nilai maksimal transaksi sebagaimana dimaksud, terhadap keseluruhan Barang tersebut diambil tindakan berupa ekspor kembali (re-ekspor) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” demikian bunyi redaksional Pasal 7 ayat (4) PP 34 Tahun 2019.

 

Pos lintas batas

Lebih lanjut PP tersebut menyebutkan, pemasukan barang yang diperoleh dari transaksi pembelian barang di luar daerah pabean dalam rangka perdagangan perbatasan ke daerah pabean harus melalui Pos Lintas Batas. Demikian juga, Pengeluaran Barang yang diperoleh dari transaksi pembelian Barang di dalam daerah pabean dalam rangka Perdagangan Perbatasan ke luar daerah pabean harus melalui pos lintas batas.

 

Selain itu, pengeluaran barang yang diperoleh dari transaksi pembelian barang di dalam daerah pabean dalam rangka perdagangan perbatasan ke luar daerah pabean mesti melalui pos lintas batas. Sementara pos lintas batas ditetapkan berdasarkan perjanjian bilateral sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Terhadap tiap warga negara Indonesia yang melakukan transaksi pembelian barang di luar daerah pabean yang masuk kembali ke dalam daerah pabean wajib menunjukkan dokumen imigrasi pelintas batas dan dokumen pabean Pelintas Batas di pos lintas batas.

 

Setiap warga negara berkewajiban memberitahukan barang yang dibawa ke dalam daerah pabean kepada pejabat bea dan cukai di pos lintas batas dalam rangka melakukan transaksi pembelian barang di luar daerah pabean untuk melakukan perdagangan perbatasan. Kemudian, pemasukan barang ke daerah pabean sebagaimana dimaksud, jelas PP ini, berada di bawah pengawasan dan pemeriksaan pejabat bea dan cukai di pos lintas batas. Sementara pos lintas batas berkewajiban memiliki pelayanan dan pengawasan fasilitas kepabeanan dan cukai, keimigrasian, karantina, dan keamanan.

 

Kemudian, pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke daerah pabean dan/atau ke luar daerah pabean melalui pos lintas batas. Tentunya dalam rangka perdagangan perbatasan, dikecualikan dari pemenuhan dokumen ekspor atau impor yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan.

 

Pelayanan dan pengawasan kepabeanan, cukai, keimigrasian serta karantina di pos lintas batas dan/atau tempat tertentu dan/atau wilayah tertentu yang telah ditetapkan sebagai tempat dan wilayah Perdagangan Perbatasan. Kemudian dilaksanakan oleh pejabat bea dan cukai, pejabat imigrasi, dan pejabat karantina sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Sementara pengawasan terhadap kegiatan perdagangan perbatasan di tempat tertentu dan/atau wilayah tertentu yang telah ditetapkan sebagai tempat dan wilayah perdagangan perbatasan dilakukan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota setempat sesuai kewenangannya. “Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dengan Peraturan Menteri,” tutup PP tersebut.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua