Selasa, 14 Mei 2019

Lima Bentuk Implementasi Putusan MK 2003-2018

Putusan MK dalam Implementasi Legislasi; Kebijakan Pemerintah; Seleksi Jabatan Publik; Proses Peradilan; dan Putusan MK Non-Implementatif.
Aida Mardatillah
Gedung MK. Foto: RES

Sejak dibentuk, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima, mengadili dan memutus permohonan pengujian undang-undang (PUU). Selama periode 2003-2018 tercatat ada 123 jenis UU yang permohonannya telah dikabulkan MK. Dari jumlah itu, terbanyak MK mengabulkan jenis PUU Pemilu, baik pemilu legislatif, pilpres ataupun pilkada dengan jumlah 36 putusan. Diikuti PUU Pemerintah Daerah terdapat 14 putusan; PUU Ketenagakerjaan terdapat 11 putusan; KUHAP terdapat 11 putusan.  

 

Selain itu, PUU MD3 terdapat 9 putusan; UU MK terdapat 8 putusan; PUU Advokat terdapat 5 putusan; PUU Sistem Pendidikan Nasional terdapat 5 putusan; PUU terkait Partai Politik; KUHP; Kehutanan; Mineral dan Batubara; Pajak Daerah dan Restribusi daerah; masing-masing jumlahnya ada 4 empat putusan.

 

Sebagian besar ketentuan norma atau pasal dalam UU tersebut baik utuh maupun bagian, ayat, huruf, atau kata dan kalimat telah dinyatakan inkonstitusional dan tidak berlaku lagi. Jumlahnya kurang lebih ada 234 ketentuan pasal (50 persen) yang dibatalkan. Sedangkan 196 pasal (41 persen) yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan sebanyak 42 pasal (9 persen) dinyatakan konstitusional bersyarat.

 

Direktur Eksekutif Indonesian Legal Roundtable (ILR), Firmansyah Arifin mengatakan putusan MK yang dikabulkan sebagian telah diimplementasikan; sebagian kecil putusan lain belum diketahui tindak lanjutnya. Dari implementasi putusan yang sudah diketahui tersebut diantaranya terdapat putusan yang Non-Implementatif (belum diimplementasikan). 

 

“Putusan yang sudah implementatif, artinya putusan MK yang sudah ditindaklanjuti baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk lain,” kata Firmasyah saat paparan hasil penelitian putusan MK ini oleh ILR, di kantornya, belum lama ini. (Baca Juga: Ragam Implementasi dan Kepatuhan Putusan MK)

 

Dalam penelitian ILR ini, dari 123 jenis putusan yang dikabulkakn itu, 86 persen putusan sudah diketahui implementasinya. Ada lima bentuk implementasi putusan MK dari 2003-2018 yakni Putusan MK dalam Implementasi Legislasi; Kebijakan Pemerintah; Seleksi Jabatan Publik; Proses Peradilan; dan Putusan MK nonimplementasi.

 

Pertama, Implementasi Putusan MK dalam Proses Legislasi. Firmansyah mengatakan ada 45 putusan MK (19 persen) yang ditindaklanjuti dengan merevisi UU atau membuat dan menggantinya dengan UU baru. Sayangnya, tindak lanjut pembahasan setiap RUU pembentuk UU seringkali tidak jelas target penyelesaiannya tergantung kehendak politik DPR dan pemerintah. Saat ini, ada dua UU yang sudah diminta MK untuk diubah dalam waktu 3 tahun yakni UU Perkawinan dan UU Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua