Rabu, 15 Mei 2019

Quo Vadis Penegakan Hukum di Wilayah Overlapping Claim Perbatasan Maritim Oleh: Adrianus A.V. Ramon*)

Penyelesaian proses negosiasi perjanjian perbatasan maritim antara negara-negara yang mempunyai klaim tumpang tindih di wilayah maritim tersebut tentu adalah solusi terutama dan terbaik bagi permasalahan ini.
RED
Adrianus A. V. Ramon, S.H., LL.M. (Adv.). Foto: RES

Di bulan April 2019 yang lalu publik dikejutkan dengan kabar tentang dua insiden maritim yang melibatkan aparat keamanan laut Indonesia dengan aparat dari dua negara tetangga, Malaysia dan Vietnam. Pada tanggal 3 April 2019 Kapal Penjaga Pantai Malaysia telah memprovokasi dan menghalangi-halangi Kapal Patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan, KP Hiu Macan Tutul 02, yang sedang melakukan penangkapan nelayan Malaysia yang kedapatan menangkap ikan secara ilegal di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) di Selat Malaka.

 

Di akhir bulan April 2019, tepatnya pada tanggal 27 April 2019, Kapal Angkatan Laut Indonesia, KRI Tjiptadi-381, terlibat insiden dengan dua Kapal Pengawas Perikanan Vietnam, KN 23 dan KN 264. Kedua Kapal Pengawas Perikanan Vietnam itu bertugas untuk mengawal Kapal penangkap ikan Vietnam, BD 979, yang ditengarai melakukan penangkapan ikan ilegal di wilayah ZEE di Laut Natuna Utara.

 

Kapal BD 979 tersebut berhasil ditangkap oleh KRI Tjiptadi-381 dan kemudian akan dibawa ke Pelabuhan Indonesia terdekat. Namun Sewaktu KRI Tjiptadi-381 menarik kapal ikan BD 979 untuk dibawa ke pelabuhan Indonesia terdekat, kedua kapal pengawas ikan Vietnam tersebut terekam oleh video telah melakukan provokasi termasuk dengan melakukan manuver yang menabrak KRI Tjiptadi-381.

 

Meskipun melibatkan dua negara tetangga yang berbeda dan terjadi di dua lokasi yang berbeda, ternyata kedua insiden di atas memiliki benang merah karakteristik yang sama yaitu lokasi terjadinya kedua insiden di atas adalah di wilayah-wilayah di mana kedua negara yang terlibat, yaitu Indonesia dan Malaysia untuk insiden yang pertama serta Indonesia dan Vietnam untuk insiden kedua, memiliki klaim tumpang tindih atas kepemilikan wilayah maritimnya (ZEE).

 

Di lokasi terjadinya insiden pertama di Selat Malaka, Indonesia dan Malaysia memang telah menentukan batas landas kontinen di wilayah tersebut pada tahun 1969. Namun hal tersebut hanya mengatur mengenai landas kontinen (dasar laut). Kedua negara belum selesai menegosiasikan batas ZEE, terutama di bagian utara Selat Malaka. Untuk lokasi terjadinya insiden kedua, Indonesia dan Vietnam juga telah memiliki perjanjian batas landas kontinen yang disepakati di tahun 2003. Namun serupa dengan kondisi di Selat Malaka, Indonesia dan Vietnam juga belum menyelesaikan perjanjian batas ZEE.  

 

Ketiadaan perbatasan ZEE (kolom air) di kedua lokasi tersebut telah menyebabkan terjadinya klaim tumpang tindih dari kedua negara. Artinya, untuk insiden pertama, baik Indonesia dan Malaysia sama-sama mengklaim wilayah yang sama sebagai ZEE masing-masing negara di Selat Malaka. Begitu pula untuk insiden kedua, baik Indonesia dan Vietnam memiliki tumpang tindih klaim ZEE di Laut Natuna Utara.

 

Kedua insiden di atas telah secara jelas memperlihatkan betapa sulit dan kompleksnya upaya penegakan hukum di wilayah maritim yang terdapat tumpang tindih klaim kepemilikan oleh dua negara atau lebih. Di satu sisi, aparat penegak hukum masing-masing negara tentu berkewajiban untuk menegakkan hukum negaranya masing-masing. Hal ini ditambah lagi lagi adanya persepsi yang mengatakan bahwa penegakan hukum di wilayah tumpang tindih klaim akan dapat mendukung klaim negara tersebut atas wilayah yang masih dipersengketakan. Namun di sisi lain, karena wilayah maritim yang diklaim oleh negara-negara tersebut adalah wilayah yang sama, maka insiden yang melibatkan aparat keamanan dari kedua negara juga tentu sangat rentan untuk terulang lagi.

 

Solusi untuk Penegakan Hukum di Wilayah Overlapping Claim

Lalu bagaimana solusi bagi permasalahan ini? Penyelesaian proses negosiasi perjanjian perbatasan maritim antara negara-negara yang mempunyai klaim tumpang tindih di wilayah maritim tersebut tentu adalah solusi terutama dan terbaik bagi permasalahan ini. Dengan adanya perjanjian perbatasan maritim tentu perbatasan wilayah negara telah dengan jelas ditentukan dan juga diakui oleh negara tetangga. Hal tersebut tentu akan mengurangi potensi insiden diantara aparat penegak hukum negara.

 

Namun, untuk mencapai hal tersebut tidaklah semudah seperti membalikkan telapak tangan. Proses pembentukan perjanjian perbatasan cukup sulit dan lama untuk dilakukan. Selain pertimbangan teknis dan pertimbangan hukum, isu politik dalam negeri masing-masing negara sering pula menjadi pertimbangan bahkan penentu dalam proses perundingan. Selain itu proses pembentukan perjanjian perbatasan seringkali membutuhkan waktu yang cukup yang sangat lama. Sebagai contoh pembentukan perjanjian batas landas kontinen Indonesia - Vietnam memakan waktu 30 tahun lamanya, dimulai tahun 1973 dan baru selesai tahun 2003.

 

Walaupun sulit dan memakan waktu yang lama, solusi final pembentukan perjanjian perbatasan perlu terus diperjuangkan oleh kedua negara karena hanya dengan solusi inilah, potensi konflik di wilayah perbatasan dapat benar-benar ditekan hingga minimal. 

 

Di sisi lain, jika penyelesaian bagi proses penegakan hukum di wilayah tumpang tindih klaim kepemilikan harus menunggu penyelesaian perjanjian perbatasan tentu tidaklah efektif dan efisien, bahkan berpotensi menyebabkan konflik lanjutan yang lebih besar di kemudian hari. Untuk itu diperlukan adanya solusi yang lainnya, yang bersifat sementara. Pembentukan suatu kesepakatan khusus yang mengatur pelaksanaan penegakan hukum di wilayah tumpang tindih klaim, sebelum terbentuknya perjanjian perbatasan maritim yang final, di antara negara-negara yang memiliki klaim di wilayah tersebut dapat menjadi solusi sementara tersebut.

 

Metode inilah yang telah ditempuh oleh Indonesia dan Malaysia yang telah menyepakati Memorandum of Understanding (MOU) di tahun 2012 tentang pedoman bersama terkait perlakuan terhadap nelayan oleh lembaga penegak hukum kedua negara di wilayah tumpang tindih klaim. Kesepakatan tersebut seharusnya menjadi dasar bagi aparat kedua negara untuk melakukan kegiatan penegakan hukum di wilayah tumpang tindih klaim agar tidak terjadi salah pengertian ataupun benturan di antara para aparat di lapangan.

 

Untuk melengkapi metode kedua tersebut, diperlukan pula pertemuan koordinasi lapangan antara para petugas kedua negara serta diseminasi internal kesepakatan kepada para aparat pelaksana di lapangan secara berkala untuk menjamin kesesuaian praktik para petugas di lapangan dengan apa yang telah disepakati.

 

Metode kedua di atas belum ada di wilayah Laut Natuna Utara, lokasi insiden kedua antara KRI Tjiptadi-381 dan Kapal Pengawas Perikanan Vietnam. Indonesia dan Vietnam belum membentuk suatu kesepakatan yang bersifat sementara untuk mengatur pelaksanaan proses penegakan hukum di wilayah tumpang tindih klaim, sambil menunggu penyelesaian perjanjian perbatasan ZEE yang final. Untuk itu, Pemerintah Indonesia kiranya dapat mempertimbangkan untuk mengusulkan kepada pihak Vietnam pembentukan suatu kesepakatan yang bersifat sementara ini sebagai salah satu prioritas dalam rangka menanggulangi potensi konflik perbatasan terkait proses penegakan hukum.

 

Selain itu, proses diseminasi informasi dan pelatihan secara berkala kepada para aparat penegak hukum kedua negara di lapangan terkait kompleksnya proses penegakan hukum di wilayah tumpang tindih klaim juga perlu secara berkesinambungan dilakukan. Hal ini penting untuk mengembangkan sikap menahan diri di antara para petugas di lapangan untuk mencegah konflik perbatasan, seperti yang telah diperlihatkan dengan baik oleh Komandan dan awak KRI Tjiptadi-381 yang mampu menahan diri untuk tidak membalas manuver berbahaya dari kapal Vietnam dalam insiden kedua.

 

*)Adrianus A. V. Ramon, S.H., LL.M. (Adv.) adalah Dosen hukum internasional pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline. Artikel ini merupakan kerja sama Hukumonline dengan Fakultas Hukum Universitas Parahyangan dalam program Hukumonline University Solution.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua