Rabu, 15 May 2019

KPK Tagih Implementasi Mata Kuliah Antikorupsi

PAK seharusnya sudah diajarkan di kampus pada Juni 2019.
Aji Prasetyo
KPK menagih janji peran perguruan tinggi dalam pemberantasan korupsi. Foto gedung KPK: MYS

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanfaatkan pertemuan dengan sejumlah pihak yang terkait pendidikan tinggi untuk menagih komitmen para pemangku kepentingan Pendidikan Antikorupsi (PAK) pada jenjang pendidikan tinggi.

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif berharap mata kuliah antikorupsi bisa diajarkan serentak di perguruan tinggi seluruh Indonesia. Permintaan itu disampaikan Laode pada pertemuan koordinasi teknis dengan jajaran pemangku kepentingan pendidikan tinggi yaitu Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Ditjen Belmawa) Kemristekdikti, dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) Kementerian Agama.

Pertemuan juga dihadiri perwakilan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) se-Indonesia, Koordinatorat Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (KOPERTAIS) se-Indonesia, Ketua Forum Rektor Indonesia, Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), dan Rektor dari Perguruan Tinggi yang sudah mengimplementasikan PAK di kampus masing-masing.

“Kami berharap pendidikan antikorupsi ini dilakukan bersama sama seluruh pihak. Serendah rendahnya sebagai insersi, kemudian sebagai mata kuliah pilihan dan setinggi tingginya sebagai mata kuliah wajib,” ujar Laode, Rabu (15/5).

Laode menyampaikan tahapan implemetasi PAK di perguruan tinggi dapat dimulai dengan memasukkannya ke dalam Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU). Dengan cara ini, maka mata kuliah antikorupsi bisa dilakukan di awal masuk, di tengah atau di akhir.

(Baca juga: Harapan KPK Resmikan Pusat Edukasi Antikorupsi).

Laode juga menekankan agar mata kuliah antikorupsi jangan hanya sekadar teori, tetapi juga harus ada contoh dan keteladanan. Semua proses dimulai dari diri sendiri. “Pendidikan antikorupsi itu gampang secara teori tapi sulit untuk dilakukan kalau sekitar kita sulit menerimanya. Apalagi kalau diri kita sendiri masih mentolerir hal tersebut,” ujarnya.

Pesan senada juga disampaikan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam sambutannya agar implementasi PAK tidak hanya lewat sosialisasi dan pendidikan secara teori, tapi tindakan nyata. “Misalnya, bagaimana supaya mahasiswa tidak mendapatkan nilai dengan cara-cara korupsi. Jadi tata kelola di dalam kampus harus benar-benar baik termasuk para pengajarnya.”

Menurut Basaria, sebaik apapun teori antikorupsi yang disampaikan kepada mahasiswa, selalu ada kemungkinan sulit untuk diterima. “Karenanya, para pendidik harus bersih dulu. Sehingga ketika mendidik, tanpa diminta pun mahasiswa akan mengikuti, ” ujarnya.

Hingga Juni

Salah satu rencana aksi yang disepakati pada Rakornas Pendidikan Antikorupsi 2018 adalah menyusun kebijakan yang mewajibkan pembelajaran yang memuat nilai-nilai pendidikan karakter dan budaya antikorupsi pada kurikulum di setiap jenjang pendidikan selambat-lambatnya bulan Juni 2019. Bulan Juni ditetapkan sebagai tenggat waktu agar implementasi pendidikan antikorupsi dapat segera diterapkan pada tahun akademik baru bulan September.

KPK mendapatkan masukan dari segenap pihak terkait penyelenggaraan PAK di perguruan tinggi bahwa regulasi merupakan hal yang mutlak disiapkan sejak awal. Bagaimanapun, persiapan teknis terkait penyelenggaraan PAK membutuhkan payung hukum, seperti menyiapkan tenaga pengajar, menyusun silabus perkuliahan dan lain sebagainya. "Karenanya, KPK mendorong Kemristekdikti untuk segera menerbitkan Permenristekdikti dan Keputusan Menteri Agama tentang implementasi PAK," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

(Baca juga: Menanamkan Nilai-Nilai Karakter Antikorupsi pada Anak).

Menurut Febri, paling tidak sebagai alternatif, jika proses penerbitan peraturan menteri atau surat keputusan menteri membutuhkan waktu yang lebih panjang, KPK menyarankan dilakukan secara paralel pada level Dirjen dengan mengeluarkan Surat Edaran Dirjen Pendis Kemenag misalnya untuk implementasi PAK. Untuk tahap selanjutnya mendorong kementerian terkait segera mengeluarkan peraturan menteri atau keputusan menteri.

Saat ini regulasi yang tersedia berupa Surat Edaran No. 1016/E/T/2012 tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi yang diterbitkan oleh Kemdikbud. Regulasi tersebut dinilai belum memadai sebagai pedoman bagi seluruh perguruan tinggi untuk mengimplementasikan PAK secara efektif.

Selain mendorong para pengambil kebijakan pusat segera memfasilitasi regulasi dan persiapan lainnya agar PAK dapat segera diimplementasikan secara merata di seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia, kegiatan ini juga diselenggarakan sebagai forum bagi para pemangku kepentingan untuk merumuskan strategi dan model implementasi PAK yang efektif di jenjang Pendidikan Tinggi serta peningkatan kapasitas para dosen pengampu PAK.

Sejak tahun 2012 hingga saat ini sebanyak 4.000 orang dosen telah mengikuti Training of Trainer (ToT) sebagai pengajar antikorupsi yang diselenggarakan Kemdikbud/Kemristekdikti dan KPK. Namun, temuan KPK di lapangan ternyata sebagian dosen yang telah mengikuti ToT masih mengalami kesulitan untuk melakukan implementasi PAK di perguruan tingginya masing-masing.

Penyebab kegagalan itu beragam. "Belum ada alokasi SKS mata kuliah PAK, belum ada penunjukan resmi dari perguruan tinggi sebagai Dosen PAK, dan semuanya bermula dari belum adanya regulasi yang mewajibkan perguruan tinggi untuk mengimplementasikan PAK," pungkas Febri.

Di tengah keterbatasan regulasi, KPK mengapresiasi perguruan tinggi yang sudah mengimplementasikan PAK secara mandiri, baik berupa mata kuliah wajib, pilihan maupun insersi.  Misalnya Universitas Brawijaya, Institut Teknologi Bandung (ITB), PKN STAN, Poltekes Kemenkes, Universitas Paramadina, dan Universitas Jember.

KPK memandang pendidikan antikorupsi pada generasi muda, khususnya mahasiswa sangat penting dilakukan. Terutama sebagai bekal sebelum mereka memasuki dunia Kerja. KPK juga memandang perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mencetak lulusan berintegritas dengan pendekatan akademis dan praktis. Merujuk pada data penanganan perkara KPK, para pelaku korupsi merupakan orang-orang yang mengenyam pendidikan tinggi. Juga tidak mengabaikan fakta bahwa potensi perilaku koruptif di kampus masih terbuka.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua