Rabu, 15 Mei 2019

PP OSS Dinilai Lemahkan Posisi Wajib AMDAL

 

Menurut Hariadi, ada konsep yang keliru dari penerbitan OSS. Urusan-urusan percepatan izin, lanjutnya, tidak serta merta bisa diukur dengan waktu yang diperpendek. Persoalan pokok terkait perizinan di Indonesia adalah adanya konflik kepentingan yang menyebabkan adanya korupsi, suap dan lainnya. Artinya, masalah perizinan berada di sisi tata kelola dan bukan penyederhanaan prosedur.

 

“Nah semua peraturan itu diasumsikan bahwa untuk mempercepat segala sesuatu maka prosedurnya diringkas, itu keliru. Karena sebelum diskusi ini saya juga kontak ke beberapa informan bahwa menggunakan peraturan berbasis OSS apa lebih efisien apa enggak, semua jawab enggak, bahkan sama saja. Mengurus ini tetap pakai duit, tidak pasti dan sebagainya,” tambah Hariadi.

 

Seharusnya, pemerintah lebih mengedepankan keterbukaan informasi publik terkait AMDAL, atau melakukan penguatan tim penilai AMDAL yang sayangnya hal tersebut tidak disentuh oleh PP OSS. Sehingga, ia menilai pemerintah salah mengidentifikasi masalah pada tahap ini.

 

Kehadiran PP OSS justru membuat posisi AMDAL menjadi tidak strategis ketika hanya dengan mengantongi izin komitmen, pelaku usaha bisa mendapatkan izin lingkungan. Dengan izin lingkungan, pelaku usaha bisa melakukan berbagai aktivitas seperti pengadaan tanah dan sebagainya. Sehingga keberadaan AMDAL tidak mempengaruhi apapun terhadap proyek kecuali sekedar mitigasi terkait dampak yang harus ditangani.

 

Hariadi mengacu kepada konsep AMDAL yang dipraktikkan di luar negeri, di mana ada pengurangan wajib AMDAL. Studi AMDAL yang pernah dilakukan untuk proyek yang sama tidak perlu diulang lagi karena sudah memiliki standar yang sama. Sementara di Indonesia, studi AMDAL masih diwajibkan oleh seluruh pelaku usaha meskipun proyek tersebut sudah pernah dilakukan oleh pelaku usaha yang berbeda.

 

Demi efisiensi waktu, studi AMDAL yang pernah dilakukan untuk kasus yang sama tidak diperlukan sehingga AMDAL hanya difokuskan kepada penguatan pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan lingkungannya.

 

“Oleh karena itu yang diurangi itu kegiatan wajib amdalnya, yang tadi wajib amdalnya itu ada studi, ini tak usah, langsung saja ke pemantauan, pengawasan, perbaikan lingkungan. Amdal itu posisi strategis sebagai pengambil keputusan dan itu dilemahkan, nah saya mengusulkan wajib AMDAL dikurangi, memang substansinya sudah enggak perlu, orang melakukan studi sudah puluhan kali studi enggak usah diulang, studi itu uang, duit, yang menimbulkan inefisiensi,” tambah Hariadi.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua