Rabu, 15 May 2019

PP OSS Dinilai Lemahkan Posisi Wajib AMDAL

 

Kadiv Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Indonesian Center for Environmental Law (Icel), Margaretha Quina, menegaskan bahwa pada dasarnya AMDAL berfungsi sebagai pencegahan atas pencemaran lingkungan yang mungkin disebabkan oleh sebuah proyek. Jika wajib AMDAL diletakkan dibelakang setelah izin lingkungan, fungsi pencegahan itu menjadi hilang.

 

Di sisi lain, lanjutnya, penerbitan izin lingkungan tanpa syarat wajib AMDAL jelas melanggar UU PPLH. Tindakan tersebut diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan pasal 109, pasal 110, dan pasal 111 UU PPLH.

 








Pasal 109:



Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satumiliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).



Pasal 110:



Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).



Pasal 111:



(1) Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).



(2) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).


 

“Di mana-mana, setahu saya AMDAL itu posisinya di depan. Tujuannya apa, tujuannya ‘kan preventif. Bagaimana misalnya pelaku usaha sudah melakukan kegiatan usahanya tiba-tiba AMDAL-nya tidak diterima? Bagaimana?,” jelas Quina.

 

Sementara itu, Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Merah Johansyah, menambahkan bahwa JATAM menolak PP OSS ini. Meskipun sektor pertambangan belum masuk dalam perizinan yang diatur oleh OSS, tapi izin lingkungan pertambangan diatur oleh OSS.

 

Menurutnya, PP OSS justru mempercepat dan memperluas ekspansi pertambangan. Hal ini akan berdampak kepada masyarakat yang berada di lokasi pertambangan.

 

“Tidak ada ruang bagi masyarakat korban terdampak dan bahkan menghilangkan peran masyarakat sipil karena di dalam PP OSS tadi masyarakat yang dilibatkan cuma masyarakat terdampak, masyarakat lain seperti pemerhati lingkungan hidup termasuk NGO lain tidak mendapatkan ruang untuk melakukan monitoring,” ungkapnya.

 

Merah berpendapat jika keberadaan PP OSS ini hanya menguntungkan bagi investasi pertambangan dan kepastian berusaha. Sementara itu keterlibatan masyarakat atas rencana bisnis pertambangan menjadi terbatas. Apalagi, lokasi-lokasi pertambangan biasanya berada di remote area yang jauh dari transportasi, dan komunikasi.

 

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua