Kamis, 16 May 2019

KPPU Diminta Selidiki Praktik Kartel Bawang Putih Jilid II

KPPU harus membongkar penyebab terjadinya kenaikan harga bawang putih di awal 2019 dan siapa yang diuntungkan dari keterlambatan penundaan terbitnya RIPH dan SPI.
Hamalatul Qur'ani
Gedung KPPU di Jakarta. Foto: RES

Kisruh bawang putih yang harganya sempat melejit dari Rp80.000 sampai Rp100.000 per kg masih menimbukan pertanyaan yang belum terjawab. Meskipun Kementan dan Kemendag melakukan operasi pasar untuk menekan harga kembali turun di kisaran Rp30.000 sampai Rp40.000 per kg, namun harga tersebut dirasakan masih tidak wajar. Karena harga yang ditetapkan pemerintah bukannya memperhatikan kepentingan masyarakat konsumen, tetapi lebih menyelamatkan importir dari keterpurukan harga sebelumnya.

 

Anggota Dewan Pertimbangan Nasional Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Indonesia Hebat (Almisbat), Syaiful Bahari, menjelaskan dari awal pihaknya sudah menduga kekosongan pasokan dan naiknya harga bawang putih bukan disebabkan anomali pasar atau harga yang tinggi di negara asal bawang putih impor yaitu Cina.

 

“Tapi lebih disebabkan adanya rekayasa pasar dan harga yang dilakukan segelintir importir dengan dukungan kebijakan Kementan dan Kemendag,” tulisnya dalam rilis yang diterima hukumonline, Rabu (15/5).

 

Pertanyaan mengapa RIPH dan SPI ditunda selama empat bulan yang seharusnya Januari 2019 sudah dikeluarkan, sampai saat ini belum terjawab. Mengapa terjadi pembiaran harga bawang putih menjadi semakin liar padahal sejak Februari 2019, Almisbat sudah memperingati akan terjadi kenaikan harga dan sumbernya adalah keterlambatan penerbitan RIPH?

 

“Pada saat RIPH dan SPI diberikan kepada 8 importir sejumlah 115.000 ton, baik Kementan maupun Kemendag bekerjasama dengan para importir untuk menekan harga bawang putih melalui operasi pasar dan menetapkan harga jual bawang putih ke pasar tradisional dan pasar modern,” tulis Syaiful dalam rilis tersebut.

 

Mentan Amran Sulaiman terlebih dahulu membuat kesepakatan bersama dengan para importir yang ditandatangani bersama di atas kontainer pada saat operasi pasar di pasar Kramatjati. Kesepakatan tersebut menetapkan harga bawang putih dijual Rp. 25.000 per kg dalam operasi pasar dan Rp. 30.000 per kg ke pedagang retail.

 

Seperti tidak mau kalah, Kemendag juga membuat kesepakatan bersama dengan Aprindo dan importir untuk menetapkan harga. Harga jual bawang putih sico di tingkat konsumen Rp35.000 per kg dan bawang putih kating Rp40.000 per kg. Harga ini berlaku di seluruh gerai anggota Aprindo. Sementara harga jual bawang putih sico di gudang importir Rp20.000 per kg. Kesepakatan tersebut menetapkan juga Harga Eceran Tertinggi (HET) di retail modern Rp35.000 per kg dan di pasar tradisional Rp32.000 per kg.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua