Kamis, 16 Mei 2019

Tepatkah Kebijakan Pemerintah Turunkan Tarif Batas Atas Tiket Pesawat?

Penurunan persentase tarif batas atas tidak menjamin bahwa harga tiket pesawat akan mengalami penurunan. Lantas, bagaimana solusinya?
Fitri Novia Heriani
Ilustrasi: HGW

Pemerintah dalam hal Kementerian Perhubungan dan Kementerian Koordinator Perekonomian memutuskan untuk menurunkan tarif batas atas harga tiket pesawat terbang sebesar 12-15 persen. Penururan tarif batas atas ini diharapkan dapat berdampak pada penurunan harga tiket pesawat yang dianggap terlalu mahal bagi konsumen.

 

Merespon kebijakan tersebut, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai bahwa penurunan tarif batas atas itu sebagai reaksi pemerintah terhadap tekanan publik. Koordinator Harian YLKI, Tulus Abadi berpendapat bahwa langkah Menhub bisa dipahami pada konteks kebijakan publik yang harus diambil pemerintah. 

 

"Sebab sebagai regulator, Kemenhub memang berkompeten untuk mengatur TBA pesawat udara, sebagamaina diatur dalam UU tentang Penerbangan," kata Tulus dikutip dari website YLKI, Kamis (16/5).

 

Namun demikan, Tulus memberikan beberapa catatan terhadap beleid ini. Pertama, langkah Menhub patut diduga karena klimaks dari kejengkelan Menhub atas masih tingginya tarif pesawat udara. Walau mereka/maskapai belum melanggar ketentuan TBA, tetapi yang diharapkan, khususnya Garuda, bisa menurunkan harga tiketnya, karena toh harga avtur sudah diturunkan/sudah turun. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh semua maskapai.

 

Kedua, penurunan persentase TBA diatas kertas memang bisa menurunkan tarif pesawat, namun secara praktik belum tentu demikian. Sebab faktanya semua maskapai telah menerapkan tarif tinggi, rata-rata di atas 100 persen dari tarif batas bawah. Sehingga persentase turunnya TBA tidak akan mampu menggerus tingginya harga tiket pesawat dan tidak akan mampu mengembalikan fenomena tiket pesawat murah.

 

Ketiga, turunnya persentase TBA bisa memicu maskapai untuk mengerek sisa persentase TBA-nya, misalnya 85 persen. Artinya bisa jadi tiket pesawat malah naik pasca penurunan TBA.

 

"Memang, setelah diturunkan maskapai tidak leluasa lagi untuk menaikkan tarifnya hingga 100 persen, seperti sebelum diturunkan. Tetapi intinya, turunnya persentase TBA tidak otomatis akan menurunkan harga tiket pesawat, sebagaimana diharapkan publik," tambah Tulus.

 

Keempat, YLKI juga mengkhawatirkan, setelah Menhub menurunkan TBA ini, juga akan direspon negatif oleh maskapai dengan menutup rute penerbangan yang dianggap tidak menguntungkan atau setidaknya mengurangi jumlah frekwensi penerbangannya. Jika hal ini terjadi maka akses penerbangan banyak yang collaps, khususnya Indonesia bagian Timur yang berada di remote area. 

 

"Sehingga publik akan kesulitan mendapatkan akses penerbangan. Bisakah pemerintah menyediakan akses penerbangan yang ditinggalkan oleh maskapai itu?," tambahnya.

 

Kelima, jika pemerintah memang ingin menurunkan tiket pesawat, seharusnya bukan hanya dengan mengutak atik formulasi TBA saja, tetapi bisa menghilangkan/menurunkan PPN tarif pesawat yang saat ini sebesar 10 persen menjadi 5 persen.

 

(Baca: Pemerintah Tetapkan Tarif Batas Atas Tiket Pesawat Turun)

 

"Jadi pemerintah harus fair, bukan hanya menekan maskapai saja, tetapi pemerintah tidak mau mereduksi potensi pendapatannya, yaitu menghilangkan/menurunkan PPN tiket pesawat," jelas Tulus.

 

Keenam, komponen tiket pesawat juga bukan hanya soal TBA saja, tapi juga komponen tarif kebandaraudaraan yang setiap dua tahun mengalami kenaikan. Dan ini, lanjut Tulus, berpengaruh pada harga tiket pesawat karena tarif kebandarudaraan (PJP2U) include on ticket.

 

Ketujuh, YLKI meminta Kemenhub, harus secara reguler mengevaluasi formulasi TBA. Sebab selama 3 tahun terakhir, sejak 2016, formulasi TBA dan TBB belum pernah dievaluasi.

 

Sementara itu Anggota Tim Advokasi Peduli Penerbangan Indonesia (TAPPI), Hema Anggiat Marojahan Simanjuntak menyatakan bahwa tarif tiket pesawat mempunyai peran sangat penting dalam angkutan udara baik bagi perusahaan penerbangan, pengguna jasa angkutan udara maupun bagi pemerintah.

 

Menurut Hema, merujuk pada literatur Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU No 1 Tahun 2009, yang ditulis oleh Prof Martono dan Ahmad Sudiro, Tahun 2010, diterangkan bahwa rekomendasi Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO), tarif yang dikenakan kepada penumpang dalam perjanjian angkutan udara Internasional bersifat timbal balik sehingga harus disepakati oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk dengan dibahas bersama terlebih dahulu oleh antar perusahaan penerbangan yang bersangktuan.

 

Kesepakatan antar perusahaan penerbangan tersebut, lanjutnya, terkait pembahasan besaran tarif yang harus wajar dengan mempertimbangkan biaya operasi, pelayanan, unsur-unsur lain dan keuntungan yang wajar pula. Selain itu, penetapan tarif juga harus mempertimbangkan tarif yang dikenakan oleh perusahaan penerbangan yang lain.

 

"Oleh karenanya fungsi utama dari tarif adalah untuk mengamankan ekonomi untuk kepentingan masyarakat yang bepergian dan untuk menghilangkan bahaya persaingan bebas," kata Hema dalam siaran pers yang diterima hukumonline, Kamis (16/5).

 

(Baca: Duopoli Pasar Industri Penerbangan Bisa Picu Kenaikan Harga Tiket Pesawat)

 

Hema menambahkan bahwa tarif menjadi sarana untuk mengatur keseimbangan keberlanjutan operasi maskapai penerbangan dan untuk menjamin bahwa penumpang dapat membayar harga untuk kepentingan publik yang bepergian. Sehingga tarif harus diatur dengan hati-hati oleh Menteri Perhubungan. 

 

Ditegaskan dalam Pasal 127 ayat (2) UU No 1 Tahun 2009 bahwa, “tarif batas atas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh menteri dengan mempertimbangkan aspek perlidungan konsumen dan badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dari persaingan tidak sehat”.  

 

Kemudian dipertegas juga dalam pasal 127 ayat (3) peran pemerintah terhadap penetapan tarif “tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri yang ditetapkan oleh menteri sebagaimana dimaksud ayat 1 harus dipublikasi kepada konsumen”. 

 

Lalu Pasal 127 ayat (4) memberikan imbauan kepada perusahaan penerbangan “badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dilarang menjual tiket kelas ekonomi melebihi tarif batas atas yang ditetapkan oleh menteri”.

 

Namun, Hema mengingatkan bahwa pada dasarnya kebijakan tarif bersifat neo-liberal, dimana ada persaingam dalam regulasi untuk kelas ekonomi. Dalam praktik terbaiknya, persaingan bisa sangat sengit, sebagai akibat dari operasi pasar, layanan udara telah diklasifikasikan ke dalam tiga kategori tiket seperti tiket harian, mingguan dan bulanan. 

 

Misalnya, tiket harian terdiri dari tiket prime-time untuk penerbangan antara pukul 4.30 pagi hingga 09.30 pagi, yang sangat mahal, dan tiket penerbangan antara pukul 12.00 hingga 15.30 malam, yang termurah. 

 

Dalam kategori mingguan, penerbangan pada hari Selasa, Rabu dan Kamis sangat murah, sedangkan penerbangan pada hari Jumat, Sabtu, Minggu dan Senin sangat mahal. Namun, bahkan jika harganya sangat mahal, tidak ada harga yang lebih tinggi dari tarif batas atas. 

 

Selain itu, ada variasi tarif lainnya seperti tarif promosi, tarif normal. Tarif promosi lebih murah daripada tarif normal, tarif reguler, tarif fleksibel, tarif kaku, dll. Strategi ini akan memengaruhi perilaku konsumen dan bepergian ke publik. Dalam liburan bulanan seperti Idul Fitri, liburan Natal dan liburan sekolah, harga tiket hampir mencapai batas atas yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan, tetapi tidak lebih tinggi dari tiket batas atas.

 

Adapun terkait biaya lain terkait harga avtur yang dimonitor Internasional Air Transport Association (IATA) pada awal mei 2019, bergerak naik hingga 3,1 persen jika dibandingkan dari bulan yang lalu.

 

Maka, Hema berpendapat bahwa salah satu solusi yang efektif untuk menengahi problema tarif tiket pesawat ini adalah pemerintah melalui BUMN harus mengurangi beban kepada perusahaan penerbangan. Hal tersebut bertujuan agar perusahaan penerbangan tidak memberikan beban tersebut kepada konsumen lewat harga tiket yang terlalu mahal.

 

Langkah tersebut perlu diambil Hal untuk memenuhi asas dan tujuan penerbangan dalam Pasal 2 UU No 1 Tahun 2009 yang mengedepankan penerbangan diselengarakan berdasarkan asas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, kepentingan umum, keterpaduan, tegaknya hukum, kemandirian, keterbukaan anti monopoli, berwawasan lingkungan hidup, kedualatan negara, kebangsaan; dan kenusantaraan.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua