Jumat, 17 Mei 2019

Debat Publik Calon Dekan FHUI Digelar

Dalam debat publik, ketiga kandidat Dekan FHUI berkomitmen perkuat riset dan publikasi ilmiah.
Hamalatul Qur'ani
Debat Publik Calon Dekan FHUI di Auditorium Djokosoetono. Foto: HMQ

Setelah melalui proses verifikasi dan penyaringan berkas, akhirnya Kamis, (16/5), debat publik Tiga calon dekat FHUI digelar. Kegiatan ini melibatkan perwakilan dosen, Senat Akademik Fakultas, Dewan Guru Besar, Mahasiswa, tenaga Kependidikan dan Ikatan Alumni UI (ILUNI) sebagai panelis yang bertugas menguji dengan memberikan pertanyaan sekaligus menilai kelayakan para kandidat untuk menduduki kursi pimpinan FHUI.

 

Ketua panitia seleksi calon Dekan FHUI, Harkristuti Harkrisnowo, dalam sambutannya menyebut setidaknya ada 5 unsur yang dinilai oleh panelis, Pertama, Moral dan Integritas, Kedua, Memiliki komitmen pada UI, Ketiga, Memiliki kecakapan manajerial dan kepemimpinan, Keempat, tingkat pemahaman pada isu-isu strategis FHUI dan terakhir entrepreneurship.

 

Seperti diketahui, ketiga kandidat bergelar doktor yang bertanding dalam debat publik ini berasal dari berbagai tingkat kepakaran yang berbeda. Dengan begitu, target capaian yang mereka usung cenderung sesuai dengan latar belakang masing-masing kandidat. Edmon Makarim misalnya, tingkat kepakarannya dalam bidang hukum telematika dapat terlihat pada penghargaan FIPSI scholarship yang pernah Ia menangkan di tahun 1994.

 

Sejak tahun itu pula, Ia bahkan telah menjabat sebagai Dosen dan Peneliti (Lektor Kepala) yang mengembangkan “Hukum Telematika” dan “HKI” di FHUI. Maka tak heran bila target kinerja yang Ia usung sangat erat kaitannya dengan pengembangan hukum teknologi untuk masa depan FHUI.

 

“Optimalisasi teknologi informasi harus dikejar. PP 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia memberikan amanat cukup berat kepada UI, yakni menjadi pusat pengetahuan teknologi dan kebudayaan yang unggul dan berdaya saing,” tegasnya disela-sela pemaparan presentasi.

 

Unggul dan berdaya saing, Ia garis bawahi sebagai visi FHUI 2021 yang unggul dan ternama di jajaran Fakultas Hukum di Asia Tenggara. Visi tersebut, disebutnya merupakan visi baik yang sebelumnya juga telah diusung Prof. Melda Kamil Ariadno dan patut untuk terus diperjuangkan. Untuk mencapai itu, wawasan civitas akademika perlu diperluas, pengembangan Ide dan IT perlu diperkuat, penguatan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan perlu dilakukan.

 

Konkritnya, demi peningkatan kualitas riset dan publikasi ilmiah FHUI, bila terpilih nanti Ia bertekad akan membentuk kelas writing clinic FHUI, mendirikan pusat kajian hukum regional hingga pengoptimalan penggunaan eclis.id dikalangan civitas akademika FHUI. Uniknya, Edmon bahkan mengusung rencana kerja yang syarat akan fokus bidang teknologi, salah satunya dengan melahirkan aplikasi jadwal sidang dan bimbingan bagi mahasiswa semester akhir.

 

Setelah pemaparan Edmon, giliran Armand Nefi yang memaparkan presentasi. Visi yang Ia usung yakni menjadikan FHUI sebagai pusat studi hukum yang unggul dan berdaya saing melalui upaya mencerdaskan kehidupan berbangsa serta berkontribusi dalam penataan hukum di Indonesia. Kata kunci unggul dan berdaya saing, katanya, bisa diraih dengan meningkatkan kualitas proses transfer ilmu.

 

Untuk mencapai visi itu, maka harus dilakukan dengan misi yang salah satunya menyediakan akses yang luas dan adil kepada seluruh warga Negara Indonesia. Baginya, komposisi mahasiswa yang merepresentasikan keterwakilan dari 34 provinsi di seluruh Indonesia penting agar akses untuk mendapatkan pendidikan terbaik dapat dikecap secara luas dan adil oleh seluruh warga Negara dari seluruh provinsi di Indonesia.

 

(Baca: FHUI Mencari Dekan, Dua Mantan Beri Wejangan)

 

Terkait tata kelola dan manajemen, Ia memandang penting terciptanya suatu sistem kepemimpinan yang memadukan prinsip hand on dan hand off.  Leading hang on, berarti seorang leader mengerjakansendiri pekerjaannya, sebaliknya leading hand off berarti semua pekerjaannya diserahkan kepada orang lain. Idealnya, kedua prinsip itu dipadukan.

 

“Jadi sebagai seorang dekan harus tau kapan pekerjaan harus dilakukan sendiri kapan harus diserahkan kepada orang lain,” ucapnya.

 

Seteleh melakukan telaah atas beberapa isu strategis seputar FHUI, Armand menemukan adanya indikasi krisis jumlah guru besar aktif yang kini dimiliki FHUI. Dengan 8 bidang studi, katanya, idealnya FHUI memiliki lebih dari 20 Guru Besar yang aktif. Untuk itu, Ia memandang penting adanya percepatan pengangkatan Guru Besar.

 

“Paling tidak dalam 4 tahun ada 4 guru besar. Jadi setiap tahunnya minimal ada 1 orang calon Guru Besar yang kita dukung,” paparnya.

 

Angka itu, baginya cukup realistis mengingat saat ini beberapa staf pengajar jabatan fungsionalnya sudah mencapai Lektor Kepala, dan angka kreditnya sudah cukup bahkan melebihi, tinggal persyaratan jurnal terindeks dan proses administrasi lainnya. Selain itu, peningkatan jumlah pengajar bergelar Doktor disebutnya juga perlu dilakukan. Pasalnya, standard dari QS, staff pengajar bergelar Doktor adalah sekitar 75%, sementara ketersediaan pengajar bergelar Doktor di FHUI masih dalam kisaran 55%.

 

Terakhir, giliran kandidat Andri Gunawan Wibisana yang memaparkan visi misi dan program kerjanya. Sekedar diketahui, Ia merupakan dosen bidang Lingkungan dan Hukum Administrasi Negara. Berkat ketertarikannya di bidang hukum lingkungan, Andru bahkan pernah memenangkan beasiswa Fulbright pada tahun 2013-2014 untuk melakukan penelitian mengenai hukum perubahan iklim di Columbia University Law School.

 

Tak hanya itu, Andri bahkan telah menghasilkan beberapa buku di bidang Lingkungan, yaitu Regulating Disasters, Climate Change and Environmental Harm: Lessons from the Indonesian Experience [ko-editor dengan Michael Faure] (Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2013), Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan Studi Kasus [ko-editor dengan Laode M. Syarif] (Jakarta; USAID, 2015) dan buku Penegakan Hukum Lingkungan melalui Pertanggungjawaban Perdata (Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2017).

 

Andri juga telah berhasil mempublikasikan beberapa artikelnya di beberapa Jurnal Internasional. Di antaranya, Georgetown International Environmental Law Review, Asia Pacific Journal of Environmental Law, The Georgia Journal of International and Comparative Law, Asia Journal of Law and Economics, Review of European, comparative and International Environmental Law dan Jurnal Hukum Pembangunan.

 

Akan tetapi, Ia merasa tak cukup bila kesempatan itu hanya berhenti pada keberhasilan individu secara pribadi. Untuk itu, kebutuhan untuk riset dan publikasi ilmiah itu dirasa sudah saatnya harus menjadi concern fakultas. Begitu rendahnya publikasi ilmiah untuk fakultas hukum, disebutnya sebagai masalah serius yang harus segera diatasi.

 

“Saya meyakini bahwa reputasi sebuah Perguruan Tinggi dipengaruhi oleh Jebolan yang berdaya saing, Publikasi Ilmiah dan Kontribusi kepada masyarakat,” tukasnya.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua