Jumat, 17 Mei 2019

Dua Bupati Bengkalis Berturut-turut Terjerat Kasus Korupsi

Atas perbuatannya Makmur disangka Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bupati tersangka

Selain Makmur, KPK menetapkan Amril Mukminin sebagai tersangka tetapi dalam kasus yang berbeda yaitu dalam kasus penerimaan suap dan gratifikasi terkait proyek multiyears pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning di Kabupaten Bengkalis. KPK menduga total uang suap atau gratifikasi yang diterima berjumlah Rp5,6 miliar.

Laode menjelaskan dalam proyek pembangunan jalan Duri-Sei Pakning bagian dari enam paket pekerjaan jalan di Kabupaten Bengkalis tahun 2012 dengan nilai anggaran Rp537,33 miliar. Proyek ini sempat dimenangkan PT CGA, namun sempat ditolak oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis dengan alasan bahwa PT CGA masuk daftar hitam Bank Dunia dan perusahaan itu pun langsung menerima surat pembatalan penyedia barang dan jasa (SPPBJ). "Namun pada tingkat kasasi Juni 2015, Mahkamah Agung memutuskan PT CGA memenangkan gugatan terhadap Dinas PU Bengkalis dan berhak melanjutkan proyek," ujar Laode.

(Baca juga: KPK Kembali Tetapkan Tersangak Korporasi).

Pada Februari 2016, sebelum menjadi Bupati Bengkalis Amril diduga menerima uang sebanyak Rp2,5 miliar untuk memuluskan anggaran proyek peningkatan jalan Duri-Sei Pakning. Setelah terpilih menjadi Bupati, Amril diduga mengadakan pertemuan dengan PT CGA. "Itu di pertemuan PT CGA tindak lanjut agar AMU (Amril Mukminin) segera menandatangani kontrak, dan AMU menyanggupi untuk membantu," tuturnya.

Selanjutnya, Amril kembali menerima uang setelah terjadi kesepakatan dalam rentan waktu Juni dan Juli 2017. Amril diduga mendapatkan uang sekitar Rp3,1 miliar dalam bentuk mata uang dolar Singapura. Penyerahan uang itu diduga bertujuan memuluskan proyek yang akan digarap PT CGA yakni peningkatan jalan Duri-Sei Pakning. KPK memperkirakan total uang yang diterima Amril sebesar Rp5,6 miliar baik sebelum maupun sesudah menjadi Bupati Bengkalis.

Atas perbuatannya Amril disangka Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Ini adalah kali kedua Bupati Bengkalis secara berturut-turut ditetapkan menjadi tersangka setelah Bupati sebelumnya periode 2010-2015 Herliyan Saleh telah berstatus terpidana korupsi yang ditangani Polda Riau dalam perkara dugaan penyalahgunaan wewenang dalam kegiatan belanja hibah di lingkungan Sekda Kab Bengkalis yang sumber dananya berasal dari APBD 2012.

Pada tingkat pengadilan pertama Herliyan divonis 1 tahun 6 bulan, denda Rp200 juta subsidair 6 bulan penjara, kmudian PT Pekanbaru menjatuhi hukuman selama 3 tahun, dan denda‎ Rp 50 juta subsider 3 bulan penjara. Hukuman Herliyan menjadi berlipat-lipat pada tingkat kasasi setelah MA memperberat hukumannya menjadi 9 tahun, denda Rp500 juta subsider 8 bulan kurungan.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif yang beberapa kali menyebut nama Makmur alias Aan dan Herliyan. Nama Herliyan disebut dalam berkas dakwaan Muhammad Nasir dan Hobby Siregar. "Muhammad Nasir diduga memperkaya diri sebesar Rp2 miliar, Hobby Siregar Rp40,87 miliar, Herliyan Saleh Rp1,3 miliar, H Syarifuddin alias H Katan Rp292 juta, Adi Zulhalmi Rp55 juta," kata penuntut umum dalam surat dakwaannya.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua