Sabtu, 18 May 2019

Dilema Sistem Pemilu Serentak

 

Guru Besar Hukum Tata Negara FHUI Prof Satya Arinanto mengatakan Indonesia terus melakukan perbaikan sistem pemilu. Alasan digelarnya pemilu secara serentak agar penyelenggaraannya dapat dilakukan secara efisien. Bahkan, rencana Pemilu 2024 bakal dilaksanakan dengan 7 kotak, ditambah pilkada provinsi dan pilkada kabupaten/kota secara serentak.

 

Menurutnya, sistem pemilu serentak sebenarnya sudah baik, meski demikian perlu penyempurnaan agar pelaksanaannya lebih baik. “Ini bukan berarti sistemnya tidak bagus, tapi karena disesuaikan setiap zaman. Setiap periode, penyelenggaraan pemilu pasti dibenahi,” kata Prof Satya Arinanto dalam sebuah seminar bertajuk “Evaluasi Pemilu Serentak” di FHUI Depok beberapa waktu lalu.

 

Memperkuat sistem presidensial

Ketua Bidang Studi Hukum Tata Negara FHUI, Fitra Arsil melihat persoalan yang terjadi dalam Pemilu 2019 bisa jadi terkait masalah tata kelola penyelenggaraan pemilu. Mengacu pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD RI 1945, pemilu dilaksanakan secara serentak. Pemilu serentak ini terkait dengan penguatan sistem pemerintahan presidensial.

 

Ada pandangan yang menyebut sistem presidensial punya cacat sejak lahir yakni pemenang pemilu presiden bukan berarti pemenang pemilu anggota legislatif/parlemen. Ini terjadi karena sistem presidensial menggunakan 2 kali pemilu yakni untuk memilih presiden dan anggota DPR/parlemen.

 

Jika partai politik (parpol) yang mendukung presiden terpilih tidak mampu memenangkan pemilu legislatif, jumlah parpol pendukung presiden di parlemen jumlahnya minim, Arsil menilai peluang terjadinya konflik antara pemerintah dan parlemen sangat besar. Karena dukungan yang minim di parlemen, bisa jadi parlemen terbelah antara pro dan kontra pemerintah. Ujungnya setiap kebijakan yang dihasilkan pemerintah tidak mendapat dukungan politik dari parlemen dan terancam deadlock.

 

Muncul gagasan agar sistem pemerintahan presidensial bisa lepas dari kondisi yang tidak menguntungkan itu, yakni menggabungkan penyelenggaraan pemilu Presiden dan Parlemen pada satu waktu yang sama. Diharapkan hasil pemilu Presiden kongruen dengan hasil pemilu Parlemen. Sehingga parpol pemenang pilpres sekaligus dapat memenangkan pemilu parlemen.

 

Arsil mengatakan sistem pemilu di Indonesia menggunakan presidential treshold atau ambang batas perolehan suara parpol yang dapat mengusung calon presiden dan wakil presiden. Ketentuan ini diatur Pasal 222 UU No.7 Tahun 2017 yang membuat kandidat pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang ikut Pemilu 2019 jumlahnya sedikit.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua