Sabtu, 18 Mei 2019

Dilema Sistem Pemilu Serentak

 

“Koalisi parpol pendukung sudah dibangun sejak awal menjelang pemilu. Hasilnya, kandidat terpilih berpeluang besar mendapat dukungan mayoritas di parlemen. Sistem apa yang diinginkan MK agar pemerintah hasil pemilu mendapat dukungan parlemen yang cukup? Ini sudah tercapai,” urai Arsil.

 

Ditegaskan Arsil, tujuan pemilu serentak seperti amanat putusan MK No.14/PUU-XI/2013 yakni memperkuat sistem presidensial sudah tercapai dalam Pemilu 2019. Pemilu serentak dengan 5 surat suara merupakan original intent para perumus konstitusi. Meski demikian, pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 menghadapi sejumlah persoalan terkait tata kelola. Akibatnya, banyak penyelenggara pemilu terutama KPPS yang meregang nyawa diduga karena kelelahan.

 

Jika perbaikan tata kelola penyelenggaraan pemilu ini berdampak pada sistem, Arsil mengusulkan agar pemilu serentak dibagi menjadi pusat dan daerah. Tapi usulan ini berbeda dengan original intent konstitusi yang mengamanatkan pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD. “Kita jangan terikat dulu dengan peraturan. Peraturan itu ada untuk melayani kita, bukan sebaliknya,” katanya.

 

Ubah sistem kepartaian

Guru Besar Hukum Tata Negara FH Unpad, Prof Susi Dwi Harijanti melihat sistem presidensial yang dianut Indonesia rasanya seperti sistem parlementer. Seyogyanya dalam sistem presidensial tidak ada koalisi dan jajaran kabinet diisi oleh orang yang memiliki kapasitas atau profesional. Tapi di Indonesia para menteri yang membantu presiden sebagian dicatut dari koalisi parpol pendukung presiden dan wakil presiden.

 

“Oleh karena itu untuk memperkuat sistem presidensial yang paling penting dibenahi bukan sistem pemilunya, tapi sistem kepartaiannya,” usulnya. Baca Juga: Problematika Pemilu Serentak, Perlu Evaluasi ‘Radikal’

 

Susi khawatir pemerintah selalu melakukan uji coba dalam menerbitkan kebijakan yang berkaitan dengan pemilu tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap masyarakat. Misalnya, putusan MK No.51-52-59/PUU-VI/2008 yang menguji UU No.42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

 

Dalam putusannya, MK menyatakan Pasal 3 ayat (5) UU No.42 Tahun 2008 yang berbunyi, “Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan Pemilu DPR, DPRD dan DPD” konstitusional. Tapi dalam putusan bernomor 14/PUU-XI/2013, MK berpendapat sebaliknya, Pasal 3 ayat (5) UU No.42 Tahun 2008 dinyatakan bertentangan dengan konstitusi (inkonstitusional).  

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua