Sabtu, 18 May 2019

Dilema Sistem Pemilu Serentak

 

Pemerintah dan DPR menindaklanjuti putusan itu dalam UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyelenggarakan pemilu 2019 secara serentak yakni memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD. Meski demikian, Susi berpendapat dalam merumuskan regulasi itu tidak dipikirkan bagaimana proses sebelum dan sesudah penyelenggaraan Pemilu 2019.

 

“Kita tidak pernah mengetahui berapa beban petugas di lapangan. Maka kita saksikan Pemilu Serentak 2019 menelan banyak korban,” keluhnya.

 

Bagi Susi, penyelenggaraan pemilu merupakan salah satu upaya pemenuhan HAM, tapi dalam Pemilu 2019 ini sekaligus terjadi pelanggaran karena menimbulkan banyak korban. Fungsi lain pemilu yakni peralihan kekuasaan secara damai. Seluruh jabatan publik yang diisi lewat pemilu itu untuk memenuhi kebutuhan rakyat, bukan untuk kekuasaan. Oleh karena itu, Susi mengusulkan penyelenggaraan pemilu perlu dilakukan evaluasi secara “radikal”.

 

Susi menyayangkan dalam putusannya MK tidak memberi petunjuk yang jelas apa yang dimaksud dengan ‘serentak.’ Absennya petunjuk ini membuat pembuat UU bertindak semaunya, sehingga hasilnya berbeda dengan amanat MK. Susi mencermati yang dibongkar pasang selama ini hanya sistem pemilu, padahal penting untuk membenahi sistem kepartaian.

 

Menurut Susi, ciri presidensial, pemerintahan yang stabil ditopang oleh sistem kepartaian. Indonesia pernah mencapai kondisi tersebut di masa Orde Baru, dimana kabinet diisi oleh orang-orang profesional, bukan perwakilan parpol. Saat reformasi kewenangan Presiden dirasa terlalu kuat, sehingga harus dikurangi. Sejak reformasi, DPR semakin kuat untuk menjalankan kewenangannya lantaran fungsi legislatif diatur dalam konstitusi. “Indonesia di era reformasi ini ‘sistem presidensial rasa parlementer’,” kata dia.

 

Mengingat sistem kepartaian tidak dikelola baik, menurut Susi akibatnya tidak ada parpol mayoritas di parlemen. Perbaikan sistem pemilu yang dilakukan pemerintah dan DPR setiap menjelang perhelatan pemilu seolah hanya untuk memenuhi kebutuhan parpol saja. Bagi Susi, sistem pemilu, pemerintahan, dan kepartaian merupakan satu sistem yang tidak terpisahkan. Jika sistem pemilu dibenahi, hal serupa juga harus dilakukan untuk sistem kepartaian dan pemerintahan.

 

Untuk membenahi sistem kepartaian itu, Susi mengusulkan ambang batas parlemen dinaikan lebih dari 4 persen. Ini penting untuk menghasilkan sistem kepartaian sederhana, seperti sistem kepartaian di Amerika Serikat (AS). Negara Paman Sam itu menggunakan sistem pemerintahan presidensial yang hanya memiliki 2 partai politik (parpol) mayoritas yakni Republik dan Demokrat. Kedua parpol itu yang menguasai parlemen di AS.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua