Senin, 20 Mei 2019

Menata Regulasi Industri Sawit Oleh: Rio Christiawan*)

​​​​​​​Bila pelaku industri sawit telah menaati standar ISPO yang kredibel maka Pemerintah juga harus memproteksi industri sawit dari kampanye hitam yang merugikan sumber devisa utama Indonesia.
RED
Dr. Rio Christiawan. Foto: Istimewa

Industri kelapa sawit dari hulu hingga hilir (Crude Palm Oil - CPO beserta turunannya) merupakan penyumbang devisa terbesar bagi bangsa ini. Belakangan ini tak kurang dari Presiden dan Wakil Presiden turut melawan kampanye hitam yang menyerang industri sawit Indonesia. Memang langkah Pemerintah perlu diapresiasi terkait upaya mempromosikan sawit Indonesia dan melindungi sawit Indonesia baik dari persoalan kampanye hitam maupun dari persoalan hambatan ekspor ke luar negeri maupun hambatan perdagangan CPO dan turunannya.

 

Saat ini hambatan terbesar pada industri sawit terletak pada regulasi (perizinan) teknis yang jumlahnya terus bertambah serta birokrasi untuk mendapatkan perizinan teknis juga semakin panjang. Syarat pemberian izin teknis yang semakin rumit tersebut lahir dari regulasi yang mulai mementingkan aspek lingkungan dan sustainability pada industri sawit di Indonesia. Persoalannya Pemerintah juga terlihat setengah hati membereskan aspek lingkungan dan sustainability.

 

Contohnya sistem sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) disahkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 mewajibkan selambatnya akhir 2014 semua perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) harus sudah memiliki sertifikat ISPO. Namun, pada akhir 2014 hanya lima persen perusahaan kelapa sawit yang memenuhi syarat tersebut. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 banyak dikritik oleh para pemangku kepentingan karena pada saat penyusunannya tidak melibatkan seluruh pemangku kepentingan industri kelapa sawit.

 

Melihat kondisi tersebut, Pemerintah terpaksa menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 yang melonggarkan syarat dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 wajib memperoleh sertifikat ISPO, kemudian diubah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 hanya menjadi wajib mendaftarkan diri pada proses sertifikasi ISPO.

 

Bahkan sejak tahun 2017 Pemerintah tengah menggodok perpres ISPO untuk menyempurnakan tata kelola ISPO, tetapi hingga dua tahun berselang Perpres tersebut tak kunjung diterbitkan - akibatnya secara hukum tetap berlaku Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015.

 

Alhasil, ketentuan ini tidak dapat memuaskan buyer internasional sehingga ISPO saat ini hanya dipandang sebagai pemenuhan kewajiban terhadap peraturan tanpa memberi nilai lebih mengingat pada akhirnya buyer internasional lebih menggunakan sertifikasi internasional Round Sustainable Palm Oil (RSPO) untuk memberi harga premium CPO beserta produk turunannya.

 

RSPO sendiri lebih condong pada konservasi ketimbang pengembangan (development). Dalam situasi ini, growers Indonesia kesulitan memenuhi syarat HGU dan pemenuhan perizinan teknis mengingat pengurusan HGU dan perizinan teknis memerlukan waktu yang lama dengan biaya tidak sedikit. Akibatnya secara komersial Indonesia gagal mengoptimalkan seluruh potensi CPO besertanya turunannya dengan harga premium sekaligus membuka peluang untuk (tetap) terciptanya kampanye hitam atas industri sawit Indonesia.

 


Evaluasi dan Tindak Lanjut

Pada akhir tahun 2018, Pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2018 tentang penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit serta peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit. Melalui peraturan ini, setidaknya hingga tiga tahun kedepan tidak akan ada perluasan dan pengembangan luasan kebun kelapa sawit di Indonesia.

 

Inpres No. 8/2018 tersebut menyebabkan seluruh layanan perizinan tidak memiliki pedoman yang sama, mengingat perizinan kelapa sawit dari izin arahan lahan hingga sertifikat memerlukan proses panjang dengan keharusan mengurus berbagai izin. Persoalannya ialah bagaimana dengan izin yang sifatnya lanjutan atau perpanjangan, hal-hal semacam ini menjadi tidak memiliki pedoman pada tiap instansi masing-masing daerah.

 

Dalam konteks hukum, Inpres No. 8/2018 tentang penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit serta peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit ialah tidak tepat. Bagir Manan (2008), mendefinisikan izin sebagai suatu persetujuan dari Pemerintah selaku penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan suatu tindakan atau perbuatan tertentu yang dilarang.

 

Evaluasi Inpres dibutuhkan secara komersial, mengingat justru Inpres tersebut mematikan industri kelapa sawit utamanya bagi industri kelapa sawit yang menggunakan pendanaan (funding) dari bank. Tentu dalam covenan perjanjian kredit bank, debitur wajib mengurus seluruh perizinan teknis maupun sertifikat HGU sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan setiap kali penarikan fasilitas kredit bank akan mengacu pada covenan tersebut.

 

Mengingat industri sawit adalah investasi yang membutuhkan pendanaan besar di awal, maka dapat dipastikan hampir seluruh industri kelapa sawit di Indonesia, baik plasma-kemitraan UMKM maupun pola inti non-UMKM, memerlukan kredit bank. Terhambatnya pendanaan tentu akan berkorelasi langsung dengan turunnya produktivitas (yield), dengan demikian justru semangat untuk memperbaiki produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Inpres tidak tercapai.

 

Online Single Submission (OSS), pada kenyataannya hanya berfungsi untuk mengurus perizinan yang memang sudah murah dan mudah untuk diurus. OSS belum dapat menjangkau perizinan teknis seperti pengurusan AMDAL, IUP, Izin Limbah, pelepasan kawasan hutan maupun sertifikat kepemilikan tanah. Akibatnya persoalan perizinan belum dapat diurai justru membuat persoalan wewenang pengawasan oleh Pemerintah hadir tanpa pedoman yang jelas, tepatnya mengingat banyaknya perizinan yang masih bertentangan dan tumpang tindih.

 

Pemerintah menerbitkan portal satu peta pada Desember 2018. Namun, portal satu peta yang diluncurkan Pemerintah dalam implementasinya masih berbeda jauh dengan konsep one map policy sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016. Portal satu peta hingga kini belum dapat dipergunakan sebagai acuan peta lintas instansi.

 

Hingga saat ini setiap instansi masih menerbitkan peta indikatif dengan skala 1:250.000. Balitbang Kementerian Pertanian dan Perkebunan (2000) menjelaskan arti peta indikatif adalah peta tersebut dianggap benar hingga dibuktikan sebaliknya. Maka dapat dibayangkan betapa rumitnya persoalan tata guna lahan dan tata ruang di Indonesia.

 

Idealnya portal satu peta harus dapat difungsikan sebagai data sharing antar instansi sehingga terdapat kesatuan pedoman tata guna lahan dan tata ruang. Dengan adanya kesatuan pedoman tata guna lahan dan tata ruang, maka OSS akan dapat difungsikan secara utuh dan optimal guna menyederhanakan dan memudahkan pengurusan perizinan serta mengeliminir praktik korupsi yang kerap terjadi karena rumitnya birokrasi.

 

Persoalan lainnya yang harus segera dibenahi adalah tata kelola ISPO yang kredibel agar pembeli internasional dapat memberi kepercayaan sehingga ISPO dapat dijadikan nilai bawah bagi harga premium. Dengan demikian, mendapatkan sertifikat ISPO tidak hanya sekadar memenuhi syarat yang ditetapkan Pemerintah tetapi juga berkorelasi dengan aspek komersial yakni harga premium.

 

Sebaliknya bila pelaku industri sawit telah menaati standar ISPO yang kredibel maka Pemerintah juga harus memproteksi industri sawit dari kampanye hitam yang merugikan sumber devisa utama Indonesia. Langkah tersebut termasuk dengan tegas melakukan penegakan hukum bagi pihak-pihak yang melakukan kampanye hitam dan mengganggu sentra-sentra perkebunan dan pengolahan kelapa sawit di wilayah NKRI.

 


*)Dr. Rio Christiawan adalah Faculty Member Program Studi International Business Law, Universitas Prasetiya Mulya.

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline. Artikel ini merupakan kerja sama Hukumonline dengan Fakultas Hukum  Universitas Prasetiya Mulya dalam program Hukumonline University Solution.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua