Senin, 20 Mei 2019

Pesan Mantan Ketua MK Terkait Penanganan Sengketa Pemilu

MK sebagai garda terdepan penjaga keadilan pemilu dengan pengalamannya harus transparansi, akuntabel, dan mampu menjadi penetralisir ketegangan, pertanyaan yang tidak bersayap, dan ketokan palunya dapat mengendalikan dan meredakan segala ketegangan demi keutuhan bangsa.
Aida Mardatillah
Gedung MK Jakarta. Foto: RES

Pemilu Serentak 2019 telah dilaksanakan. Kini, tinggal menunggu penghitungan hasil rekapitulasi KPU hingga Rabu 22 Mei. Sejak awal sudah diperkirakan kompleksitas/kerumitan sistem pemilu serentak dengan lima kotak/lima surat suara yang digelar pada 17 April lalu. Hal ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi MK dalam memeriksa, mengadili, memutus sengketa pemilu baik pilpres maupun pemilu legislatif.

 

Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva menilai sengketa pemilu di MK merupakan tantangan tersendiri bagi para hakim MK dalam menyelesaikannya. Dalam menegakkan keadilan (substantif) dalam sengketa pemilu, hakim tidak boleh menutup mata begitu saja, tetapi harus melakukan interpretasi terhadap sengketa pemilu. Sehingga, jelas persoalan dalam sengketa itu mengandung kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif.

 

“Hakim MK dalam memberi putusan tidak hanya sebagai ‘Mahkamah Kalkulator’. Tantangan hakim konstitusi termasuk membuat pertimbangan putusan, yang harus relevan dan mengadopsi seluruh aspek dan semua pihak dalam sengketa pemilu. Jangan sampai hakim konstitusi dalam membuat putusan tidak mengakomodir seluruh permasalahan yang ada,” kata Hamdan di Ibis Hotel Jakarta, Jumat (17/5/2019).

 

Misalnya, dalam membuat pertimbangan putusan, hakim konstitusi perlu memasukan seluruh pendapat ahli dari semua pihak yang terlibat. “Hakim konstitusi diharuskan tidak memberi pertanyaan yang terkesan memihak agar proses persidangannya adil dan fair, meski putusannya nanti netral. Hal itu akan menimbulkan masalah nantinya,” kata dia mengingatkan.

 

Menurut Hamdan tantangan paling berat bagi hakim konstitusi ialah tekanan psikologis dalam menyelesaikan sengketa pemilu yang jumlahnya mungkin ratusan. Sehingga, diperlukan cara dan formasi yang efektif dalam sidang panel dan sidang pleno dalam menyelesaikan sengketa pemilu. Hal itu tentu perlu didukung faktor kesehatan para hakim konstitusi.

 

Dia juga mengingatkan peserta pemilu dan pihak terkait harus bisa menunjukan bukti-bukti yang relevan. “Jangan hanya banyak-banyakan bukti, tetapi setelah disodorkan bukti-buktinya itu tidak relevan digunakan dalam proses penyelesaian sengketa pemilu.” (Baca Juga: MK Siap 100 Persen Tangani Sengketa Pemilu)

 

Direktur Perludem Titi Anggraini menilai potensi Sengketa Pemilu 2019 akan meningkat dibanding Pemilu 2014. Diperkirakan MK akan menerima lebih dari 900 permohonan perselisihan hasil pemilu legislatif. “Saya menduga kemungkinan sengketa hasil Pemilu 2019 yang masuk ke MK akan semakin banyak dibandingkan Pemilu 2014. Mengingat adanya kompleksitas sistem pemilu saat ini dan juga peserta pemilu yang lebih banyak ketimbang pemilu sebelumnya.”

 

Dia meminta MK sebagai garda terdepan penjaga keadilan pemilu dengan pengalamannya harus transparansi, akuntabel, dan mampu menjadi penetralisir ketegangan, pertanyaan yang tidak bersayap, dan ketokan palunya dapat mengendalikan dan meredakan segala ketegangan. “Demi keutuhan bangsa, diharapkan semua pihak dapat menerima hasil keputusan MK,” harapnya.

 

Titi melanjutkan penyelesaian pemilu serentak ini menjadi tantangan kelembagaan MK dalam menyelesaikannya. MK harus membangun infrastruktur pelayanan yang baik dan juga sumber daya manusia yang mUmpuni untuk dapat mengelola sistem dengan baik. “insfrastruktur dan SDM ini sangat menopang kinerja MK dalam menyelesaikan sengketa pemilu. MK harus dapat membentengi dari tantangan seperti itu,” kata dia.

 

Titi menambahkan dalam beberapa waktu terakhir polarisasi masyarakat sedang terbelah dalam situasi politik saat ini, maka penting bagi publik mengambil informasi yang betul-betul akurat. Sebab, dalam persidangan sengketa pemilu di MK pun, banyak narasi yang membingungkan, tidak baik, dan tidak berimbang. “Jadi, penting juga bagi masyarakat untuk menentukan informasi mana yang benar agar tidak terprovokasi,” katanya.

 

Sebelumnya dalam sebuah kesempatan, Ketua MK Anwar Usman mengatakan MK terus mempersiapkan segala sesuatu mengenai penanganan sengketa hasil pemilu legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres). Apalagi, pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 ini dinilai sebagai pemilu yang paling sulit. “Tentu, kita semua berharap semua tahapan Pemilu 2019 dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya hingga sengketa pemilu (di MK),” kata Anwar.

 

Anwar menegaskan MK menyatakan kesiapannya untuk menangani sidang sengketa hasil Pemilu 2019 baik pemilu legislatif maupun pilpres. Bahkan, Anwar menyatakan MK sudah siap 100 persen menghadapi perselisihan hasil Pemilu 2019. Anwar mengungkapkan ada enam hal yang telah dipersiapkan menghadapi penanganan sidang sengketa Pemilu 2019.

 

Pertama, aspek regulasi. MK telah menetapkan 5 peraturan untuk memudahkan sengketa pemilu. Tiga peraturan diantaranya mengenai tata beracara perkara perselisihan hasil  pemilu (PHPU) untuk Anggota  DPR RI; untuk  PHPU anggota DPD; dan untuk PHPU   Presiden/Wakil Presiden.

 

Kedua, aspek Sumber Daya Manusia (SDM). MK telah mengelola aparatur terbaik dengan pengalaman, kompetensi, integritas yang memadai untuk mendukung tugas fungsional hakim konstitusi. Diharapkan seluruh SDM memberi layanan profesional dan efektif dalam penanganan sengketa pemilu ini.   

 

Ketiga, aspek sarana dan prasarana. MK telah menyiapkan sarana prasarana untuk memudahkan dan kelancaran proses beracara di MK. Keempat, MK menyiapkan sistem informasi berbasis teknologi untuk para pencari keadilan. Kelima, MK telah melakukan bimbingan teknis terhadap para pemangku kepentingan sebanyak 40 kali, mulai penyelenggara pemilu, partai politik peserta pemilu, dan advokat. Keenam, aspek budaya integritas.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua