Senin, 20 Mei 2019

​​​​​​​Dari Soal Notaris Meninggal Dunia Sampai Perbedaan Pilpres di Indonesia dengan Amerika Serikat

Soal makar hingga syarat menjadi penerjemah tersumpah juga masuk dalam daftar Klinik Terpopuler.
Tim Hukumonline

Hukumonline.com melalui salah satu rubriknya Klinik Hukumonline memberikan kesempatan luas kepada masyarakat untuk bertanya dan memperoleh jawaban dari para praktisi hukum maupun ahli hukum. Dengan tagline “yang bikin melek hukum, emang klinik hukum”, Tim Klinik menyajikan informasi hukum yang sulit dipahami ke dalam artikel yang mudah dipahami. Klinik Hukumonline juga merupakan rubrik yang sangat digemari oleh masyarakat.

 

Berdasarkan hasil rangkuman tim Klinik Hukumonline, berikut adalah 10 artikel terpopuler di media sosial yang terbit sepanjang sepekan terakhir, mulai dari soal notaris yang meninggal dunia sampai soal memperoleh akta cerai:

 

  1. Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Jika Salah Satu Pihak Meninggal Dunia

Meninggalnya salah satu pihak tidak membatalkan perjanjian/klausula arbitrase. Sehingga anak (ahli waris) tetap berhak untuk menyelesaikan sengketa dengan pihak B melalui arbitrase.

 

Selengkapnya: Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Jika Salah Satu Pihak Meninggal Dunia.

 

  1. Jika Notaris Meninggal Dunia

Apabila Notaris meninggal dunia, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda sampai derajat kedua wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah (“MPD”) dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja. Kemudian Protokol Notaris akan diserahkan oleh ahli warisnya kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh MPD.

 

Penjelasan lebih lanjut silakan klik ulasan berikut ini.

 

  1. Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Jika Perusahaan Pailit

Berdasarkan Pasal 104 ayat (1) dan Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”)apabila perseroan pailit karena kesalahan atau kelalaian direksi dan/atau dewan komisaris dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota direksi dan/atau dewan komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab atas kewajiban yang belum dilunasi.

 

Direksi dan/atau komisaris dapat dibebaskan dari tanggung jawab tersebut apabila dapat membuktikan hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 104 ayat (4) dan/atau Pasal 115 ayat (3) UUPT.

 

Jika direksi dan/atau komisaris tidak mampu membayar utang perseoran secara keseluruhan apakah dapat dipidana? Penjelasan lebih lanjut silakan klik ulasan berikut ini.

 

  1. Perbedaan Pemilu Presiden Indonesia dengan Amerika Serikat

Terdapat tiga hal yang perlu dicermati untuk memahami perbedaan Pemilihan Umum (“Pemilu”) Presiden Indonesia dan Amerika yaitu:

  1. Kandidasi calon presiden;
  2. Indikator kemenangan;
  3. Tradisi gentlemen dalam menyikapi hasil pemilu.

 

Penjelasan lebih lanjut silakn klik ulasan berikut ini.

 

  1. Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Jika Debitur Wanprestasi

Maksud dari jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan adalah ada perjanjian pokok yang menjadi induk dari perjanjian jaminan fidusia. Sebagai contoh jika perjanjian pokoknya adalah perjanjian utang piutang, maka jaminan fidusia bisa menjadi perjanjian ikutan dari perjanjian utang piutang tersebut.

 

Betul, jika benda milik debitur (semisal mobil) dijaminkan fidusia, berarti benda tersebut tetap ada pada penguasaan debitur. Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji (wanprestasi), maka dapat dilakukan eksekusi salah satu caranya adalah menjual barang yang menjadi objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum.

 

Penjelasan lebih lanjut silakan klik ulasan berikut ini.

 

  1. Kedudukan Pancasila Sebagai Sumber Hukum Negara

Kedudukan Pancasila lebih tinggi dari Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) dalam tataran teori norma. Namun bukan merupakan dasar hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dapat dipahami bahwa Pancasila bukan dasar hukum, melainkan sumber dari segala sumber hukum. Karena dasar hukum tertinggi dalam hierarki ialah UUD 1945 berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

 

Penjelasan lebih lanjut silakan klik ulasan berikut ini.

 

  1. Cara Memperoleh Akta Cerai

Akta cerai dalam perceraian pemeluk agama Islam diberikan oleh panitera Pengadilan Agama atau Pengadilan Tinggi Agama kepada para pihak (masing-masing suami dan istri yang bercerai). Perceraian dianggap telah terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, menurut hemat kami jika ingin memperoleh akta cerai sebaiknya yang berkepentingan mendatangi Bagian Panitera Pengadilan Agama di mana sidang perceraian dahulu diputus, untuk meminta akta perceraian tersebut.

 

Penjelasan lebih lanjut silakan klik ulasan berikut ini.

 

  1. Dapatkah Dipidana Jika Menghasut Orang untuk Melakukan Makar?

Tindak pidana makar baru dianggap terjadi apabila telah dimulainya perbuatan-perbuatan pelaksanaan dari si pembuat makar (penyerangan). Selain itu suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai makar atau aanslag apabila dilakukan dengan kekerasan.

 

Berdasarkan hal tersebut, perbuatan menghasut tidak dapat dikatkan sebagai aanslag atau makar. Lalu pasal apa yang dapat menjerat perbuatan menghasut tersebut?

 

Penjelasan lebih lanjut silakan klik ulasan berikut ini.

 

  1. Penggunaan Potret Tokoh Dunia Pada Produk Bisnis

Salah satu perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta adalah penggandaan, pengumuman, dan/atau pendistribusian potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Jika tokoh-tokoh dunia yang dimaksud termasuk ke dalam salah satu di atas, maka penggunaan potret tokoh dunia tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.

 

Penjelasan lebih lanjut silakan klik ulasan berikut ini.

 

  1. Prosedur Menjadi Penerjemah Tersumpah

Untuk menjadi penerjemah tersumpah harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan, dan Pemberhentian Penerjemah Tersumpah.

 

Bagaimana tata cara dan prosedurnya? Penjelasan lebih lanjut silakan klik ulasan berikut ini.

 

Demikian 10 artikel pilihan pembaca yang paling ‘laris’ sepanjang minggu ini. Jika kamu punya pertanyaan, silakan kirim pertanyaan ke http://www.hukumonline.com/klinik. Kamu perlu log in dahulu sebelum mengajukan pertanyaan. Tapi sebelum kirim, silakan cek arsip jawabannya dulu ya! Siapa tahu sudah pernah dijawab oleh tim Klinik.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua