Senin, 20 May 2019

Polemik Keterbukaan Informasi HGU, Begini Penjelasan Menteri ATR/BPN

Pemerintah berusaha menutup informasi mengenai HGU. Padahal yang dimohonkan bukan data personal. Ada putusan MA yang diabaikan.
Moh. Dani Pratama Huzaini
Sofyan Djalil. Foto: Biro Hukum dan Humas Kementerian ATR/BPN

Sejumlah aktivis dan organisasi yang selama ini mengadvokasi keterbukaan informasi publik memprotes terbitnya Surat Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Perekonomian No. TAN.03.01/265/D.II.M.EKON/05/2019. Warkah tentang data dan informasi terkait kebun kelapa sawit pada prinsipnya menutup informasi mengenai Hak Guna Usaha (HGU) kelapa sawit.

Beleid Pemerintah itu dianggap bertentangan dengan beberapa putusan Komisi Informasi dan putusan Mahkamah Agung. Sesuai fakta sengketa informasi yang ditangani Komisi Informasi, dan berlanjut ke Mahkamah Agung, secara hukum HGU dapat dibuka dan diakses publik. Namun, beleid Pemerintah menyatakan sebaliknya. Benarkah Pemerintah menutup rapat-rapat informasi mengenai HGU karena khawatir penyimpangan dalam pemberian izin HGU terbongkar? Bukankah warga negara sudah menempuh penyelesaian sengketa sebagaimana diamanatkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik? Itu pula sebabnya, muncul gagasan untuk mengajukan hak uji materi terhadap Surat Deputi Menko Perekonomian ke Mahkamah Agung.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil, termasuk yang paling getol menolak membuka informasi HGU. Mendapat somasi dari sejumlah pihak pun tak mengubah pendiriannya untuk menutup informasi HGU. Sebelum surat Deputi Menko Perekonomian terbit, Sofyan telah menegaskan data HGU tak boleh dibuka. “Saya melindungi kepentingan bangsa dan negara,” kata Sofyan dalam wawancaranya dengan majalah Tempo edisi 7 April 2019.

(Baca juga: Akses Informasi HGU Ditutup, Potensi Hambat Penyelesaian Konflik Agraria).

Sofyan juga memberikan penjelasan atas sikapnya tersebut kepada hukumonline. Diwawancarai Jum’at (17/5) malam, Sofyan menegaskan kembali pandangannya bahwa informasi terkait data HGU adalah infomasi yang tidak dapat dibuka begitu saja kepada khalayak. Sebab, ada komponen informasi pribadi atau informasi mengenai perusahaan yang juga harus dilindungi. “Itu dokumen rahasia milik perorangan,” ujar Sofyan kepada hukumonline.

Pada prinsipinya, Sofyan tidak menyetujui jika akses informasi data HGU secara keseluruhan dibuka ke publik. Salah satu argumennya adalah tentang kepentingan. Apa kepentingan pihak yang ingin mengakses informasi HGU tersebut? Menurut Sofyan, jika ada yang ingin mengakses informasi terkait data HGU, yang bersangkutan bisa meminta ke Kementerian ATR/BPN dan sudah ada mekanismenya. “Masukkan daftar, aturannya bayar 50 ribu. Jelaskan kepentingannya apa, kita berikan. Aturannya begitu kita,” terang Sofyan.

Tanpa melalui mekanisme dimaksud, tegas Sofyan, permohonan akan ditolak. Sebab,  informasi pribadi orang per orang tidak bisa dibuka. Ia berpendapat bahwa informasi data pajak, data kekayaan, dan aset perusahaan merupakan jenis informasi yang bersifat individual. Untuk itu, tanpa bermaksud untuk ‘menentang’ putusan Mahkamah Agung tentang keterbukaan informasi HGU, Sofyan menjelaskan informasi orang perorangan tidak dapat diakses.

“Terkait putusan MA yang menyebutkan informasi HGU itu informasi yang dikecualikan itu benar, tapi bukan termasuk informasi individual lho. Informasi HGU juga sekarang orang tahu, juga HGU kebun sawit 14 juta. Itu orang tahu, tapi informasi one by one itu yang kita nggak mau. Jadi maksud surat (Deputi Menko Perekonomian –red) itu dikeluarkan adalah untuk menutup informasi one by one. Itu yang kita nggak mau buka (informasinya),” ujar Sofyan.

(Baca juga: Tutup Informasi HGU, Alasan Ini yang Dipakai Pemerintah).

Pada 6 Maret 2017 lalu, majelis hakim Mahkamah Agung beranggotakan Yulius, Yosran, dan Irfan Fachruddin menolak permohonan kasasi yang diajukan Kementerian ATR/BPN dalam kasus sengketa informasi melawan Forest Watch Indonesia (FWI). Mahkamah Agung menyatakan judex facti sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum.

Tak akan mudah

Meskipun sudah ada putusan Komisi Informasi dan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan warga negara atas informasi HGU, pemohon tak otomatis bisa mendapatkan salinan dokumen HGU tersebut.

Sofyan menambahkan saat ini Kementerian ATR/BPN masih berhadapan dengan sejumlah sengketa di Komisi Informasi dan Mahkamah Agung terkait pengecualian informasi HGU. Menurut Sofyan, mekanisme untuk memberikan informasi terhadap data pertanahan sebenarnya sudah diatur. Untuk itu, jika pihaknya diputus kalah oleh Komisi Informasi atau Mahkamah Agung, publik masih akan berhadapan dengan mekanisme yang diatur oleh Kementertian ATR/BPN. “Mesti gugat peraturan kami dulu,” tegasnya.

Terkait mekanisme menyajikan informasi data pertanahan, berdasarkan penelusuran hukumonline, ada antara lain Pasal 35 Ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Di sini diatur bahwa ‘dengan izin tetulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instani lain yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya. Ayat (4) PP menyebutkan ‘atas perintah Pengadilan yang sedang mengadili suatu perkara, asli dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawa oleh Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau Pejabat yang ditunjuk ke sidang Pengadilan tersebut untuk diperlihatkan kepada Majelis Hakim dan para pihak bersangkutan.

Pasal 187 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah merumuskan: Informasi tentang data fisik dan data yuridis yang ada pada peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah terbuka untuk umum dan dapat diberikan kepada pihak yang ber-kepentingan secara visual atau secara tertulis. Sementara ayat (2) menyatakan: Informasi tertulis tentang data fisik dan data yuridis mengenai sebidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Surat Keterangan Pendaftaran Tanah.

Selain itu, ada Peraturan Kepala BPN No. 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Peraturan ini memuat antara lain informasi apa saja yang dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan. Uniknya, pengecualian HGU tak dinyatakan eksplisit dalam regeling ini. Yang ada antara lain adalah informasi berupa buku tanah, surat ukur, dan warkahnya.

Bukan informasi individual

Secara terpisah, Kepala Divisi Kebijakan Agraria Pusat Studi Agraria Institut Pertania Bogor (PSA IPB), Bayu Eka Yulian menjelaskan, hal penting dari informasi data HGU yang selama ini diminta oleh publik adalah informasi yang sama sekali tidak berhubungan dengan klafikasi informasi individual sebagaimana yang dimaksud oleh Kementerian ATR/BPN.

Menurut Bayu, dalam menjalankan kerja-kerja penelitian akademis, informasi HGU sebagaimana yang dimaksudkan oleh Menteri ATR/BPN tidak relevan dengan kebutuhan publik. “Orang seperti kita cuma butuh luasannya, kemudian siapa (pemegang HGU)-nya, sama petanya supaya bisa mengecek kalau suatu saat  ada tanah masyarakat yang berbatasan dengan HGU kita bisa melokalisir konflik,” terang Bayu kepada hukumonline, Senin (20/5).

Bayu yang mengakui kesulitan memperoleh sertifikat HGU bahkan tidak mengetahui jika informasi HGU spesifik hingga menyentuh informasi yang bersifat individual. Menurut Bayu, informasi berupa peta HGU yang disediakan pada laman respi BPN selama ini tidak cukup banyak membantu. Gambar peta tersebut tidak menjelaskan siapa pemegang HGU-nya, berbatasan dengan lahan siapa, dan sebagainya. “Harapan kami, peneliti seperti kita di kampus ini diberikan data SHP supaya berguna datanya. SHP itu file data mentahnya. Beserta subyeknya siapa jadi begitu kita riset kita overlay dengan banyak data peta lainnya kan kita bisa tahu ini ternyaata akar kemungkinan konflik dengan siapa saja. Kalau cuma JPEG-nya dan tidak tahu ini siapa, percuma,” ujar Bayu.

Untuk itu menurut Bayu, informasi HGU yang penting dan menjadi kebutuhan publik adalah informasi mengenai subyek pemegang HGU, obyek HGU yang di dalamnya mencakup luas, peta wilayah, dan terakhir masa berlaku. Dengan begitu, informasi perolehan HGU melalui mekanisme perpanjangan izin atau perpindahan tangan dapat diketahui. Demikian pula jika HGU yang dipegang perusahaan ternyata dibiarkan terlantar. Informasi itu dapat dilaporkan kepada negara. “Semua itu bertujuan untuk memperbaiki tata kelola,” kata Bayu.

Linda Rosalina, peneliti PSA IPB yang pernah bekerja di FWI, berpendapat informasi terkait nama pemegang HGU tidak tepat diklasifikasn sebagai informasi individual. Sengketa informasi HGU melawan Kementerian ATR/BPN bukanlah mengenai informasi individual. “Harusnya pemerintah sudah paham juga apa yang kami minta. Karena jawabannya sudah terbantahkan oleh majelis hakim. Harusnya mereka sudah paham juga apa yang menjad perdebatan kita,” ujar Linda.

Dalam sengketa informasi yang kemudian diputus Komisi Informasi dan Mahkamah Agung, jenis informasi yang diminta pemohon adalah nama pemegang izin HGU; tempat atau lokasi; luas HGU yang diberikan; jenis komoditi; dan peta areal HGU yang dilengkapi oleh titik koordinat.

Lantas, apakah jenis informasi dalam HGU itu masih dikategorikan bersifat rahasia? Pengadilan sudah memutuskan, dan pemerintah sudah mengambil sikap.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua