Senin, 20 Mei 2019

Menhub Tentukan Batas Bawah, Ojol Akali Pasang Promo Tak Wajar?

 

Ketua Tim Peneliti RISED dan Ekonom Universitas Airlangga, Rumayya Batubara, mengakui bahwa perang tarif awalnya akan dirasa sangat menguntungkan konsumen. Akan tetapi, ketika bisnis telah berhasil dimonopoli maka sekalipun diawal jual rugi telah dilakukan, namun produsen pada akhirnya akan memanen pangsa pasar itu dan membalikan kerugian yang telah ia jual.

 

Efek lainnya, bila monopoli terjadi maka penurunan kualitas pelayanan transportasi pun juga turun menurun. Ujungnya, perang tarif itu jelas akan merugikan masyarakat secara keseluruhan. Terlebih saat ini transportasi online sudah menjadi kebutuhan hidup masyarakat.

 

“Di mana-mana yang namanya perang tarif, ujung-ujungnya yang rugi konsumen. Apalagi kompetisi di aplikasi ini cuma dua pemain. Kalau satu keluar di bisnis ini kita bisa didikte. Atau bahkan mereka bisa bersepakat menentukan tarif,” katanya.

 

Sekadar mengingatkan, melalui Kepmen a quo Kemenhub memang telah menentukan batas bawah tariff ojek online dengan membagi dalam tiga zona. Tiga zona itu meliputi wilayah Sumatera, Jawa selain Jabodetabek, Bali (Zona 1), Jabodetabek (Zona 2) dan Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku dan Papua (Zona 3). Batasan tarif Zona 1 sebesar Rp 1.850- Rp 2.300 per kilometer, Zona 2 sebesar Rp 2.000-Rp 2.500 per km dan Zona 3 sebesar Rp 2.100-Rp 2.600 per km. Selain itu, batasan tarif jasa minimal juga diatur dengan masing-masing sebesar Zona 1 sebesar Rp 7.000-Rp 10.000, Zona 2 sebesar Rp 8.000-Rp 10.000 dan Zona 3 sebesar Rp 7.000- Rp 10.000.

 

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua