Selasa, 21 Mei 2019

Sikapi Hasil Pemilu 2019, Peradi Imbau Advokat dan Masyarakat Tempuh Jalur Hukum

Indonesia adalah negara hukum, harus mematuhi berbagai proses hukum yang berlaku.
Norman Edwin Elnizar
Ilustrasi pemilihan umum. Ilustrator: BAS

Penetapan hasil penghitungan suara pada pemilihan umum tahun 2019 telah diumumkan Selasa (21/5) dini hari. Pengumuman ini lebih awal dari rencana yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum yaitu Rabu, 22 Mei 2019. Menyikapi berbagai dinamika politik yang terjadi seputar hasil pemilu, Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) ‘Rumah Bersama Advokat’ membuat pernyataan sikap yang mengimbau kalangan advokat serta masyarakat untuk hanya menggunakan jalur hukum dalam.

 

Pernyataan sikap ini diakui Ketua Umum Peradi, Luhut M.P. Pangaribuan sebagai bentuk tanggung jawab profesi yang menjunjung tegaknya negara hukum. Sesuai mandat konstitusi yang menyatakan Indonesia sebagai negara hukum, Luhut meyakini kalangan advokat sebagai bagian dari penegak hukum harus ikut menyatakan dukungan tegas.

 

“Negara hukum Republik Indonesia adalah komitmen dan bagian dari sumpah advokat sebelum menjalankan tugas, dalam rangka itu kami mengeluarkan pendapat,” katanya kepada hukumonline.

 

(Baca juga: Pesan Mantan Ketua MK Terkait Penanganan Sengketa Pemilu)

 

Luhut mengaku khawatir dengan berbagai provokasi yang beredar di masyarakat belakangan ini untuk tidak mempercayai sistem hukum yang berlaku. Imbauan yang dikeluarkan Peradi berisi empat butir yang ditujukan masing-masing kepada para peserta pemilu, tim sukses, pendukung, serta kalangan advokat yang bergabung dalam tim hukum tiap pasangan calon Presiden.

 

Pertama, Peradi meminta semua pihak menahan diri sampai Komisi Pemilihan Umum menyelesaikan tugasnya sesuai mandat peraturan perundang-undangan. Kedua, secara khusus Peradi meminta tim sukses tiap pasangan calon Presiden agar tidak menghasut dan memprovokasi masyarakat untuk melakukan aksi massa. Peradi menganggap bahwa aksi semacam itu mengarah pada delegitimasi proses hukum dan berpotensi mengganggu kepentingan publik.

 

Ketiga, Peradi meminta semua pihak tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang mengganggu penyelenggara pemilu dalam menyelesaikan tugasnya. Misalnya seperti hasutan untuk tidak mempercayai penyelenggara pemilu. Keempat, Peradi mengimbau secara khusus kalangan advokat dalam tim hukum masing-masing peserta pemilu untuk memberikan nasehat hukum yang mengajak untuk menempuh proses hukum yang berlaku. “Tempuhlah mekanisme hukum, kalau mengatakan semua tidak bisa dipercaya, MK, Polisi, Bawaslu, KPU, lalu siapa yang bisa dipercaya?” ujar Luhut.

 

Masyarakat Sipil

Tidak hanya Peradi, 16 kelompok yang mewakili masyarakat sipil dalam Gerakan untuk Pemilu Damai dan Konstitusional juga mengajak pada sikap serupa. Gerakan ini menyoroti sikap saling klaim kemenangan antara dua pasangan calon Presiden upaya menggerakkan massa untuk memprotes hasil pemilu 2019.

 

Melalui pernyataan sikap tertulis yang diterima hukumonline, gerakan ini meminta para peserta pemilu merujuk hasil pemilu yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dalam mengambil sikap. Mereka menyerukan agar berbagai keberatan atas hasil pemilu disalurkan dengan menempuh jalur hukum yang tersedia.

 

(Baca juga: Dilema Sistem Pemilu Serentak)

 

Bivitri Susanti, akademisi Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera yang tergabung pada Gerakan untuk Pemilu Damai dan Konstitusional mengakui bahwa pandangan yang ragu pada proses hukum adalah hak masing-masing. Namun, pihak yang ragu harus membuktikan dasar argumentasi yang kuat secara proporsional. “Kita harus bedakan pandangan yang punya dasar kuat atau sekadar ekspresi kekecewaan karena kalah,” ujar perempuan yang akrab disapa Bibip ini.

 

Bibip menjelaskan bahwa jalur hukum untuk sengketa hasil pemilu telah disediakan lengkap berdasarkan undang-undang. Bahkan regulasi terakhir soal penyelesaian sengketa pemilu mulai dari administrasi hingga pidana dibuat bersama oleh  partai politik yang terlibat di masing-masing kubu pasangan calon Presiden. “Apakah semua jalur hukum itu sudah digunakan maksimal atau belum? Ini semua dibuat juga bersama-sama seluruh fraksi di DPR,” katanya.

 

Menurut Bibip, narasi adanya kecurangan dalam pemilu 2019 sejauh ini lebih banyak digulirkan di masyarakat alih-alih dilaporkan secara lengkap melalui berbagai jalur hukum yang tersedia. Oleh karena itu, Gerakan untuk Pemilu Damai dan Konstitusional juga mengajak semua pihak menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi. Mereka berharap agar berbagai aspirasi tidak mengarah pada tindakan melanggar hukum.

 

Gerakan yang mewakili masyarakat sipil ini juga menyatakan dukungannya kepada penyelenggara pemilu untuk menuntaskan tugas dengan baik. Selain itu mereka juga mendukung aparat keamanan mulai dari Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, hingga secara khusus menyebutkan Detasemen Khusus 88 untuk bekerja optimal mengamankan situasi kondusif.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua