Selasa, 21 Mei 2019

RUU Jabatan Hakim Disarankan Juga Atur Hakim MK

Pemerintah dan DPR periode baru nanti seharusnya lebih mengutamakan dan berfokus kepada pengesahan RUU Jabatan Hakim ini.
Aida Mardatillah
Para narasumber dalam diskusi RUU Jabatan Hakim di Jakarta, Senin (20/5). Foto: AID

Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi (PuKAT) FH UGM Zaenal Arifin Mochtar pesimis RUU Jabatan Hakim akan disahkan di akhir masa periode DPR 2014-2019 atau tersisa tiga bulan ke depan.

 

“Saya memang menginginkan RUU Jabatan Hakim ini segera disahkan, Tapi menurut saya isi dari RUU Jabatan Hakim belum mengatur seluruh aspek jenis hakim. Karena perlu juga RUU Jabatan Hakim mengatur Hakim Mahkamah Konstitusi (MK),” kata Zainal dalam diskusi di Jakarta, Senin (20/5/2019). (Baca Juga: KY Berharap RUU Jabatan Hakim Segera Dibahas)

 

Seperti diketahui, jangka waktu pembahasan RUU Jabatan Hakim relatif tidak panjang. DPR akan reses pada 27 Juli, dan baru masuk lagi pada 15 Agustus 2019. Sidang DPR periode 2014-2019 diperkirakan berakhir pada sekitar 30 September mendatang. Jika dikalkulasi, waktu yang tersedia untuk membahas RUU ini paling banyak 3,5 bulan.

 

Zaenal menyarankan RUU Jabatan Hakim tidak hanya mengatur hakim di bawah Mahkamah Agung (MA), tetapi juga termasuk hakim di MK. Dengan kata lain, kata dia, RUU Jabatan hakim perlu mengatur semua jenis jabatan hakim karena RUU Jabatan Hakim saat ini masih sangat sederhana termasuk hakim MK juga perlu diawasi dan bisa saja juga diawasi oleh Komisi Yudisial.

 

“Poin yang dibangun dari RUU Jabatan Hakim ini, harus mengatur hakim secara keseluruhan, lembaga lain yang memiliki hakim untuk menyelesaikan dan memutus perkara perlu diatur dalam RUU Jabatan Hakim,” lanjutnya.

 

Selain itu, RUU Jabatan Hakim perlu mengatur bagaimana rekrutmen calon hakim secara baik. Ia mengusulkan perlu ada cetak biru untuk sistem mekanisme rekrutmen calon hakim ini. Lulusan fresh graduate seharusnya tidak langsung bisa menjadi hakim, seperti rekrutmen tahun 2017 lalu.

 

“Rekrutmen hakim seharusnya tidak langsung diperuntukkan untuk fresh graduate. Bisa saja seharusnya yang sudah memiliki pengalaman bidang hukum mulai 5 tahun sampai 10 tahun. Dan pemahaman tentang dunia peradilannya sudah cukup baik. Hal ini perlu dibangun untuk mendapat hakim yang luar biasa,” kata dia.

 

Terkait politik hukum pengesahan RUU Jabatan Hakim, Zaenal menyarankan pemerintah seharusnya mengambil porsi yang besar untuk membahas RUU ini. “Saya pesimis dalam waktu tiga bulan lagi apakah RUU ini akan disahkan. Namun, yang pasti menurut saya harus ada upaya dan gerakkan yang ‘bombadir’ ke depannya, untuk mengesahkan RUU JH ini,” kata dia.

 

Anggota Komisi III DPR, Benny K. Harman mengatakan RUU Jabatan Hakim ini sangat penting, karena hakim bertugas memutus berbagai persoalan yang ada hubungannya dengan seluruh aspek kehidupan kita, termasuk persoalan bisnis, ekonomi, dan pasar bebas. “Pemerintah dan DPR periode baru nanti seharusnya lebih mengutamakan dan berfokus kepada pengesahan RUU ini. Jangan kan selama tiga bulan ini disahkan, padahal kalau pemerintah mau sebulan pun RUU ini sudah bisa disahkan,” kata dia.

 

Terkait rekrutmen hakim, Benny sependapat dengan Zaenal. Ia mengatakan seharusnya rekrutmen calon hakim berasal dari kalangan pengacara/advokat atau dosen yang telah mumpuni dan pengalaman untuk menjadi hakim. Setelah mereka direkrut baru diadakan pendidikan hakim selama satu tahun.

 

Komisioner KY Sukma Violetta mengatakan RUU Jabatan Hakim ini harus segera dibahas dan disahkan dengan menekankan pada akuntanbilitas dan independensi hakim. Mulai dari manajemen, diklat, promosi dan mutasi hakim. Selama ini masih banyak hakim yang tidak mengutamakan integritasnya, dan masih ada hakim yang melakukan perbuatan yang tercela, sehingga menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum.

 

Sebelumnya, KY berharap DPR dan pemerintah segera membahas RUU Jabatan Hakim. Diharapkan materi RUU ini dapat mencegah perilaku korupsi serta memperbaiki tata kelola rotasi dan mutasi hakim. RUU ini juga memperkuat independensi hakim dalam menjalankan tugas-tugasnya menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara.

 

Harapan itu disampaikan Ketua Komisi Yudisial, Jaja Ahmad Jayus, dalam diskusi yang berlangsung di Jakarta, Selasa (14/5/2019). Apalagi, kata Jaja, masih ada saja hakim yang terkena operasi tangkap tangan oleh KPK. Terakhir, hakim PN Balikpapan, Kayat, terkena OTT pada 3 Mei lalu. “Komisi Yudisial terus mendorong RUU Jabatan Hakim agar segera dibahas dan disahkan,” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua