Rabu, 22 Mei 2019

Ironis, Pengadaan Kapal Penangkap Maling Ikan Diduga Dikorupsi

Total kerugian negara dari dua perkara ini sebesar Rp179,28 miliar. Perusahaan yang sama terseret dalam dugaan korupsi di dua lembaga negara.
Aji Prasetyo
Saut Situmorang (tengah) didampingi Juru Bicara KPK Febri Diansyah (Kiri) dan Irjen Kemenkeu Sumiyati saat mengumumkan tersangka korupsi pengadaan kapal. Foto: RES

Niat tak selalu sejalan dengan kenyataan. Mungkin kata-kata ini layak dialamatkan kepada Direktorat Bea Cukai Kementerian Keuangan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kedua lembaga negara ini berusaha menganggarkan pengadaan Kapal Patroli Cepat dan Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia. Namun di lapangan, biaya pengadaan kapal itu justru diduga telah dikorupsi.

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga sangat menyesalkan kejadian ini. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyatakan tujuan awalnya diadakannya kapal patroli cepat di Ditjen Bea dan Cukai adalah untuk mengamankan wilayah Indonesia. Salah satunya menjaga perbatasan dan mellndungl masyarakat lndonesia dan penyelundupan dan perdagangan ilegal. Apalagi di wilayah perairan Indonesia sering terjadi pencurian ikan. Pembangunan Sistem Kapal Inspeksi Perikanan lndonesia (SKlPl) di KKP dilatarbelakang| maraknya illegal fishing, yang berdampak pada hilangnya devisa negara dan rusaknya terumbu karang.

 

Selasa (21/5), Saut mengutip pernyataan Ditjen Bea Cukai melalui laman beacukai.go.id ”Merupakan tanggung jawab besar mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan terdlri dari 17.504 pulau dengan luas perairan mencapai 81% dari luas wilayah Indonesia keseluruhan, dan menjadi tantangan tersendiri bagi DJBC di mana Presiden Joko Widodo, melalui program nawa cita menitikberatkan pembangunan dan pengawasan di sektor maritim yang menuntut pemerintah untuk mendukung peran para penjaga perbatasan."

 

KPK menemukan indikasi adanya tindak pidana korupsi dalam pengadaan Kapal Patroli Cepat di Bea Cukai dan SKIPI di KKP. Sesuai dengan Pasal 44 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK telah menyelesaikan penyelidikan dengan mengumpulkan informasi dan data yang relevan hingga terpenuhinya bukti permulaan yang cukup, maka dua perkara ini ditingkatkan pada proses penyidikan.

 

(Baca juga: Hukumnya Menuduh Orang Melakukan Tindak Pidana Tanpa Bukti)

 

Pertama dugaan korupsi pada pengadaan 16 unit Kapal Patroli Cepat (Fast Patrol Boat/FCB) pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2013-2015. Pada perkara ini KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka. "IPR, HSU, dan AMG. Dugaan kerugian negara dalam perkara ini adalah Rp117.736.941.127 (atau lebih dari Rp117 miliar)," jelas Saut. IPR diduga adalah Istadi Prahastanto selalu Pejabat Pembuat Komitmen dalam proyek pengadaan kapal ini; HSU diduga adalah Heru Sumarwanto selaku ketua panitia lelang; dan AMG diduga adalah Amir Gunawan, Direktur Utama PT Daya Radar Utama.

 

Konstruksi Perkara di Bea Cukai

Saut menjelaskan konstruksi perkara dugaan korupsi pengadaan 16 Unit Kapal Cepat di Bea Cukai. Pada bulan November 2012, Sekretaris Jenderal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengajukan Permohonan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan untuk pengadaan 16 kapal Patroli Cepat/Fast Boat Patrol, yaitu FPB 28 meter, 38 meter dan 60 meter.

 

Setelah disetujui, Ditjen Bea Cukai mendapat alokasi anggaran untuk pengadaan Kapal Patroli Cepat untuk tahun Jamak 2013-2015 sebesar Rp1,12 triliun. Dalam proses lelang, IPR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diduga memutuskan menggunakan metode pelelangan terbatas untuk Kapal Patroli Cepat 28 meter dan 60 meter, dan pelelangan umum untuk kapal patrol cepat 38 meter. "Pada proses pelelangan terbatas, IPR diduga telah menentukan perusahaan yang dipanggil. Saat pelelangan Pengadaan Jasa Konsultasi Pengawas untuk Kapal Patroli Cepat 38 meter, IPR diduga mengarahkan panitia lelang untuk tidak memilih perusahaan tertentu," terang Saut.

 

(Baca juga: 5 Kondisi Penyebab Pengadaan Alutsista Rawan Korupsi)

 

Setelah pengumuman lelang, IPR selaku PPK menandatangani kontrak untuk konsultan perencana, konsultan pengawas dan pembangunan kapal patroli cepat dengan nilai total Rp1,12 triliun. Dalam proses pelaksanaan pengadaan itulah diduga telah terjadi sejumlah perbuatan melawan hukum pada proses pengadaan hingga pelaksanaan pekerjaan.

 

Setelah dilakukan uji coba kecepatan, 16 kapal patroli cepat tersebut tidak dapat mencapai kecepatan sesuai ketentuan dan tidak memenuhi sertifikasi dual class seperti yang dipersyaratkan dalam kontrak. Meskipun begitu, pihak Ditjen Bea dan Cukai tetap menerima dan menindaklanjuti kontrak dengan pelunasan pembayaran.

 

Dari 16 unit, 9 kapal patroli cepat ini dikerjakan PT DRU. "Selama proses pengadaan diduga IPR sebagai PPK, dan kawan-kawan diduga menerima €7.000 euro sebagai Sole Agent Mesin yang dipakai oleh 16 kapal patroli cepat," jelasnya.

 

Atas perbuatan tersebut, ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pldana  Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 

SKIPI KKP

Dalam kasus korupsi pembangunan 4 unit kapal 60 meter untuk Sistem Kapal Inspeksi Penkanan lndonesia (SKlPl) pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Tahun Anggaran 2012-2016, diduga ada kerugian negara sebesar Rp61.540.127.782 (lebih dari Rp61 miliar).

 

Setidaknya ada du2 orang tersangka dalam perkara ini yaitu ARS (diduga Aris Rustandi) selaku PPK dan AMG (diduga Amir Gunawan) selaku Dirut PT DRU. Keduanya juga disangkakan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dlubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 

Konstruksi perkaranya yaitu Panitia Pengadaan Pembangunan SKIPI Tahap I merencanakan proses lelang dimulai tanggal 5 Desember 2011 dan pemenangnya diumumkan pada 15 Juni 2012. Pada Oktober 2012, Menteri KKP menetapkan PT DRU sebagai pemenang Pekerjaan Pembangunan Kapal SKIPl dengan nilai penawaran Rp558.531.475.423 (lebih dari Rp558 miliar yang saat itu setara dengan AS$58.307.789).

 

Pada Januari 2013, ARS yang menjabat sebagai PPK dan pihak PT DRU menandatangani kontrak pekerjaan pembangunan SKIPl Tahap I dengan nilai kontrak AS$58.307.789. Pada Februari 2015, ARS dan Tim Teknis melakukan kegiatan FAT (Factory Acceptance Test) ke Jerman. "Untuk kegiatan tersebut PPK dan Tim Teknis diduga menerima fasilitas dari PT DRU sebesar Rp300 juta," pungkas Saut.

 

Selanjutnya pada April 2016, ARS melakukan serah terima empat kapal SKIPI bernama ORCA 01 sampai dengan ORCA 04 dengan Berita Acara yang ditandatangani AMG yang menyatakan pembangunan Kapal SKIPI telah selesai 100 persen. Selanjutnya, ARS membayar seluruh termin pembayaran kepada PT DRU senilai AS$58.307.789 atau setara Rp744.089.959.059 (lebih dari Rp744 miliar).

 

"Padahal, diduga biaya pembangunan empat unit kapal SKIPI hanya Rp446.267.570.055 (lebih dari Rp446 milliar. Diduga terdapat sejumlah perbuatan melawan hukum dalam proses pengadaan, baik belum adanya Engineering Estimate, persekongkolan dalam tender, dokumen yang tidak benar dan sejumlah perbuatan melawan hukum lainnya," kata Saut.

 

Tak hanya itu, KPK juga mensinyalir kapal SKIPI yang berjumlah empat unit tersebut tidak sesuai spesifikasi yang disyaratkan dan dibutukan. Salah satunya kecepatan yang tidak mencapai syarat yang ditentukan, kekurangan panjang kapal sekitar 26 cm, markup volume plat baja dan aluminium, dan kekurangan perlengkapan kapal.

 

Tindak lanjut

Guna menindaklanjuti proses penyidikan KPK telah melakukan penggeledahan di lima lokasi. Lokasi pertama, Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan di Gedung Mina Bahari, khususnya di Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Kedua di kantor PT DRU di Tanjung Priok. Sisanya, tiga rumah tersangka dan saksi yang berlokasi di Menteng, Grogol dan Bekasi.

 

Saut menjelaskan bahwa dari proses penggeledahan tersebut disita sejumlah dokumen dokumen terkait proyek pengadaan kapal, penganggaran dan barang bukti elektronik berupa hardisk, DVD dan barang bukti elektronik Iainnya.

 

Guna kepentingan penyidikan, KPK telah mengirimkan surat larangan bepergian ke luar negeri terhadap lima orang ke Ditjen lmigrasi. Mereka adalah dua orang tersangka dari Dltjen Bea Cukai (Istadi Prahastanto dan Heru Sumarwanto), Amir Gunawan selaku Dirut PT DRU, Aris Rustandi dari KKP, dan seorang saksi karyawan DRU, Steven Angga Prana. Mereka dicegah bepergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan terhitung sejak 7 Mei 2019.

 

Sikap Kemenkeu

Irjen Kementerian Keuangan Sumiyati yang juga hadir dalam konferensi pers ini mengaku prihatin atas kejadian tersebut. Menurutnya, dugaan korupsi yang diungkap KPK ini berbanding terbalik dengan langkah yang diambil Kemenkeu yang sedang gencar melaksanakan penertiban import demi menambah devisa negara.

 

"Namun ternyata pengadaan sarana prasarana yaitu pengadaan kapal patroli ada masalah. Dalam hal ini kami di internal Kemenkeu sudah menjaga tata kelola, dan memang ini memakan waktu cukup panjang kurang lebih tiga tahun (2013-2015)," terangnya.

 

Sumiyati mendukung KPK untuk terus mengungkap kasus korupsi ini. Kementerian akan mengikuti proses hukum dan terus akan bekerja sama dengan aparat hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Mengenai adanya pemberian gratifkasi kepada pihak Bea Cukai, Sumiyati mengaku akan menyerahkannya kepada KPK. Meskipun begitu ia membenarkan ada kunjungan ke Jerman dari perwakilan Bea Cukai untuk melihat pesanan mesin ke pabriknya. Mengenai perbedaan spesifikasi, Sumiyati menyatakan tidak mengetahuinya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua