Rabu, 22 May 2019

Beberapa Catatan Mengenai Tindak Pidana Makar dalam KUHP Oleh: Nefa Claudia Meliala*)

​​​​​​​Penegak hukum harus berhati-hati dalam menerapkan pasal-pasal yang berkenaan dengan makar agar pasal ini tidak menjadi alat untuk membungkam kebebasan menyampaikan pendapat dalam negara demokratis yang menjadi salah satu semangat UUD 1945.
RED
Nefa Claudia Meliala. Foto: Istimewa

Polisi telah menetapkan Hermawan Susanto, pria yang mengancam memenggal kepala Presiden Joko Widodo sebagai Tersangka tindak pidana makar. Video ancaman Hermawan yang menjadi viral diambil saat berdemonstrasi di depan kantor Bawaslu, Jumat, 10 Mei 2019.

 

Sebelumnya, Eggi Sudjana juga dilaporkan atas beredarnya video yang menyerukan “people power” dalam sebuah orasi yang kembali berujung dengan penetapan Tersangka. Sementara itu, politikus Permadi yang bicara soal revolusi dalam sebuah video juga dilaporkan ke Polda Metro Jaya.

 

Nasib serupa juga menimpa Kivlan Zen dan Lieus Sungkharisma yang dilaporkan ke Bareskrim Polri dengan tuduhan makar dan penyebaran berita bohong. Penerapan pasal makar kemudian mengundang polemik, termasuk opini yang berkembang bahwa polisi terlalu gegabah dalam menggunakan pasal ini.

 

Apa itu makar?

Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan: “Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam pasal 53”. Ternyata ketentuan pasal tersebut sesungguhnya tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan makar.

 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), salah satu pengertian makar adalah perbuatan atau usaha menjatuhkan pemerintahan yang sah. Tindak pidana makar diatur dalam Buku Kedua KUHP (Kejahatan) pada Bab I tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara dalam pasal 104 sampai pasal 129. Apabila ditelusuri, dalam pengertian sempit, makar meliputi kejahatan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, kejahatan terhadap pemerintah atau badan-badan pemerintah dan pemberontakan.

 

Kembali pada rumusan pasal 87 KUHP, pasal tersebut ternyata merujuk pasal 53 KUHP yang mengatur tentang percobaan (poging). Pasal 53 ayat (1) KUHP berbunyi : “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.”

 

Dengan mengacu pada ketentuan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa unsur penting dalam pasal 53 ayat (1), yaitu adanya niat/maksud (voornemen), permulaan pelaksanaan dan pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Ketiga syarat ini bersifat kumulatif sehingga ketiganya harus terpenuhi seluruhnya agar seseorang dapat didakwa melakukan percobaan melakukan kejahatan.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua