Rabu, 22 Mei 2019

Beberapa Catatan Mengenai Tindak Pidana Makar dalam KUHP Oleh: Nefa Claudia Meliala*)

​​​​​​​Penegak hukum harus berhati-hati dalam menerapkan pasal-pasal yang berkenaan dengan makar agar pasal ini tidak menjadi alat untuk membungkam kebebasan menyampaikan pendapat dalam negara demokratis yang menjadi salah satu semangat UUD 1945.
RED
Nefa Claudia Meliala. Foto: Istimewa

Polisi telah menetapkan Hermawan Susanto, pria yang mengancam memenggal kepala Presiden Joko Widodo sebagai Tersangka tindak pidana makar. Video ancaman Hermawan yang menjadi viral diambil saat berdemonstrasi di depan kantor Bawaslu, Jumat, 10 Mei 2019.

 

Sebelumnya, Eggi Sudjana juga dilaporkan atas beredarnya video yang menyerukan “people power” dalam sebuah orasi yang kembali berujung dengan penetapan Tersangka. Sementara itu, politikus Permadi yang bicara soal revolusi dalam sebuah video juga dilaporkan ke Polda Metro Jaya.

 

Nasib serupa juga menimpa Kivlan Zen dan Lieus Sungkharisma yang dilaporkan ke Bareskrim Polri dengan tuduhan makar dan penyebaran berita bohong. Penerapan pasal makar kemudian mengundang polemik, termasuk opini yang berkembang bahwa polisi terlalu gegabah dalam menggunakan pasal ini.

 

Apa itu makar?

Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan: “Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam pasal 53”. Ternyata ketentuan pasal tersebut sesungguhnya tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan makar.

 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), salah satu pengertian makar adalah perbuatan atau usaha menjatuhkan pemerintahan yang sah. Tindak pidana makar diatur dalam Buku Kedua KUHP (Kejahatan) pada Bab I tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara dalam pasal 104 sampai pasal 129. Apabila ditelusuri, dalam pengertian sempit, makar meliputi kejahatan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, kejahatan terhadap pemerintah atau badan-badan pemerintah dan pemberontakan.

 

Kembali pada rumusan pasal 87 KUHP, pasal tersebut ternyata merujuk pasal 53 KUHP yang mengatur tentang percobaan (poging). Pasal 53 ayat (1) KUHP berbunyi : “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.”

 

Dengan mengacu pada ketentuan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa unsur penting dalam pasal 53 ayat (1), yaitu adanya niat/maksud (voornemen), permulaan pelaksanaan dan pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Ketiga syarat ini bersifat kumulatif sehingga ketiganya harus terpenuhi seluruhnya agar seseorang dapat didakwa melakukan percobaan melakukan kejahatan.

 

Kedua pasal ini (pasal 87 dan pasal 53 ayat (1) KUHP) memang mengatur dua hal yang substansinya berbeda. Namun demikian, unsur-unsur pasal 87 KUHP (unsur niat dan unsur permulaan pelaksanaan) merupakan unsur-unsur yang juga terdapat dalam pasal 53 ayat 1 KUHP. Dengan demikian, doktrin dalam ilmu hukum pidana yang menjelaskan unsur niat dan unsur permulaan pelaksanaan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP juga berlaku bagi pasal 87 KUHP sebagaimana ditegaskan dalam pasal 87 KUHP itu sendiri.

 

Perbedaan mendasar antara kedua pasal ini adalah bahwa dalam pasal 53 ayat (1) KUHP tentang percobaan (poging) harus ada niat/maksud (voornemen), permulaan pelaksanaan dan pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri, sementara pasal 87 KUHP tentang tindak pidana makar cukup memuhi unsur niat/maksud (voornemen) dan unsur permulaan pelaksanaan.

 

Unsur niat dan unsur permulaan pelaksanaan berdasarkan doktrin dalam ilmu hukum pidana

  1. unsur niat/maksud (voornemen)

Unsur niat/maksud (voornemen) yang dimaksud dalam rumusan pasal 87 KUHP dan pasal 53 ayat (1) KUHP adalah niat untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana yang dalam konteks pembahasan ini adalah tindak pidana makar. Pada prinsipnya niat/maksud merupakan unsur subjektif karena menyangkut sikap batin seseorang sehingga pembuktian adanya niat/maksud ini harus dinormatifkan atau diobjektifkan.

 

Pembuktian unsur ini pada dasarnya sama dengan pembuktian kesengajaan (opzet/dolus) di mana harus dibuktikan bahwa pelaku percobaan mengetahui dan menghendaki baik kejahatan maupun akibatnya (willen en wetten). Apa yang juga perlu diingat adalah bahwa percobaan (poging) dalam ketentuan pasal 53 ayat 1 KUHP yang dirujuk oleh pasal 87 KUHP hanya bisa dilakukan terhadap delik yang disyaratkan dilakukan dengan sengaja, dan tidak mungkin dilakukan terhadap delik yang disyaratkan dilakukan dengan lalai.

 

Sebagaimana dijelaskan oleh Van Hamel bahwa kelalaian diartikan sebagai situasi di mana seseorang seharusnya melakukan tindakan penghati-hatian atau penduga-dugaan namun tidak melakukannya sehingga dapat dianggap “tidak adanya kehati-hatian” atau “kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul” dalam diri orang tersebut. Logika hukumnya, tidak mungkin ada niat dalam suatu kelalaian.

 

Dalam kaitannya dengan tindak pidana makar, seseorang misalnya baru dapat dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas ketentuan pasal 107 KUHP apabila dalam proses hukum terbukti bahwa yang bersangkutan mengetahui dan menghendaki tergulingnya pemerintah. Sementara itu, agar dapat dijerat ketentuan pasal 104 KUHP, pelaku harus terbukti mengetahui dan menghendaki terbunuhnya atau hilangnya kemampuan presiden memerintah. Berbagai tayangan yang berapa waktu belakangan ini menjadi viral boleh saja dijadikan salah satu alat bukti, tapi tentunya diperlukan bukti-bukti lain untuk membuktikan terpenuhinya unsur niat ini secara objektif.

 

  1. permulaan pelaksanaan

Berdasarkan doktrin dalam ilmu hukum pidana, terdapat 2 istilah penting dalam konsep percobaan, yaitu perbuatan persiapan dan permulaan pelaksanaan. Perbuatan persiapan diartikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan untuk mempersiapkan tindak pidana yang akan dilakukan yang sering pula disebut sebagai permulaan pelaksanaan niat. Sementara itu, berdasarkan Memorie van Toelichting (MvT), yang dimaksud dengan permulaan pelaksanaan adalah tindakan-tindakan yang mempunyai hubungan yang demikian langsung dengan kejahatan yang dimaksud untuk dilakukan. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apa yang dimaksud dengan hubungan yang demikian langsung?

 

Salah satu putusan yang kerap kali dijadikan acuan untuk mempelajari batasan antara perbuatan persiapan dan permulaan pelaksanaan adalah Eindhovense Brandstichting-arrest tanggal 19 Maret 1934 (Arrest Pembakaran Rumah). Dalam pertimbangannya, Hoge Raad menyatakan bahwa suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai permulaan pelaksanaan apabila pelaku sudah melakukan tindakan yang secara langsung dapat menyebabkan terjadinya akibat tanpa harus melakukan tindakan lain.

 

Simons juga menegaskan bahwa suatu percobaan yang dapat dihukum dianggap sebagai telah terjadi, yaitu segera setelah tindakan yang dilakukan oleh pelakunya itu menurut sifatnya secara langsung dapat menimbulkan akibat yang terlarang oleh undang-undang tanpa pelakunya tersebut harus melakukan suatu tindakan yang lain.

 

Selain Eindhovense Brandstichting-arrest, terdapat pula beberapa paham/ajaran tentang percobaan, yaitu paham/ajaran subjektif dan paham/ajaran objektif. Dalam paham/ajaran subjektif, dasar peninjauannya adalah sikap batin pelaku (subjek). Penjelasannya adalah, seseorang yang melakukan suatu percobaan untuk melakukan kejahatan itu pantas dihukum karena orang tersebut telah menunjukkan sikap batin yang jahat.

 

Sementara itu dalam paham/ajaran objektif, dasar peninjauannya adalah tindakan dari si pelaku dimana seseorang yang melakukan suatu percobaan untuk melakukan kejahatan itu pantas dihukum karena tindakan-tindakannya bersifat membahayakan kepentingan-kepentingan hukum tertentu.

 

Pemikiran dari kedua paham/ajaran tersebut berimplikasi pada suatu pemahaman dimana dalam paham/ajaran subjektif, permulaan pelaksanaan yang dapat dipidana adalah permulaan pelaksanaan dari niat pelaku (perbuatan persiapan). Sementara itu, paham/ajaran objektif materil berpendapat permulaan pelaksanaan yang dapat dipidana adalah permulaan pelaksanaan dari kejahatan pelaku dimana pelaku sudah melakukan tindakan yang secara langsung dapat menyebabkan terjadinya akibat tanpa harus melakukan tindakan lain. Terakhir, paham/ajaran objektif formil yang berpendapat bahwa permulaan pelaksanaaan yang dapat dipidana adalah permulaan pelaksanaan yang sudah menimbulkan bahaya terhadap kepentingan hukum tertentu.

 

Pasca Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tanggal 17 April 2019 lalu, eskalasi politik semakin memanas terutama menjelang penetapan hasil Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei mendatang. Berbagai narasi seperti “Pemilu curang”, “kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif” sampai pada ajakan “people power” untuk menolak hasil Pemilu dan seruan “revolusi” viral di media sosial. Terakhir bahkan muncul ancaman untuk memenggal kepala Presiden.

 

Kembali mengacu pada paham/ajaran tentang permulaan pelaksanaan dalam percobaan (poging) di atas, agaknya penyidik berkeyakinan bahwa berbagai tayangan yang menjadi viral tersebut dianggap sudah dapat dikategorikan sebagai permulaan pelaksanaan yang dikhawatirkan dapat mendelegitimasi Pemilu melalui cara-cara yang inkonstitusional yang berujung pada perlawanan terhadap pemerintahan yang sah yang melanggar pasal 107 KUHP dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara dan 20 tahun penjara untuk pemimpin dan pengatur makar.

 

Sementara itu, ancaman pemenggalan kepala presiden juga berpotensi melanggar pasal 104 KUHP dengan ancaman tertinggi pidana mati. Keyakinan ini juga diperkuat dengan pemahaman bahwa pada prinsipnya, percobaan merupakan tindak pidana yang belum selesai sehingga percobaan adalah tindak pidana dalam bentuk khusus karena pelakunya sudah dapat dipidana meskipun tindak pidananya tidak/belum selesai.

 

Karena ketentuan pasal 87 KUHP tentang tindak pidana makar mengacu pada pasal 53 ayat 1 KUHP tentang percobaan, tindak pidana makar juga dianggap telah terjadi (voltooid delict) sebelum akibat tergulingnya pemerintah atau terbunuhnya atau hilangnya kemampuan Presiden memerintah benar-benar terjadi. Lagi-lagi untuk membuktikan bahwa unsur permulaan pelaksanaan ini sudah terpenuhi, bukti-bukti lain yang menunjukkan misalnya adanya perencanaan atau konspirasi harus dapat dibuktikan.

 

Pasal makar versus kebebasan berpendapat

Prof. Sudarto menyatakan bahwa sejatinya hukum pidana hadir untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya. Kepentingan hukum ini meliputi kepentingan hukum individu, kepentingan hukum masyarakat dan kepentingan hukum negara.

 

Hal ini sejalan dengan pendapat Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan No. 7/PUU-XV/2017 dalam uji material yang dilakukan terhadap pasal 87, 104, 106, 107, 139A, 139B, dan 140 KUHP yang dalam salah satu pertimbangannya menyatakan pasal makar tetap diperlukan untuk melindungi kepentingan hukum negara.

 

Namun demikian MK juga mengingatkan bahwa penegak hukum harus berhati-hati dalam menerapkan pasal-pasal yang berkenaan dengan makar agar pasal ini tidak menjadi alat untuk membungkam kebebasan menyampaikan pendapat dalam negara demokratis yang menjadi salah satu semangat Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks inilah hak dari negara dan alat-alat kekuasaanya untuk mengkaitkan pelanggaran terhadap suatu peraturan dengan hukuman tertentu sekaligus untuk menghukum harus sungguh-sungguh didasarkan pada hukum pidana dalam arti objektif.

 

Sebagai penutup, ketidakpuasan terhadap hasil Pemilu dan proses penyelenggaraannya merupakan suatu hal yang wajar. Namun hendaknya ketidakpuasan tersebut dinyatakan melalui mekanisme yang konstitusional. Dalam hal ini hukum telah memberikan sarana berupa gugatan ke MK.

 

*)Nefa Claudia Meliala adalah Pengajar Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline. Artikel ini merupakan kerja sama Hukumonline dengan Fakultas Hukum Universitas Parahyangan dalam program Hukumonline University Solution.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua