Rabu, 22 Mei 2019

Walhi: Izin Sektor Kehutanan Tumbuh Subur Setiap Masa Transisi Pemerintahan

Presiden didesak untuk mengawasi dan memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar tidak mengobral izin pada masa transisi.
Ady Thea DA
Pemerintah diminta serius hentikan praktik penggundulan hutan oleh perusahaan tambang batu bara dan perkebunan kelapa sawit. Foto: SGP

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah mengumumkan hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2019. Hasilnya, kandidat pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin meraih suara terbanyak. Di tengah hiruk-pikuk kontestasi Pemilu 2019, Walhi mengingatkan pada masa transisi pemerintahan setelah pemilu biasanya pemerintah banyak menerbitkan perizinan di sektor kehutanan.

 

Kepala Departemen Advokasi Walhi, Zenzi Suhadi mengatakan dari hasil kajian Walhi pada setiap masa transisi pemerintahan sejak era reformasi menunjukan ada relasi antara pemilu (nasional dan daerah) dengan penerbitan izin. Perizinan yang dimaksud Zenzi yakni Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman (HT), IUPHHK-Hutan Alam (HA), IUPHHK-Restorasi Ekosistem (RE), Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PPKH), dan Pelepasan Kawasan Hutan (KH) untuk perusahaan.

 

Masa pemerintahan Soeharto jumlah izin yang diterbitkan sebanyak 497 dengan total lahan seluas 6,1 juta hektar. Pada era pemerintahan B.J Habibie, jumlah izin yang diterbitkan ada 74 meliputi 2,3 juta hektar, sebanyak 1,7 juta hektar diantaranya diterbitkan pada masa transisi pemerintahan B.J Habibie ke Presiden Abdurahman Wahid.

 

Di era Abdurahman Wahid menerbitkan 57 izin untuk total 2,2 juta hektar lahan, tapi dari data yang dihimpun Walhi tidak diketahui berapa jumlah izin yang diterbitkan pada masa transisi. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri jumlah perizinan yang diterbitkan sebanyak 45 mencakup 2,7 juta hektar lahan, sekitar 2,1 juta hektar lahan izinnya terbit pada masa transisi.

 

Zenzi menekankan jumlah izin paling banyak diterbitkan dua periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yakni 1.257 izin dan 22 SK Pelepasan Kawasan Hutan. Seluruh izin itu meliputi 29 juta hektar lahan. Dari jumlah itu luas lahan yang izinnya terbit pada masa transisi sekitar 10 juta hektar. Pemerintahan Presiden Jokowi periode pertama menerbitkan 190 izin untuk total lahan seluas 1,4 juta hektar.

 

“Izin di sektor kehutanan pada reformasi cenderung meningkat. Bisnis kayu diduga kuat sebagai alat transaksi, modal biaya politik, ini bisa dilihat dari tingginya jumlah izin yang diterbitkan pada masa transisi,” kata Zenzi dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (21/5/2019). Baca Juga: Implementasi Inpres Moratorium Sawit Dipertanyakan

 

Selain izin, Zenzi melihat pada masa transisi sangat rawan diterbitkan regulasi yang sifatnya sektoral. Misalnya, di era Habibie terbit UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menjadi landasan hukum untuk penerbitan izin di sektor kehutanan. Presiden Megawati sempat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) No.1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Kehutanan. Perppu yang diterbitkan 11 Maret 2004 itu memberi izin terhadap sejumlah perusahaan tambang untuk beroperasi di kawasan hutan lindung.

 

Pada periode kedua pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Zenzi mencatat banyak kebijakan pelepasan kawasan hutan di setiap provinsi. Regulasi serupa yang rawan diterbitkan pada masa transisi saat ini menurut Zenzi RUU Perkelapasawitan. “Reformasi belum mampu memperbaiki tata kelola lingkungan dan hutan di Indonesia. Ada 31 juta hektar lahan yang izinnya diterbitkan pemerintah untuk korporasi,” ungkapnya.

 

Besarnya jumlah lahan yang dikuasai korporasi melalui izin yang dikeluarkan pemerintah itu, menurut Zenzi tidak sebanding dengan izin yang diterbitkan untuk masyarakat, misalnya melalui skema perhutanan sosial. Zenzi menghitung dari target 12,7 juta hektar perhutanan sosial yang mampu direalisasikan hanya 2,5 juta hektar.

 

Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Nur Hidayati berpendapat maraknya izin di sektor kehutanan yang terbit pada era reformasi menunjukan cara pandang partai politik (parpol) terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup masih bersifat eksploitatif serta mengeruk semua kekayaan alam yang ada.

 

Karena itu, penting bagi pemerintahan yang terpilih dalam Pemilu 2019 untuk membenahi berbagai persoalan di sektor lingkungan hidup. Melansir data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Walhi menghitung ada 1 juta hektar perkebunan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan.

 

“Presiden harus menginstruksikan kabinetnya untuk melakukan audit perizinan secara menyeluruh berdasarkan kondisi faktual konflik agraria dan sumber daya alam. Serta melihat daya dukung dan daya tampung lingkungan, khususnya sektor kehutanan yang diterbitkan pada masa transisi,” usul perempuan yang disapa Yaya itu.

 

Walhi merekomendasikan Presiden untuk mengawasi dan memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk tidak meneruskan tren penerbitan izin secara besar untuk kepentingan bisnis pada masa transisi pemerintahan. Presiden terpilih perlu mencari alternatif calon Menteri yang tidak terafiliasi dengan parpol, punya rekam jejak bersih dari kepentingan bisnis yang bersinggungan dengan sektor kehutanan dan sumber daya alam.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua