Rabu, 22 Mei 2019

Pemerintah Imbau Warga Tak Sebar Konten dan Video Kekerasan Aksi Unjuk Rasa

​​​​​​​Kemenkominfo mengingatkan terdapat konsekuensi hukum bagi para penyebar konten video yang mengandung aksi kekerasan, hasutan yang provokatif serta ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras dan antar-golongan (SARA).
Aji Prasetyo
Ilustrasi: HLM

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengeluarkan imbauan agar masyarakat tidak menyebarkan konten aksi kekerasan dan ujaran kebencian. Imbauan ini dikeluarkan untuk menyikapi maraknya peredaran konten negatif terkait dengan aksi unjuk rasa pada Rabu, 22 Mei 2019, berupa video aksi kekerasan, kerusuhan hingga hoaks video lama yang diberikan narasi baru berisi ujaran kebencian.

 

“Kementerian Komunikasi dan Informatika mengimbau warganet untuk segera menghapus dan tidak menyebarluaskan atau memviralkan konten baik dalam bentuk foto, gambar, atau video korban aksi kekerasan di media apapun,” kata Ferdinandus Setu, Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo dalam siaran persnya, Rabu (22/5).

 

Menurut Ferdinan, imbauan ini dilakukan memperhatikan dampak penyebaran konten berupa foto, gambar atau video yang dapat memberi oksigen bagi tujuan aksi kekerasan, yaitu membuat ketakutan di tengah masyarakat. Pihaknya berharap semua pihak terutama warganet untuk menyebarkan informasi yang menyebarkan kedamaian serta menghindari penyebaran konten atau informasi yang bisa membuat ketakutan pada masyarakat ataupun berisi provokasi dan ujaran kebencian kepada siapapun.

 

Ia pun mengingatkan konsekuensi hukum bagi para penyebar konten video yang mengandung aksi kekerasan, hasutan yang provokatif serta ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras dan antar-golongan (SARA). “Merupakan konten yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” terangnya.

 

Kemenkominfo, kata Ferdinan, akan terus melakukan pemantauan dan pencarian situs, konten dan akun dengan menggunakan mesin AIS dengan dukungan 100 anggota verifikator. Selain itu, pihaknya juga bekerja sama dengan Polri untuk menelusuri dan mengidentifikasi akun-akun yang menyebarkan konten negatif berupa aksi kekerasan dan hasutan yang bersifat provokatif.

 

“Kementerian Kominfo juga mendorong masyarakat untuk melaporkan melalui aduankonten.id atau akun twitter @aduankonten jika menemukan keberadaan konten dalam situs atau media sosial mengenai aksi kekerasan atau kerusuhan di Jakarta,” jelasnya.

 

Baca:

 

Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto dalam konferensi persnya mengatakan pemerintah akan membatasi sementara fitur di media sosial. Pembatasan fitur di media sosial ini bertujuan untuk mencegah meluasnya konten-konten negative di masyarakat.

 

“Akses di media sosial akan dimatikan untuk menjaga hal-hal negatif tersebar di masyarakat seperti berita bohong dan provokasi,” kata Wiranto di kantornya.

 

Nantinya pihak Kemenkopolhukam akan  rutin memberikan informasi terkini kepada masyarakat. “Setiap dua jam sekali akan kamu sampaikan perkembangan,” pungkasnya.

 

Sebagaimana dilansir dari Klinik Hukumonline, terdapat ancaman pidana bagi pelaku yang mengutarakan kata-kata yang mengandung ujaran kebencian (berdasarkan SARA) dan ditujukan kepada orang lain dengan disebar melalui sosial media. Menurut Pasal 28 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 disebutkan, pelakunya dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

 

Begitu juga terhadap pelaku yang tindakannya berupa hinaan atau fitnah yang ditujukan kepada orang lain dan disebar melalui sosial media, dapat dikenakan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua