Rabu, 22 May 2019

Pemerintah Imbau Warga Tak Sebar Konten dan Video Kekerasan Aksi Unjuk Rasa

 

Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto dalam konferensi persnya mengatakan pemerintah akan membatasi sementara fitur di media sosial. Pembatasan fitur di media sosial ini bertujuan untuk mencegah meluasnya konten-konten negative di masyarakat.

 

“Akses di media sosial akan dimatikan untuk menjaga hal-hal negatif tersebar di masyarakat seperti berita bohong dan provokasi,” kata Wiranto di kantornya.

 

Nantinya pihak Kemenkopolhukam akan  rutin memberikan informasi terkini kepada masyarakat. “Setiap dua jam sekali akan kamu sampaikan perkembangan,” pungkasnya.

 

Sebagaimana dilansir dari Klinik Hukumonline, terdapat ancaman pidana bagi pelaku yang mengutarakan kata-kata yang mengandung ujaran kebencian (berdasarkan SARA) dan ditujukan kepada orang lain dengan disebar melalui sosial media. Menurut Pasal 28 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 disebutkan, pelakunya dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

 

Begitu juga terhadap pelaku yang tindakannya berupa hinaan atau fitnah yang ditujukan kepada orang lain dan disebar melalui sosial media, dapat dikenakan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua