Rabu, 22 May 2019

Empat Pengacara Ini Dampingi Prabowo-Sandi di Sengketa Pilpres

Rikrik Rizkiyana, Bambang Widjojanto, Denny Indrayana, dan Irmanputra Sidin.
Aida Mardatillah
Kolase: Bambang Widjojanto, Denny Indrayana, Irmanputra Sidin, Rikrik Rizkiyana.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno sedang mempersiapkan sejumlah materi untuk mengajukan permohonan sengketa hasil pemilihan presiden dan wakil presiden (Pillpres) 2019. Tim kuasa hukum pasangan nomor urut 2 ini bakal resmi mendaftarkan sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (23/5/2019).   

 

Direktur Hukum dan Advokasi BPN Sufmi Dasco Ahmad mengatakan sudah ada empat nama advokat/pengacara yang bakal mendampingi pasangan capres-cawapres Prabowo-Sandi yakni Rikrik Rizkiyana, Denny Indrayana, Bambang Widjojanto, dan Irmanputra Sidin. BPN juga sekaligus mengajukan sengketa hasil pemilu legislatif di beberapa daerah pemilihan (dapil).           

 

“Iya memang benar sementara ada empat pengacara yang bakal mendampingi pasangan Prabowo-Sandi yakni Rikrik Rizkiyana, Bambang Widjojanto, Denny Indrayana, dan Irmanputra Sidin. Kita juga sekaligus mendaftarkan sengketa hasil pemilu legislatif,” ujar Sufmi Dasco Ahmad saat dikonfirmasi Hukumonline, Rabu (22/5/2019) malam. Baca Juga: MK Siap 100 Persen Tangani Sengketa Pemilu

 

Sufmi mengatakan pihaknya menunjuk Rikrik sebagai koordinator tim kuasa hukum BPN Prabowo-Sandi. Rikrik merupakan advokat yang menjadi anggota TGUPP dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Tim kuasa hukum BPN lain, Bambang Widjojanto yang merupakan mantan pimpinan KPK yang saat ini juga menjabat TGUPP Bidang Pencegahan Korupsi Pemprov DKI Jakarta.         

 

Selain itu, Denny Indrayana pernah menjabat Wakil Menteri Hukum dan HAM di era Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan pengajar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Kini, Denny, mengelola sebuah kantor konsultan hukum di bidang ketatanegaraan di bawah nama Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY).  

 

Sementara Irman Putrasidin dikenal sebagai pengamat hukum tata negara yang selama ini dikenal sebagai pengacara konstitusi yang kerap menangani perkara di MK. Irman mengelola firma hukum dengan nama Sidin Constitution: A. Irmanputra Sidin & Associates. “Sengketa pilpres dan pemilu legislatif dari BPN akan resmi diajukan ke MK besok, tapi jamnya belum tahu. Pengajuan sengketa pilpres dan pemilu legislatif berbeda tim kuasa hukumnya,” kata Sufmi.

 

Khusus dalam sengketa pemilu legislatif, lanjut Sufmi, pihaknya kehilangan kursi di tiga dapil atau daerah yakni Madura, NTT, dan Papua. “Ada sekitar 40-an advokat yang akan menanganinya. Tapi untuk nama-namanya akan dikonfirmasi lebih lanjut karena ini banyak sekali, salah satunya Habiburokhman,” kata dia. “Saat ini, kita masih fokus mengumpulkan semua data dan bukti-bukti untuk mengajukan sengketa ini. Kita tidak mau asal, harus benar-benar kita persiapkan semuanya dulu.”

 

Saat dikonfirmasi, Rikrik Rizkiyana dan Denny Indrayana membenarkan kalau dirinya ditunjuk sebagai tim kuasa hukum pasangan Prabowo-Sandi. “Iya benar,” kata Rikrik saat dikonfirmasi dirinya sedang rapat. Demikian pula, saat Hukumonline mengkonfirmasi Denny Indrayana.   

 

Seperti diketahuui, Komisi Pemilihan Umum RI pada Selasa (21/5) sekitar pukul 01.46 WIB kemarin, telah menetapkan rekapitulasi perolehan suara Pilpres 2019 dari 34 Provinsi dan 130 PPLN. Hasilnya, pasangan 01 Jokowi-Ma'ruf Amin memperoleh 85.607.362 suara (55,50 persen). Sementara pasangan 02 Prabowo-Sandiaga memperoleh 68.650.239 suara (44,50 persen) dari total suara sah Pilpres 2019 sebanyak 154.257.601 suara.  

 

Sebelumnya, kuasa hukum pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin selaku pihak terkait, Yusril Ihza Mahendra menilai pasangan Prabowo-Sandi harus dapat membuktikan kecurangan atas selisih hasil Pilpres 2019 sebanyak 17 jutaan suara. Hal ini sehubungan rencana pasangan Prabowo-Sandi bakal menggugat penetapan rekapitulasi Pilpres 2019 oleh KPU ke MK.     

 

"Jadi harus dibuktikan hasil akhir perhitungan suara yang ditetapkan KPU yang kalau dilihat persentase (selisih) 11 persen atau 17 juta (suara), maka angka 17 juta itu yang (dituduh) curang, bagaimana cara membuktikannya, kita lihat nanti pengacara Prabowo membuktikannya," kata Yusril di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (21/5/2019). Baca Juga: Prabowo-Sandi Harus Buktikan Kecurangan 17 Juta Suara

 

"Kalau MK menyatakan ada 1, 2, 3 tempat terjadi kecurangan, tapi akan kembali ditanya, angka selisihnya (mencapai) 17 juta tidak? Kalau beberapa tempat ada kecurangan dan kesalahan hitung dan harus dilakukan pemilu ulang, tapi apakah akan mempengaruhi angka 17 juta itu atau tidak? Pada akhirnya MK yang memutuskan permohonan tuduhan kecurangan itu terbukti atau tidak," kata dia.

 

Menurut Yusril, kuasa hukum paslon nomor urut 02, harus bekerja keras untuk membuktikan dalil permohonannya. "Saya kira memang memerlukan usaha ekstra kuat untuk bisa membuktikan tuduhan bahwa terjadi kecurangan dengan angka 17 juta suara, sekitar 11 persen itu. Saya sebagai advokat mewakili Pak Jokowi akan dengan sabar mendengar apa yang disampaikan di MK," kata Yusril.

 

Dalam permohonan sengketa Pilpres 2019 ini, pasangan capres cawapres 01 Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai pihak terkait dan pihak yang menjadi termohon adalah KPU. "Kalau diterima sebagai pihak terkait haknya sama dengan pihak termohon. Saya dengan tim pembela hukum TKN sudah mempersiapkan segala sesuatunya termasuk surat kuasa kepada Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin untuk menulis surat ke ketua MK agar menjadi pihak terkait.”

 

Yusril menambahkan Jokowi sangat menghormati dan menyambut baik perselisihan hasil pemilu presiden ini ke MK. "Kita hormati apa yang disampaikan Pak Prabowo yang tidak bisa menerima penetapan hasil pilpres oleh KPU dan menempuh jalur konstitusional ke MK dan mengajak pendukung beliau untuk melakukan aksi damai dan tidak melakukan aksi makar (kekerasan),” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua