Rabu, 22 May 2019

Empat Pengacara Ini Dampingi Prabowo-Sandi di Sengketa Pilpres

 

Saat dikonfirmasi, Rikrik Rizkiyana dan Denny Indrayana membenarkan kalau dirinya ditunjuk sebagai tim kuasa hukum pasangan Prabowo-Sandi. “Iya benar,” kata Rikrik saat dikonfirmasi dirinya sedang rapat. Demikian pula, saat Hukumonline mengkonfirmasi Denny Indrayana.   

 

Seperti diketahuui, Komisi Pemilihan Umum RI pada Selasa (21/5) sekitar pukul 01.46 WIB kemarin, telah menetapkan rekapitulasi perolehan suara Pilpres 2019 dari 34 Provinsi dan 130 PPLN. Hasilnya, pasangan 01 Jokowi-Ma'ruf Amin memperoleh 85.607.362 suara (55,50 persen). Sementara pasangan 02 Prabowo-Sandiaga memperoleh 68.650.239 suara (44,50 persen) dari total suara sah Pilpres 2019 sebanyak 154.257.601 suara.  

 

Sebelumnya, kuasa hukum pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin selaku pihak terkait, Yusril Ihza Mahendra menilai pasangan Prabowo-Sandi harus dapat membuktikan kecurangan atas selisih hasil Pilpres 2019 sebanyak 17 jutaan suara. Hal ini sehubungan rencana pasangan Prabowo-Sandi bakal menggugat penetapan rekapitulasi Pilpres 2019 oleh KPU ke MK.     

 

"Jadi harus dibuktikan hasil akhir perhitungan suara yang ditetapkan KPU yang kalau dilihat persentase (selisih) 11 persen atau 17 juta (suara), maka angka 17 juta itu yang (dituduh) curang, bagaimana cara membuktikannya, kita lihat nanti pengacara Prabowo membuktikannya," kata Yusril di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (21/5/2019). Baca Juga: Prabowo-Sandi Harus Buktikan Kecurangan 17 Juta Suara

 

"Kalau MK menyatakan ada 1, 2, 3 tempat terjadi kecurangan, tapi akan kembali ditanya, angka selisihnya (mencapai) 17 juta tidak? Kalau beberapa tempat ada kecurangan dan kesalahan hitung dan harus dilakukan pemilu ulang, tapi apakah akan mempengaruhi angka 17 juta itu atau tidak? Pada akhirnya MK yang memutuskan permohonan tuduhan kecurangan itu terbukti atau tidak," kata dia.

 

Menurut Yusril, kuasa hukum paslon nomor urut 02, harus bekerja keras untuk membuktikan dalil permohonannya. "Saya kira memang memerlukan usaha ekstra kuat untuk bisa membuktikan tuduhan bahwa terjadi kecurangan dengan angka 17 juta suara, sekitar 11 persen itu. Saya sebagai advokat mewakili Pak Jokowi akan dengan sabar mendengar apa yang disampaikan di MK," kata Yusril.

 

Dalam permohonan sengketa Pilpres 2019 ini, pasangan capres cawapres 01 Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai pihak terkait dan pihak yang menjadi termohon adalah KPU. "Kalau diterima sebagai pihak terkait haknya sama dengan pihak termohon. Saya dengan tim pembela hukum TKN sudah mempersiapkan segala sesuatunya termasuk surat kuasa kepada Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin untuk menulis surat ke ketua MK agar menjadi pihak terkait.”

 

Yusril menambahkan Jokowi sangat menghormati dan menyambut baik perselisihan hasil pemilu presiden ini ke MK. "Kita hormati apa yang disampaikan Pak Prabowo yang tidak bisa menerima penetapan hasil pilpres oleh KPU dan menempuh jalur konstitusional ke MK dan mengajak pendukung beliau untuk melakukan aksi damai dan tidak melakukan aksi makar (kekerasan),” katanya.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua