Kamis, 23 Mei 2019

Cara Kesatria

Lewat cara-cara konstitusional bukan inkonstitusional.
RED

Selama dua hari publik disuguhi kejadian yang merugikan rakyat Indonesia, yakni kerusuhan di sejumlah titik wilayah Jakarta. Kerugian bukan hanya dari korban nyawa saja, tapi juga ada kerugian ekonomi bagi sebagian masyarakat Jakarta yang wilayahnya terdampak kerusuhan.

 

Dari segi jumlah korban jiwa, beberapa nyawa melayang akibat kerusuhan tersebut dan ratusan orang lainnya terluka. Fenomena ini semakin mencoreng pertumbuhan demokrasi yang dialami Indonesia sejak bergulirnya era reformasi.

 

Kedewasaan elit politik dalam menyikapi hasil pemilihan umum presiden juga dituntut berbuah positif. Menerima hasil pengumuman penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum menjadi salah satu jalannya. Jika tidak terima, gunakan ruang konstitusional dengan mengajukan permohonan sengketa pemilu presiden ke Mahkamah Konstitusi.

 

Bukan malah sebaliknya mendukung aksi yang notabene tidak akan bisa mengubah pengumuman penghitungan suara yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Elit politik harus bisa meminta pendukungnya untuk tenang dan tidak anarkis. Elit juga harus bisa mencegah terjadinya aksi sehingga menutup peluang dapat ditunggangi kelompok lain yang menginginkan terjadinya kerusuhan.

 

Elit politik yang keberatan dengan hasil pemilu lebih baik fokus dengan bukti-bukti yang disiapkan agar gugatannya dapat diterima. Hadirkan bukti-bukti valid sehingga meyakinkan Majelis Hakim Konstitusi dalam menilai permohonan yang diajukan adalah bukan bukti yang bisa dibantahkan dengan mudah.

 

Dari rekapitulasi hasil akhir penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum, pasangan Joko Widodo-Maruf Amin meraih 55,50 persen atau 85.607.362 suara. Sedangkan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memperoleh 44,50 persen atau 68.650.239 suara. Hampir 17 juta suara selisih kedua pasangan capres-cawapres tersebut. Jumlah itu pula yang harus dibuktikan oleh Prabowo-Sandi agar bisa memenangkan kontestasi.

 

Elit politik jangan sampai malah terlena dengan narasi yang dibangun yakni menggerakkan massa yang ujungnya sudah ketahuan jawabannya, bahwa hasil pemilu tidak bisa diubah hanya melalui cara-cara demonstrasi. Meskipun menyampaikan aspirasi adalah hak setiap orang yang dijamin konstitusi, namun cara tersebut dapat membuka peluang bagi kelompok lain yang ingin terjadinya kerusuhan di Indonesia.

 

Hal ini terbukti dari pemandangan selama dua hari yang disuguhi ke publik. Alhasil, aparat Kepolisian telah menetapkan 257 orang sebagai tersangka kerusuhan. Modus dan motif kerusuhan terus didalami, bahkan dugaan kerusuhan ditunggangi semakin kuat dengan adanya orang-orang yang dibayar kelompok tertentu agar tindakan anarkis semakin meluas.

 

Bagi aparat Kepolisian, harus segera mengungkap siapa dalang di balik kerusuhan dua hari ini. Bila perlu, pengungkapan dilakukan hingga ke akarnya. Hal ini penting untuk menimbulkan rasa aman bagi masyarakat Indonesia.

 

Pengungkapan dalang kerusuhan 22 Mei 2019 jangan sampai berlarut-larut seperti kejadian kerusuhan tahun 1998 silam atau peristiwa yang mengoyak hak asasi manusia masyarakat Indonesia lainnya yang belum terungkap hingga saat ini.

 

Para elit politik harus memberi contoh dengan bersalaman di hadapan publik, bahwa persatuan dan kesatuan Indonesia adalah nomor satu. Kedua kubu harus bersatu demi bangsa tercinta dan buang ego masing-masing. Seperti peribahasa bilang, “menang jangan jumawa, kalah harus legawa”.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua