Jumat, 24 May 2019

Revisi UU Kepailitan Harus Perhatikan Status dan Perlindungan Kurator

 

“Karena we can meet other treatment. Misalnya di Bandung kantor lelang memberikan treatmen ini utk lelang, di Bali dan di Sumatera beda lagi, Loh kenapa bisa berbeda, kalau memang sama cara melelang dan sama UU-nya, harusnya sama. Ini yang penting kalau kita punya tujuan yang sama yakni efisiensi dan efektivitas UU maka pemerintah harus melihat ke arah sana. Tim perumus harus melihat ke arah sana,” ungkapnya.

 

Untuk itu, ia berharap status kurator dapat dipertegas pada RUU Kepailitan yang menjadikan kurator, hakim pengawas, dan pengadilan niaga menjadi satu kesatuan.

 

(Baca: Mau Jadi Kurator Sukses dan Andal? Begini Tipsnya)

 

Di sisi lain, kurator Dedy Kurniadi menilai bahwa UU Kepailitan memberikan perlindungan kepada kurator yang tengah menjalankan tugasnya. Dedy mengingatkan, jika ingin hukum kepailitan dihormati dan menjadi efektif maka posisi kurator harus diperkuat.

 

Contemp of court itu belum sempurna di atur di Indonesia. Apabila kurator dilawan atau ditentang secara melawan hukum harusnya itu dianggap sebagai contemp of court,” kata Dedy menambahkan.

 

Maka, revisi UU Kepailitan perlu memuat ketentuan pidana yang melindungi kurator. Misalnya jika ada pihak yang ingin menghalang-halangi kurator dalam menjalankan tugasnya, dapat diganjar dengan hukuman pidana.

 

“Karena selama ini kita dianggap sebagai pencari rezeki bukan penegak hukum. Kalau kita sudah dianggap sebagai penegak hukum maka efektifitas penegakan hukum kepailitan akan lebih efektif. Itu salah satu kunci. Kewenangan dan perlindungan,” pungkasnya.

 

Sebelumnya, Praktisi hukum kepailitan, Ricardo Simanjuntak, termasuk yang memberikan masukan terkait revisi UU No. 37 Tahun 2007. Berdasarkan pengalamannya berpraktik dan pengamatannya, ada tujuh masalah yang muncul, dan karena itu perlu diperbaiki aturannya.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua